Dodi Faedlulloh

Quo Vadis Tahun Koperasi?

2012-01-28T15:38:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Pada 18 Desember 2009 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) merilis resolusi bernomor: A/RES/64/136 yang menetapkan tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Dunia. Resolusi ini tentunya bukan tanpa sebab, data yang dikeluarkan oleh organisasi gerakan koperasi internasional, ICA (International Cooperative Alliance), mengemukakan fakta menarik tentang perkembangan dan pertumbuhan koperasi di dunia. Sekurang-kurangnya ada tiga milyar orang yang menjadi anggota koperasi di 90 negara. Imbasnya koperasi dan perluasan usahanya mampu menyediakan 100 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan ini melampaui capaian perusahaan multinasional. (www.ica.coop)

Koperasi-koperasi dunia merayakan tahun ini dengan antusias, mereka berbondong melakukan kampanye dan promosi manfaat koperasi. Perlu diingat, adanya resolusi tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Dunia menunjukan koperasi sebagai entitas sosial, ekonomi dan budaya telah diakui eksistensi dan kemanfaatnnya. Sejalan dengan statement Sekjen PBB, Ban Ki-moon, yang menyatakan, “Co-operatives are a reminder to the international community that it is possible to pursue both economic viability and social responsibility”.

Beda di luar, beda pula di Indonesia. Penyambutan tahun koperasi di tanah air masih minim antusias. Bahkan informasi belum tersebar luas, bisa jadi masih ada para anggota koperasi yang belum tahu tentang tahun koperasi. Paradoks ini sejatinya tidak perlu terjadi, mengingat pada tahun 2011 kemarin ada 187.598 unit koperasi di Indonesia yang dicatat Kementerian Koperasi dan UKM. Angka yang cukup besar, namun sayang kuantitas tidak berbanding lurus dengan kualitas. Masih banyak berita miring tentang koperasi nasional.

Wajah koperasi tercoreng, bahkan bopeng di mana-mana. Padahal bila membuka sejarah, sang founding father, Moh. Hatta, adalah tokoh yang percaya dengan kekuatan koperasi. Tanpa lelah beliau terus mengumandangkan tentang pentingnya berkoperasi. Tidak heran, pada tahun 1953 beliau pun mendapatkan gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Namun seiring berjalan koperasi seolah lupa dengan akarnya, lupa dengan jati diri dan identitasnya sendiri.

Ada beberapa anomali yang menggerogoti perkembangan koperasi di Indonesia. Bukan sekedar permasalahan mismanajemen, SDM, ataupun permodalan. Lebih dari itu, ada yang lebih parah lagi. Djohan (2010) menjelaskan ada 7 penyakit koperasi yang perlu segera diobati; 1) Ketergantungan pada pihak luar, 2) Orientasi pada proyek, 3) Orientasi pada kuantitas ketimbang kualitas, 4) Koperasi sebagai komoditi politik, 5) Tidak ada/kurang koordinasi antara pelaku pembinaan/pengembangan koperasi, 6) Tidak/kurang taat pada peraturan perundangan dan 7) Orientasi yang condong ke ekonomi, dan kurang ke sosial.

Deretan permasalahan di atas merupakan penyebab koperasi-koperasi Indonesia tidak pernah berkembang secara sistemik. Ketika satu penyakit muncul, maka penyakit-penyakit lainnya akan menyusul. Kondisi yang prihatin ini tidak bisa didiamkan begitu saja, perlu adanya upaya revitalisasi gerakan koperasi di Indonesia. Kemudian tentang cara mengobatinya, ada satu jalan yang utama dan wajib bagi semua koperasi, yakni kembalilah ke jatidiri koperasi!

Prasyarat Revitalisasi

Membicarakan koperasi di khalayak masih banyak orang yang terperangkap dalam kesalah-pahaman yang serius. Adalah keliru ketika paradigma koperasi hanya dijewantahkan sebagai badan usaha kecil, bagi orang kecil, dan selalu akan kecil. Lingkaran setan kesalah-pahaman tersebut harus segera diputus. Sampai akhirnya PBB merilis resolusi tahun koperasi adalah bukti bahwa di luar sana bermunculan koperasi-koperasi berkelas dunia yang mampu memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi setengah penduduk dunia. Tak hanya menjadi alternatif, bahkan koperasi di beberapa negara telah menjadi substantive power. Tengoklah seperti Jepang, Korea Selatan, Spanyol, Denmark, Belanda, Jerman, atau negara adidaya Amerika Serikat. Sebagai contoh; peringkat pertama dari 300 koperasi terbaik dunia adalah Zen-Noh, Jepang. Omsetnya bisa sampai USD 63,449 juta. Menariknya Zen-noh merupakan koperasi pertanian, menjadi kontras adalah ketika mengingat tanah air kita pernah dikenal sebagai negeri agraris. Sumber daya alam pertanian kita sangat luas, namun ternyata kalah telak dibanding Jepang.

Berkaca dengan kondisi ini, bukan berarti mustahil jika di Indonesia bisa tercipta koperasi-koperasi berkelas dunia. Tapi untuk menuju ke sana perlu ada langkah utama yang perlu dilakukan. Selain mengimplementasikan Value Base Profesional Management Co-operative (VBPMC), koperasi pun tentunya harus patuh dalam menjalankan ICIS (International Co-opeative Identity Statement ) atau Jatidiri Koperasi. Hal ini menjadi prasyarat utama dan wajib sebagai langkah awal dalam mengembangkan koperasi. Adapun prasyarat tersebut adalah; 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka, 2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis, 3) Partisipasi ekonomi anggota, 4) Otonomi dan kebebasan, 5) Pendidikan, pelatihan dan informasi, 6) Kerjasama antar koperasi, dan 7) Kepedulian terhadap komunitas (lingkungan).

Menebus Dosa

Tahun 2012 ini harus bisa dijadikan momentum berharga bagi kalangan aktivis koperasi. Harapan besar kesempatan ini tidak hanya dijadikan ajang selebrasi semata. Bagi para anggota koperasi yang ada di Indonesia sudah menjadi kewajiban menyambut tahun ini dengan semangat perjuangan. Namun sejatinya pemerintah pun perlu ikut bagian dalam proyek revitalisasi koperasi, khususnya di bidang regulasi. Menjadi percuma ketika koperasi diangkat namun sistem dan kondisi perekonomian masih tidak kondusif. Bila pemerintah masih asyik berjabat tangan dengan sistem kapitalisme, niscaya koperasi-koperasi di Indonesia sulit untuk tumbuh kembang. Yang masih mungil mudah dicaplok begitu saja oleh korporasi raksasa.

Koperasi merupakan kumpulan orang atau people based association. Titik tekannya adalah orang-orang serta dasar-dasar nilai koperasi adalah menempatkan harkat manusia di atas modal (capital), ini yang membedakan praktek koperasi dengan bentuk usaha ekonomi lainnya. Bahkan secara empiris membuktikan inti permasalahan bukanlah sekedar modal. Kita bisa banyak belajar saat awal milenium ada penyediaan kredit bagi jalur koperasi dan UKM yang jumlahnya mencapai Rp. 10.8 triliun dengan tingkat bunga rendah. Namun kebijakan tersebut malah mengakibatkan tumbuhnya koperasi di kalangan masyarakat luas menjadi tidak genuine. Penyakit-penyakit justru malah tumbuh subur karena orientasi pembentukan koperasi sudah melenceng jauh dari prinsip-prinsip dan jatidiri koperasi.

Pemerintah perlu terlibat bukan dalam artian harus mengintervensi koperasi karena hal tersebut justru malah mendistorsi keotonoman koperasi. Posisi pemerintah yang over sympathy dengan memberi sederet kebijakan dan kemudahan seperti yang pernah dilakukan Orde Baru yang kemudian dilanjutkan pada zaman reformasi akan mengkerdilkan koperasi dari dalam. Bahkan lebih parahnya ranah ini menjadikan koperasi sebagai alat politik elitis, semakin keruhlah suasana perkoperasian Indonesia.

Sudah saatnya pemerintah menebus dosa lama. Jadilah patner yang baik bagi gerakan koperasi dengan tidak perlu mengobok-obok koperasi dari dalam. Dengan fungsi regulasi, lalu ciptakan kondisi yang kondusif agar koperasi bisa tumbuh besar nan sehat dan bisa menjadi pilihan masyarakat sebagai ruang aktualisasi juga penghidupannya. []

Mengarahkan Koperasi Menuju Gerakan Sosial Baru

2012-01-07T14:00:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Gerakan sosial dalam sejarahnya terus mengalami perkembangan, sampai pada situasi kontemporer hadir diskursus baru bernama gerakan sosial baru (new social movement). Digagas oleh figur Post-Marxist, Laclau dan Mouffe. Berbeda dengan gerakan sosial Marxist klasik, menurut kedua tokoh tersebut, gerakan sosial baru merangkum berbagai gerakan atau perjuangan yang tidak berbasis kelas. Keanggotaan gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, politik, ras ataupun agama. Dengan kata lain gerakan sosial baru adalah gerakan inklusif.

Koperasi dan gerakan sosial, dua konsep berbeda yang mungkin untuk beberapa pihak tidak menemukan relevansi di antaranya. Namun mengacu pada point inklusifitas gerakan sosial baru ada kemiripan dengan prinsip koperasi, yakni keanggotaan sukarela dan terbuka.

Dalam sejarah pertumbuhan koperasi dunia, koperasi telah berhasil melakukan perubahan sosial yang signifikan. Dari awal sejarahnya, saat Robert Owen dengan sosialis utopisnya yang menginpirasi kehadiran wacana alternatif koperasi (co-op) sebagai jawaban di tengah kegalauan dan ketidakpuasan praktik kapitalisme ortodok sampai kepada situasi baru, saat ICA (International Cooperative Aliance) merilis data sekurang-kurangnya telah merepresentasikan 90 negara dengan 800 juta anggota individu yang sebagian besar diantaranya tinggal di kawasan Asia dan Pasifik. Beserta pembeberan keberhasilan koperasi berkelas dunia, seperti koperasi raksasa yang ada di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Spanyol dll yang mampu menjawab tantangan global menjadikan koperasi sebagai sistem alternatif dan countervailing kapitalisme bisa dinyatakan efektif.

Kembali ke gerakan sosial baru Laclau dan Mouffe. Mereka mengajukan tesis mengenai agen sosial baru yang bisa mengisi ruang kosong dalam gerakan sosial, ketika gerakan buruh melemah dan menjadi kekuatan yang tidak strategis dalam gerakan sosial abad 21. Walau pada awalnya sejarah koperasi modern yang diwakili oleh Rochdale pada tahun 1844 merupakan gerakan buruh juga, tapi pada akhirnya berimbas dan memberi inspirasi pada identitas lain selain buruh untuk berkoperasi. Sehingga saat PBB merilis bahwa kurang lebih ada 3 milyar orang atau separuh dari penduduk dunia mendapatkan mata pencaharian dari perluasan usaha-usaha koperasi, bukanlah dari kalangan kelas buruh saja.

Koperasi dalam kontenstasi dengan sistem kapitalisme yang masih hegemonik mempunyai peran sentral. Meminjam analisanya Laclau dan Mouffe yang menawarkan strategi perjuangan hegemonik, yaitu dengan membangun chain of equivalence dan mengkonstruksikan universalitas identitas dan tuntutan. Dengan berbasis setengah penduduk dunia adalah anggota koperasi, yang tentunya punya latar belakang identitas variatif, peran ini menjadi kesempatan berharga dalam berakselarasi untuk mengguncang kapitalisme.

Gerakan sosial baru sebanding dengan peningkatan realisasi dan kepercayaan diri masyarakat yang (tidak mesti) menempatkan nasib kemanusiaan di tangan negara. Khusus untuk konteks Indonesia, ketika koperasi malah mengalami pelambatan ketika diintervensi penuh oleh negara, bila menggunakan strategi gerakan sosial baru, koperasi-koperasi kontemporer tidak perlu lagi menunggu belas kasihan dari negara yang justru melemahkan koperasi dari dalam.

Giddens mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Dalam definisi ini, koperasi adalah bentuk upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Akar dari koperasi adalah kerjasama, dan dalam membangun kerjasama ini koperasi tidak memandang perbedaan identitas sebagai suatu masalah. Kiranya tepat untuk sebuah gerakan berbasis multi-identitas, koperasi bisa mejadi perjuangan.

Menyatukan Isu Koperasi

Setiap agen sosial dalam gerakan sosial baru adalah lokus bagi multipisitas relasi-relasi sosial seperti seks, ras, nasionalitas dan lingkungan. Semua hubungan sosial ini menentukan konstruksi personal atau posisi subyek. Oleh karena itu, setiap agen sosial merupakan locus dari sejumlah posisi subyek dan tidak dapat direduksi hanya kepada satu posisi (Laclau dan Mouffe, 2000). Koperasi secara terminologi adalah satu makna, namun dalam praktika bermacam-macam bahkan tujuan pendirian koperasi sifatnya variatif, tepat untuk menjadikan tiap koperasi bahkan untuk anggota-anggotanya sebagai agen sosial/subjek yang otonom. Nah, namun untuk menjadikan puzzle-puzzle koperasi yang jumlahnya bisa sampai ribuan, bahkan jutaan di dunia harus menetapkan arahan satu isu yang sama. Itu yang mesti dilaksanakan oleh koperasi-koperasi.

Ada referensi berharga dari gerakan sosial baru-baru ini, occupy movement. Occupy movement menjadi banyak dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Inspirasinya, gerakan ini tidak datang dengan satu program yang sudah jadi hasil pemikiran para inisiatornya, tapi menekankan proses perumusan agenda bersama dari para partisipannya, melalui satu proses demokrasi langsung yang bottom up. Sebelum ke perumusuan agenda, koperasi sudah memiliki jati diri yang sama sebagai pemersatu, itu bisa lebih mempermudah, dengan aplikasi dari jati diri koperasi, prinsip kerjasama antara koperasi, bisa menjadi kekuatan bersama sebagai ‘modal awal’. Sudah saatnya koperasi tidak lagi bekerjasama sebatas dalam logika efektivitas dan efesiensi ekonomi semata. Perlu diingat koperasi bermain di tiga medan sekaligus, yakni sosial, budaya, dan ekonomi.

Para anggota koperasi bisa duduk dan menentukan agenda bersama. Mendiskusikan siapa musuh utama dan target yang diharapkan. Sudah saatnya koperasi berada di garda depan dalam perubahan, koperasi bisa bergerak secara radikal tidak melulu mengambil posisi nyaman.[]

Semangat Globalisasi dalam Dunia Administrasi Publik (2)

2011-12-26T16:32:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Sistem Informasi Manajemen dan Kinerja Pelayanan Publik

Saat ini pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang baik bagi warg negaranya terkait perkembangan wilayah. Pengadaan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sitem informasi manajemen (SIM). SIM adalah suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara seemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penggunanya.[3]

Dengan SIM diharapkan mampu memberikan tentang data dan informasi yang baik bagi pihak yang membutuhkannya. Data merupakan kelompok simbol yang memiliki kualitas, tindakan, benda dan sebaginya. Data yang baik adalah :

1) Reliabel : dapat dipercaya kebenarannya, dimana metode pengumpulan data harus baik dan menggunakan metode ilmiah sedangkan pengolahannya harus dengan ketelitian tinggi.

2) Up to date : data disiapkan tepat waktunya dan jangan sampai mengalami keterlambatan.

3) Comprehensif : menggambarkan keseuruhan persoalan. Data ditampilkan secara utuh dan jangan ditampilkan secara parsial[4].

Informasi adalah data yang telah diolah sedemikan rupa dalam bentuk yang berarti bagi penerima dan sangat bermanfaat dalam menambil keputusan saat ini atau mendatang[5].

Dalam pengolaannya kini SIM dikenal dengan yang namanya information and comunication technology (ICT). Diharapkan dengan adanya ICT ini dapat menjadi media yang efektf dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan informasi. Nilai-nilai positif berupa responsifitas, tranfarasni dan efesinesi diharapkan dapat muncul dalam pelayanan publik kedepannya yang dimana arus globalisasi akan semakin kuat.

Tantangan Budaya Lokal dalam Arus Globalisasi

Kebudayaan dan kearifan lokal terkadang berada di posisi yang kontras dengan semangat globalisasi. Kita harus mengakui globalisasi dikenal dan identik dengan dunia barat, negara kita yang dikenal dengan adat timur dan beragam budayanya tentu tak ingin menggadaikan seluruh kekayaan dengan kata globalisasi. Kita patutnya lebih pintar dan cerdas untuk mengklasifikasi culture yang datang menghampiri. Sederhanya boleh lah kita mengambil sesuatu hal dari barat tapi tentu yang baiknya saja dan sesuai dengan jiwa kita.

Pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya lokal sebenarnya tidak akan pernah terjadi bila para implementor (administrator) bisa memanfaatkan dan tidak menyalah gunakan fasilitas dan kesempatan yang ada.

Semangat globalisasi tidak akan begitu berpengaruh untuk perihal budaya. Justru hal-hal kearifan lokal yang sudah tidak relevan dengan situasi zaman modern seperti saat ini (modern dalam definisi positif tentunya) harus segera ditinggalkan. Seperti satu pepatah alon-alon asal kelakon yang cukup mendarah daging dalam jiwa masyarakat Indonesia tentu sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Globalisasi menuntut kita untuk lebih serba cepat, tepat dan akurat. Budaya lambat, kaku, dan paternalistik harus segera disingkirkan dalam kehidupan administrasi publik di Indonesia.

Untuk kesekian kalinya Kita harus bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena ada sebuah istilah bahwa orang yang bodoh jika orang tersebut tidak mampu berubah mengikuti tuntutan zaman (tidak mampu merubah mind set). Untuk itu kita harus meningkatkan kompetensi personal yang mengikuti perubahan zaman. terkait dengan masalah tersebut, minimal terdapat 10 kompetensi yang harus di miliki oleh seseorang dalam beraktivitas sebagai jaminan untuk dapat bekerja dengan rasa aman dan sejahtera ketika bekerja sebagai karyawan (administrator/birokrat) yang dapat beradaptasi dengan era-globalisasi, yaitu :

1) Kompetensi Lingkungan, Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

2) Kompetensi Analitik, kemampuan menganalisa permasalahan menjadi peluang.

3) Kompetensi Stratejik, mengembangkan disiplin ilmu yang dimiliki.

4) Kompetensi Fungsional, Kemampuan Merancang program.

5) Kompetensi Manajerial, kemampuan mengelola setiap aktivita individu atau kegiatan organisasi.

6) Kompetenasi Profesi, Kemampuan mengausai keterampilan.

7) Kompetensi Sosial, kemampuan untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan kehidupan sosial dan mengaktaulisaikan diri terhadap aktivitas sosial.

8) Kompetensi Intelektual, Kemampuan mengembangkan intelektualitas dan daya nalar.

9) Kompetensi Individu, Kemampuan mengarahkan dan menggunakan keunggulan yang dimiliki.

10) Kompetensi perilaku, kemampuan untuk bersifat terbuka dan objektif dalam beraktifitas[6].

Corak Kepemiminan di Era Globalisasi

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahan, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri.

Dalam konteks sistem administrasi publik, peran kepemimpinan aparatur negara menjadi sangat penting, karena diyakini sebagai faktor penentu arah perjalan suatu bangsa. Dilihat dari perspektif administrasi publik, bahwa tantangan globalisasi kini menuntut paradigma baru manajemen, pemimpin perubahan dan kemampuan mengelola informasi serta produktivitas pegawai berbasis ilmu pengetahuan. Tuntutan ini sebagai konsekuensi logis tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung makin tinggi baik kuantitas maupun kualitasnya. Kecenderungan ini harus diikuti suatu pelayanan aparatur negara yang makin berkualitas. Paradigma lama yang menempatkan masyarakat yang melayani aparatur negara harus dilakukan perubahan secara mendasar dan tuntas. Para pemimpin di lingkungan aparatur negara yang hakikatnya merupakan aktor utama dan panutan harus melakukan perubahan-perubahan khususnya dalam mindset-nya.

Pada dasarnya, proses transformasi dalam berbagai bidang kehidupan yang multidimensional berlangsung dalam sistem dan melalui proses administrasi publik. Oleh sebab itu, adalah beralasan dan merupakan tanggungjawab intelektual dan moral segenap teoritisi dan praktisi administrasi pada organisasi manapun untuk memberikan jawaban atas berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa dan negara kita.

Reformasi administrasi publik yang selama ini dilakukan hanya diarahkan pada masalah sumber daya manusia aparatur, kelembagaan dan sistem serta tatalaksana ternyata belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan. Model pelayanan yang hanya menekankan pada sistem dan aspek teknis pelayanan dengan sasaran pada para petugas pelayanan, juga belum memberikan hasil yang memuaskan. Apabila ditelusuri penyebabnya, salah satunya karena kurangnya perhatian terhadap reformasi terhadap aspek kepemimpinan aparatur negara. Disebut demikian, menurut kaidah para pemimpin adalah manusia-manusia “super” yang memiliki kelebihan dari yang lain, kuat, gigih,bersemangat dan tahu segalanya.

Para pemimpin juga merupakan manusia-manusia yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan organisasi yang hendak dicapai. Dalam sejarah peradaban manusia, gerak hidup dan dinamika organisasi sedikit banyak tergantung pada sekelompok kecil manusia penyelenggara organisasi. Bahkan dapat dikatakan kemajuan umat manusia datangnya dari sejumlah kecil orang-orang istimewa yang tampil kedepan membawa kelompok atau bangsanya kearah suatu tujuan yang hendak dicapai. Orang-orang ini adalah perintis, pelopor, ahli-ahli pikir, pencipta dan ahli organisasi. Sekelompok orang-orang istimewa inilah yang disebut ”pemimpin”[7].

Penutup

Era globalisasi telah berjalan dan terus menerus menuju perubahan yang tiada henti. Hal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang begitu pesat. Dalam konteks administrasi publik globalisasi pasti akan sangat berpengaruh besar. E-government salah satu implikasi dari proses globalisasi yang disisi lain mampu merubah proses-proses dalam bentuk manual menjadi lebih efektif dan efesien. Para administrator dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Budaya dan kearifan lokal (yang bersifat negatif, contoh pepatah alon-alon asal kelakon) yang sejatinya sudah tidak relevan dengan situasi saat ini patutnya untuk segera ditinggalkan. Budaya-budaya yang bersifat buruk yang telah lama tertanam dalam diri harus segera ditinggalkan. Para administrator kini dituntut untuk bekerja lebih cepat, tepat dan akurat dalam melayani publik. Dalam konteks sistem administrasi publik, peran kepemimpinan aparatur negara menjadi sangat penting, karena diyakini sebagai faktor penentu arah perjalan suatu bangsa. Dilihat dari perspektif administrasi publik, bahwa tantangan globalisasi kini menuntut paradigma baru manajemen, pemimpin perubahan dan kemampuan mengelola informasi serta produktivitas pegawai berbasis ilmu pengetahuan.

Footnotes :

[1] Mansour Fakih. “Refleksi Terhadap Pembangunanisme dan Ancaman Globalisasi”. Sesat Pikir Teori. Hal. 211.

[2] Indrajit, Richardus Eko, 2002, Electronic Government hal 45

[3] O’Brian dalam Indiahono, 2009: 155

[4] Suradinata dalam Indiahono, 2009:155

[5] Davis dalam Indiahono, 2009:156

[6] http://yusdismile.blogspot.com/2008/05/kompetensi-personal-di-era-globalisasi.html

[7] Basuki, Johanes.Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara dalam http://puslit.petra.ac.id/ejournal/index.php.aku.articleviewFile15673.15665.pdf.

Semangat Globalisasi dalam Dunia Administrasi Publik (1)

2011-12-26T16:19:00.003+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Pendahuluan

Informasi untuk saat ini merupakan sebagian daripada kehidupan manusia yang cukup penting. Hampir seluruh lapisan masyarakat meraskan begitu sangat pentingnya fungsi dari informasi. Lihat saja bisnis dibidang informasi sekarang bisa dikatakan sangat menjanjikan. Kita tak kan pernah bisa luput dari arti penting informasi tersebut, dalam kehidupan sehari-hari saja dapat dilihat dan dirasa bahwasanya sangat jarang untuk saat ini ada orang yang tak bisa lepas dari apa yang namanya televisi, radio, surat kabar ataupun bahkan internet. Setiap orang berburu dan berlomba mencari berita-berita terbaru untuk aktualisasi dirinya.

Semakin hari tentunya aspek teknologi semakin berkembang dan semakin memudahkan manusia dalam pekerjaannya. Dengan adanya semangat globalisasi yang terus menerus menghantui kehidupan manusia tentu perlu ada suatu tindakan yang nyata dalam menindaklanjutinya secara berkelanjutan, tentu jawabnya adalah dengan cara beradaptasi dan menyesesuaikan diri dengan perubahan zaman. Daya saing semakin kompetitif, setiap perusahaaan/organisasi terus berusaha untuk memberi kepuasan kepada konsumennya.

Dunia global sudah ada didepan mata, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap untuk menghadapinya. Seluruh aspek kehiduan manusia telah tersentuh globalisasi begitu juga dengan kehidupan organisasi dan bisnis. Maka dari itu semua kalangan yang berkecimpung di dunia organisasi ataupun bisnis harus ikut serta dalam kompetisi global tersebut. Suatu organisasi tak kan bisa hidup tanpa adanya penggunaan teknologi informasi. Telepon, faksimili, komputer, dan internet harus bisa menjadi fasilitas utama yang harus dimiliki oleh suatu organisasi.

Tak hanya organisasi bisnis saja yang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi, dunia administrasi publik pun harus turut serta demi memuaskan seluruh pelanggannya.

Kita musti ingat kembali manfaat awal dan utama dari adanya teknologi informasi yaitu untuk memudahkan manusia dalam beraktifitas. Dampak yang timbul memang tak selamanya selalu positif, dampak negatif yang bisa saja timbul justru menjadi tantangan yang siap-siap kita lawan. Tapi tetap semua itu baik itu dampak positif ataupun juga negatif akan kembali dan sangat tergantung dari kita pemakainya. Yang benar-benar bisa memanfaatkannya tentu akan menuai hasil yang baik begitu juga sebaliknya.

Kebudayaan dan kearifan lokal terkadang berada di posisi yang kontras dengan semangat globalisasi. Budaya lokal mempunyai tantangan cukup berat menghadapi globalisasi, butuh kecermatan yang tepat untuk mengklasifikasi budaya apa saja yang boleh masuk dan cocok untuk bangsa kita. Dunia administrasi publik secara sadar atau tidak akan juga ikut dipengaruhi olehnya, yang dimana administrasi kita mempunyai sistem-sistem yang sesuai dengan budaya ketimuran. Titik masalah bukan pada konvensional atau modernitas tapi cocok kah kiranya cara-cara yang akan kita pakai karena tuntutan globalisasi.

Kepemimpinan dalam suatu administrasi publik sangatlah diperlukan. Tak hanya para pemimpin (pemilik jabatan tertinggi) saja yang harus mempunyai jiwa kepemimpinan, para staff atau bawahan juga harus memiliki dan melaksanakannya. Para administrator harus bekerja dengan baik. Tuntutan globalisasi bukanlah suatu halangan tapi tantangan yang harus dihadapi, corak kepemimpinan yang baik bisa menjadi jawaban yang tepat dalam arus globalisasi.

Globalisasi dan Tuntutannya

Era globalisasi telah berjalan dan terus menerus menuju perubahan yang tiada henti. Hal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang begitu pesat. “Siapa yang paling bisa dan pintar menyesuaikan diri pasti dialah yang menang”, kalimat itu yang cukup relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dengan kata lain persaingan dan kompetisi yang akan semakin bertambah berat . Dengan itu semua harus menjadi suatu hal “yang diwajibkan” sebuah organisasi untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman bila tidak ingin ditinggalkan oleh yang lain.

Globalisasi menuntut sebuah organisasi mau tidak mau, suka tidak suka untuk berubah dan berbenah diri. Tak hanya organisasi swasta, organisasi publik pun harus juga ikut berkompetisi untuk merebutkan hati masyarakat sebagi pelanggan. Globalisasi salah satunya ditandai dengan berkembanganya teknologi yang begitu pesat. Adminitrator publik selaku pelaksana harus bisa merubah paradigma lamanya (old belief) dari yang enggan untuk berubah dan biasanya takut menghadapi suatu peubahan untuk lebih adaptif agar tidak ditinggal. Upaya lain dampak dari tuntutan globalisasi terhadap para administrator adalah pengembangan SDM dan knowledge sharing dikalangan karyawan (administrator/birokrat) menjadi sangat penting guna meningkatkan kemampuan manusia untuk menghasilkan inovasi. Mengelola knowledge sebenarnya merupakan bagaimana organisasi mengelola karyawan mereka dari pada berapa lama mereka menghabiskan waktu untuk teknologi informasi.

Globalisasi dalam dunia administrasi publik pasti akan sangat berpengaruh besar. E-government salah satu implikasi dari proses globalisasi yang disisi lain mampu merubah proses-proses dalam bentuk manual menjadi lebih efektif dan efesien.

Seperti diketahui, globalisasi salah satunya ditandai dengan berkembang-pesatnya teknologi informasi dan komunikasi di berbagai aspek kehidupan dan tidak terbatas pada satu tempat dan satu waktu. Globalisasi menjadikan dunia tidak lagi dibatasi secara tegas berdasarkan wilayah teritorial (borderless).

Isu-isu kontemporer semacam good governance, civil society dan demokrasi harus lebih diperhatikan oleh setiap pemerintahan (administrasi publik). Disini dituntut adanya perubahan orientasi lokalnya menjadi bersifat lebih global.

Di era globalisasi, aktor yang bermain bukan hanya negara tetapi melibatkan juga perusahan transnasional (TNCs), bank-bank transnasional (TNBs), lembaga keuangan multilateral (Bank Dunia dan IMF), serta birokrasi perdagangan regional dan global seperti WTO, NAFTA, APEC, ASEAN, dan sebagainya[1]. Dalam kondisi semacam inilah, e-Government kemudian muncul sebagai penghubung antara government to citizens, government to governments dan government to bussiness.

E-government yaitu suatu mekanisme interaksi baru berbentuk modern antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelanggan dan para pemangku kepentingan. Teknologi informasi menjadi suatu kewajiban untuk digunakan dalam implementasinya terutama penggunaan lewat akses internet. Tujuannya tiada lain untuk memperbaiki kualitas pelayan publik itu sendiri. Dikaitakan dengan isu good governance, diharapkan dengan adanya e-gov ini dapat mewujudkan konsep-konsep dari good governance itu sendiri. Adapun yang menjadi harapan dan tuntutan dalam konsep good governance yaitu :

1) Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bernegara.

2) Meningkatkan transparansi, kontrol, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari.

4) Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global.

6) Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis [2]

Selarasnya Koperasi dan Islam

2011-12-25T20:15:00.003+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Dalam sejarah koperasi modern dunia, menyebutkan bahwa koperasi lahir di Barat. Tepatnya di Rochdale, Inggris pasca revolusi industri . Tapi bukan menjadi persoalan koperasi berasal dari mana karena inti dari koperasi itu sendiri adalah membicarakan tentang humanisme. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

Karena asal-muasalnya dari Barat bukan berarti koperasi akan bertentangan dengan islam. Sebutlah (dan memang selayaknya) koperasi adalah suatu sistem. Suatu sistem yang mana usaha berbasis orang bukan berbasis modal dan begitu men-tuhankan kapital seperti perusahaan-perusahaan kapitalistik. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi semacam swadaya, swa-tanggungjawab, kebersamaan, kesetraan, keadilan dan kesukarelaan individu tentu adalah sangat relevan dengan apa yang diajarkan dalam islam. Jika demikian sistem semacam ini islam pun punya sejarah. Sistem koperasi telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosuf Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Patnership and Profit Sharing in Islamic Law.

Islam bukanlah suatu yang ekslusif. Kerjasama sebagai bagian dari koperasi adalah suatu yang harus dijunjung tinggi. Koperasi adalah bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela berarti menjadi anggota koperasi itu tanpa adanya paksaan dan terbuka berarti koperasi itu itu bersifat deskriminatif, mau itu perempuan-laki-laki, tua-muda, beragama islam, Kristen, Budha, Hindu atau apapun bisa melebur dalam nilai kerjasama di koperasi. Maka dari itu koperasi juga bisa dijadikan wadah untuk toleransi.

Melihat sejarah lahirnya koperasi sebagai countervailing sistem kapitalisme yang begitu menindas peradaban manusia bisa dijadikan acuan dalam gerakan koperasi kontemporer, khususnya di Indonesia. Tengoklah negara-negara seperti Swiss, Finlandia, Denmark, Singapura, USA, Korea, Jepang, Swedia, Jerman, Inggris. Ternyata koperasi di negara-negara tersebut sudah mampu menjadi substantive power perekonomian. Itu sebagian dari pembuktian bahwa negara-negara maju telah merasakan manfaat-manfaat yang begitu luar biasa bagi kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakatnya.

Koperasi, Harus Syariah-kah ?

Dalam satu kesempatana saya pernah dengar obrolan santai dengan seorang pegiat koperasi dan juga ketua dari LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia), Kang Suroto saya memanggilnya. Ujarnya koperasi itu tidak perlu lagi menggunakan embel-embel syariah, karena sejatinya koperasi itu sendiri sudah syariah. Penjelasannya yang diiringi tawa tidak menghilangkan inti pesan dari koperasi. Ya, memang demikianlah koperasi.

Daripada berembel syariah namun ternyata sekedar bentuk lain dari kapitalisme, seperti label Bank Syariah yang ternyata dalam praktik tak ubahnya sistem kapitalistik, sekedar menambah nama. Dalam kritiknya Ulil, Bank Syariah itu kapitalisme yang di-arabkan.

Mengusung nama syariah tentu menjadi beban tersendiri bagi pelakunya, kecuali kalau watak asli si pelaku memang sengaja mencari atau menambah “pasar” lain. Nah untuk konteks koperasi, bila dalam operasionalnya mendekati dan berlandaskan nilai dan prinsip syari’ah, tentu lebih mendekati fitrah sunnatullah, jadi tidak perlulah sebuah konsep koperasi syariah. Saya yakin akan banyak pihak yang tidak sepakat dengan argumen saya. Tapi untuk melanjutkan argumentasi, saya akan mengajak sang pembaca menyelami nilai dan jati diri koperasi yang dirumuskan saat kongres International Co-operative Alliance (ICA) ke-100 di Manchester, Inggris, September 1995 yang disusun kembali Prof. Dr. Ian MacPherson. Nilai-nilai dari koperasi adalah menolong diri sendiri, swa tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan dan kejujuran. Kemudian tujuh prinsip operasionalnya, yakni keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemerdekaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan. Secara umum, saya membaca nilai dan prinsip koperasi selaras dan serasi dengan nilai Islam. Jadi penambahan syariah dibelakang koperasi tidak perlu lagi dilakukan. Secara teknis pun penambahan kata syariah bisa menjadi reduktif dalam pemaknaan koperasi. Syariah telah terasosiasi sebagai hukum berbasis Islam. Sisi inklusifitas dari koperasi bisa terkikis karena penambahan diksi tersebut. Si calon anggota yang bukan dari Islam tentu berpikir dua kali untuk menjadi anggota di koperasi tersebut.

Tulisan kecil ini hanya sebagai pembuka, masih sangat debatable, pintu akan sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Yang jelas, koperasi dari awal lahirnya sampai saat ini adalah bentuk perjuangan. Islam pun adalah agama perjuangan, dengan begitu saya memilih salah satu bentuk perjuangan itu, ya dengan berkoperasi.

Owen, Koperasi dan Jalan Lain Selain Kapitalisme

2011-12-25T19:17:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Membincangkan koperasi di khalayak akan menjadi suatu hal yang sulit “diterima”. Karena kata koperasi selalu diidentikan dengan unit usaha kecil untuk orang kecil dan akan selalu kecil. Banyak orang yang masih menganggap koperasi hanya mengelola toko kelontong, simpan-pinjam dan sebagainya, tidak lebih. Citra koperasi semacam itu muncul saat zaman Orde Baru. Kesalah-pahaman ini menjadi wajar karena selama 30 tahun lebih masyarakat kita telah disesatkan dalam “menterjemahkan” koperasi oleh rezim yang berkuasa saat itu. Celakanya juga warisan-warisan tentang koperasi dari rezim orde baru masih diberlakukan sampai saat ini sehingga sampai detik ini di Indonesia koperasi tidak terlalu sexy dan juga tidak renyah untuk diminati oleh banyak kalangan.

Padahal dalam sejarahnya kelahiran koperasi pertama kali di dunia adalah sebagai bentuk sistem perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang begitu eksploitatif. Menilik kebelakang jauh-jauh hari sebelum koperasi dikenal di Indonesia, pada tahun 1770 revolusi industri merubah sejarah secara cepat. Bisa dikatakan titik awal sejarah koperasi dimulai adalah saat revolusi industri tahun 1770 di Inggris. Revolusi Industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Dampaknya pun sangat luas bagi kehidupan manusia, yaitu seperti dibangunnya industri secara besar-besaran yang kemudian memunculkan segmentasi dan pertentangan antara golongan borjuis dan golongan pekerja (proletar). Disini adalah cikal bakal lahirnya kapitalisme modern.

Pertentangan antara kaum borjuis dan proletar semakin menjadi. Adanya sistem kapiltalisme menyebabkan semakin banyak korban tertindas. Maka dari itu muncul cita-cita baru untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter dan kekayaan dibagikan secara merata yang mana tidak hanya dimiliki oleh perseorangan saja. Dengan kondisi sosial yang semakin memburuk tersebut muncul berbagai jawaban sebagai idealita bentuk tatanan masyarakat yang lebih humanis. Adalah Robert Owen (1771-1858) seorang sosialis Inggris yang menawarkan ide komunitas-komunitas sebagai proyek percontohan dari masyarakat sosialis. Istilah co-operation hadir.

Bisa dikatakan sosialisme utopis lah yang kali pertama mencetuskan tentang Koperasi modern ke tengah-tengah peradaban manusia, membawa manusia untuk memilih jalan lain dari sistem ekonomi kapitalisme. Tidak seperti saudara mudanya sosialisme ilmiah atau lebih sering dikenal dengan sosialisme marxian, model pembaharuan masyarakat dalam sosialisme utopis disandarkan tidak hanya pada kelas buruh. Lihat saja salah satu pelopor sosialisme utopis adalah justru seorang pengusaha kaya raya, yakni Robert Owen ini.

Robert Owen adalah seorang borjuis yang baik hati. Tidak seperti borjuis lainnya yang terus menerus mencari keuntungan dan menindas buruh-buruhnya, dia justru begitu berpihak kepada kelas buruh. Bagi dia manusia adalah bentukan lingkungannya, sehingga jika ada manusia yang jahat dan eksploitatif bukan berasal dari watak turunannya akan tetapi karena lingkungannya yang memang eksploitatif dan jahat, sebagaimana masyarakat kapitalistik bentukan revolusi industri, maka jika ingin membangun masyarakat yang baik tentunya kita harus mengubah lingkungan dimana manusia itu hidup.

Robert Owen tidak hanya menggagas ide tentang sosialisme menurut gaya dan metodenya tapi juga mempraktekkannya, dengan wataknya yang sederhana dan luhur, dia mencoba membangun sebuah tata masyarakat baru yang berlandaskan nilai-nilai sosialisme berbeda dengan kultur kapitalistik bentukan revolusi industri. Sebuah pabrik tenun besar yang dipimpinnya di New Lanark, Skotlandia, pada tahun 1800-1829 menjadi lab untuk praktik humanismenya. Dengan 2500 buruh yang dipimpinnya itu dia menggariskan ketentuan dan terobosan yang sama sekali berbeda dengan rekanan manager yang ada di pabrik lainnya, terobosan itu mulai dari pemendekan jam kerja, pemenuhan kesejahteraan buruhnya berupa perumahan, jaminan kesehatan, hingga sarana rekreasi bagi para buruhnya, penerapan upah yang cukup, bahkan jaminan untuk tetap mendapatkan upah walau tidak melakukan prooduksi, sebagaimana yang terjadi saat krisis kapas terjadi pada waktu itu. Dengan keberhasilannya memberikan sumbangan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang begitu menjungjung tinggi humanisme, maka New Lanark, pabrik yang dipimpinnya itu dijadikan sauri tauladan bagi seluruh masyarakat sampai keseluruh Eropa.

Walaupun bisa dikatakan telah diberhasil dalam menciptakan tatanan baru bagi masyarakat, Robert Owen tidak langsung berpuas diri. Dia masih kecewa karena masih adanya budaya borjuis dan aristokratis kapitalistik yang menghegemoni. Maka dari itu Owen tidak patah semangat untuk kembali merealisasikan ide soasialismenya, hingga mendorong dirinya membangun sebuah ujicoba koloni masyarakat sosialis komunistis di Amerika Serikat, yang bernama New Harmony.

Namun dengan New Harmony-nya ini Owen mengalami kegagalan. Tetapi lagi-lagi dia tidak pernah menyerah begitu saja. Selama 30 tahun sisa usianya dia bersama gerakan sosial kelas buruh di Inggris tetap berjuang menuntut hak-hak demokratisnya guna terciptanya tatanan masyarakat yang sosialistik dan egaliter.

Inspirasi Koperasi Robert Owen

Keberhasilan dan jerih payahnya untuk memegang teguh sosialisme sebagai landasan tata dunia yang baru membuat Owen yang philiantropis (dermawan) itu dikenal dan dikenang di seluruh Inggris Raya hingga ke seluruh daratan Eropa dan Amerika Serikat, ide-idenya menjadi semangat yang luar biasa besar yang menghilhami banyak orang di dunia untuk melakukan hal yang sama.

Semangat owen hari ini bergelora dalam gerakan sosial di dunia terutama di Inggris, melahirkan apa yang kita kenal dengan saat ini dengan cooperative. Semangat owen mengilhami Charles Howard di Rochdale, Inggris, pada 12 Desember 1844, untuk membangun sebuah koperasi konsumsi modern pertama di dunia. Koperasi Rochdale ini pun terus berkembang dengan pesat dan berhasil meraih taraf kehidupan yang sejahtera di bidang ekonomi. Toko yang dikelola secara koperasi ini walaupun pada mulanya selalu mengalami hujatan akhirnya bisa membuktikan diri untuk bisa tumbuh berkembang secara bertahap. Perkembangan Koperasi Rochdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi lainnya. Tak hanya di Inggris di luar Inggris pun semangat Rochdale begitu berpengaruh bahkan prinsip-prinsip yang mereka tanamkan di Koperasi Rochdale yang dikenal dengan nama “Rochdale Principle” menjadi tonggak bagi gerakan koperasi di seluruh dunia dan cikal bakal dari prinsip-prinsip koperasi yang dikeluarkan oleh ICA (International Cooperative Alliance) tahun 1995 di Manchester, Inggris. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi sejati adalah sebagai berikut :

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengendalian oleh anggota secara demokratis
Partisipasi Ekonomi Anggota
Otonomi dan Kebebasan
Pendidikan, Pelatihan dan Informasi
Kerjasama Antara Koperasi
Kepedulian terhadap Komunitas

Koperasi di Indonesia : Sebuah Renungan

Seperti yang telah tersaji pada paragraph awal bahwasanya banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam sesat pikir dalam “menterjamahkan” koperasi. Eksistensi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia masih lah sangat jauh dari semangat koperasi yang dibawa oleh Robert Owen. Nilai-nilai yang disebarkan olehnya tak dikenal sama sekali dan bahkan terasa asing ditelinga banyak masyarakat kita. Koperasi-koperasi di Indonesia kini hanya dijadikan alat status quo untuk melanggengkan rezim-rezim yang berkuasa. Koperasi dalam naungan birokrasi hanya akan melemahkan koperasi itu sendiri. Misalnya dalam ranah praktik prinsip-prinsip koperasi saja, koperasi-koperasi di Indonesia ternyata masih banyak yang tidak menjalankannya secara kaffah. Bilamana terus demikian jangan berharap koperasi di Indonesia akan tumbuh besar dan sehat selayaknya koperasi-koperasi internasional seperti Koperasi Pekerja Modragon, Spanyol yang pada tahun 2005 mampu meraup pendapatan sebesar USD 14.040.467.424,-.

Koperasi sejatinya adalah asosiasi sukarela individu. Mereka berkumpul dan berserikat dalam rangka memenuhi hajat sosial, ekonomi dan budayanya. Dalam konteks ini, koperasi merupakan gerakan sosial, ekonomi dan budaya. Dalam konteks ekonomi, koperasi merupakan gerakan counter atas kapitalisme.

Saat ini koperasi bisa menjadi alternatif yang mungkin ditempuh untuk mensiasati sistem kapitalisme yang terbukti eksploitatif dan tidak humanis. Saat ini koperasi seharusnya juga mampu menjadi salah satu sistem yang dapat menciptakan tatanan masyarakat baru yang mendekati apa yang dicita-citakan oleh Owen, sosialisme yang dikatakan utopis ternyata kini menemukan keberhasilan dalam prakteknya dan bahkan saat ini sebagaimana yang di klaim oleh ICA, koperasi menjadi salah satu civil Society terbesar di muka bumi yang beranggotakan lebih dari 800 juta orang. Ternyata jalan lain selain kapitalisme itu masih mungkin. []

Tentang Kehormatan : “Simpati” untuk Gadis Ibu Kota

2011-12-09T19:30:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Saya tampaknya sempat terjebak dan terpeleset dalam mindset generalisasi. Produk kultur dalam epos hari ini biasanya adalah homogenitas, seolah berpenampilan paling beda tapi justru yang hadir malah keseragaman, bahkan di luar kesadaran awam, terbentuk secara sistematis, atau bahkan, bisa saja terorganisir rapi dari pihak yang mengendalikan. Zaman terus berubah, semangat akulturasi, namun malah menjadi celah meng-evolusi budaya diri, lambat laun akhirnya gerbong modernitas menjadi punggawa. Moderintas yang seragam tentunya. Jadi bukannya akluturasi, yang ada proses menyampingkan budaya diri lalu semangat berbondong-bondong menuju budaya kekerenan.

Modernitas ini memunculkan kompromitas dan permisifitas, yang dulu dicegah sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. “Harus gimana lagi? Zaman sudah berubah,” statement yang sering keluar dari bibir-bibir manusia modern.

Pengaruh tingginya tingkat ulah kebercandaan saya dan kawan-kawan bisa jadi menjebak, bias antara meng-iyakan dan tidak. Lingkungan sering bergosip tentang gadis ibu kota, mozaik perbincangan biasanya menyerempet pada sulitnya menemukan gadis yang masih steril, suci, atau perawan dalam bahasa vulgarnya. Masuk dalam obrolan-obrolan tersebut saya malah mengamininya, ya bukan tanpa ada alasan, setidaknya banyak berita, artikel, bahkan kajian khusus yang menyajikan tentang hal demikian; tentang pergaulan bebas. Akhirnya saya mengambil hasil ‘konsensus’ lingkungan tersebut.

Jadi ingat apa yang sempat diungkapkan oleh Jarot, aktivis dari Banyumas. Dalam satu kesempatan dia pernah menghimbau untuk tidak membiasakan diri jatuh dalam streotiping. Pada hakikatnya, seburuk apapun itu sistem, ruang, organisasi atau apapun, pasti tetap akan ada beberapa orang yang masih punya prinsipnya tersendiri. Masih ada orang-orang yang berpikir dan berlaku waras walaupun itu dalam lumpur.

Malam itu dalam permainan ‘Truth or Dare’ sahabat wanita (dekat) saya, terkena pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Saat itu privat memang benar-benar tak lagi bertameng, dibongkar habis-habisan. Dia berujar tentang keluguannya. Dengan tegas dia mengkategorisakan diri masuk ke dalam seorang yang polos. Untuk hal-hal yang “aneh-aneh” dia tidak pernah begitu punya hasrat untuk mencobanya, bahkan untuk ritual remaja nonton bokep pun baru dilakukan saat beranjak duduk di bangku kuliah. Saya kira ibu kota bisa mewakili karakter penghuninya, ternyata tidak. Contohnya sahabat saya ini. Titik ekstrimnya saat pacaran adalah kissing, level kompromitas budaya yang paling rendah saya kira. Di luar tentang penilaian subjektif tentang aktivitas ciuman, saya tetap mengapresiasi luar biasa untuk sahabat saya ini. Hasil obrolan, senda gurau yang telah terinternalisasi tentang streotip perilaku dan pergaulan bebas ternyata roboh begitu saja. “Oh iya ya,” guman saya dalam hati di akhir jawaban permainan tersebut. Tidak semua orang berkelakuan sama. Masih ada yang punya pendirian dan prinsipnya sendiri untuk tidak terbawa arus utama perspektif kekerenan yang berlaku luas hari ini.

*) Tulisan ringan ini, manifestasi simpati untuk seorang sahabat saya. Sukses untuk kamu!

Syahrini : Respon dari Serakan Dunia Maya

2011-12-01T23:29:00.003+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Siapa yang tidak tahu dengannya? Namanya terus menerus disebut, lebih-lebih saat jadi penerima David Beckham dkk saat datang ke Indonesia. Perilakunya yang terkesan norak, setidaknya hujatan-hujatan dari masyarakat, bahkan dari kalangan selebritis via media sosial cukup merepresentasikan persepsi dan penilaian terhadap satu artis ini.

Dengan dandanan mirip Victoria Adam, istri dari Beckham, dengan jambulnya yang ia beri nama jambul khatulistiwa cukup mengerutkan dahi. Dari mana asal muasal penamaan tersebut. Tapi artis yang dikenal karena sesuatu-nya itu tetap merasa percaya diri dengan tingkah, kalau bahasa anak muda kontemporer, disebut alay. Bahkan ia sempat berstatment Beckham mencuri-curi pandang. “Aku sama Beckham selalu lihat-lihatan mata, eye contact. Dia lihat ke aku dan aku juga," ujarnya ke beberapa media saat wawancara.

Awalnya saya tidak begitu peduli, tapi dari ketidaksengajaan melihat beberapa tautan yang muncul di feednews yang membicarakan Syahrini cukup menggoda untuk mengkliknya. Bahkan ketika buka akun twitter, seorang politikus ikut iseng membahas. Salah satunya Budiman Sudjimatmiko. Dengan tweet, “Syahrini dampingi Beckham.siapa kira2 selebritis yg pas jd #PendampingCR7danKaka jika @realmadrid ke Jkt?”. Beragam jawaban hadir dari para followernya.

Woman Escorting?

Dari pertanyaan laki-laki yang lahir 10 Maret 1970 di Majenang tersebut, banyak followernya yang menjawab nama-nama perempuan. Sekurang-kurangnya yang dia retweet. Bahkan gara-gara itu ada beberapa yang menanggapi arahan pertanyaan dari Budiman justru mendukung woman escorting.

Menghadirkan sosok Syahrini sebagai pendamping dapat dianalisis lewat seksisme. Begitu juga dari beberapa tweet yang saya iseng lihat dari follower Budiman -yang juga perempuan- menolak seksisme tersebut.

Tidak semua follower menjawab nama selebritis perempuan. Ada yang menjawab Ibas, SBY, Budi Anduk dan nama-nama yang kiranya dijawab secara iseng dan sekenanya juga. Namun melihat porsi jawaban nama selebritis perempuan lebih banyak, tidak heran ada yang merespon secara kritis. Dengan cukup bijak politikus yang pernah menjadi anggota PRD ini menjawab, “Saya tdk mengajukan pertanyaan yg dukung WOMEN-Escorting, melainkan ttg Escorting in general :) baca scr seksama”.

“Waaah sayang yak hampir semua jawab perempuan, berarti mindsetnya demikian :S tp baguslah sy yg salah tangkap hehe” jawab seorang perempuan berakun @VeronicaKoman yang kemudian Budiman retweet. Memang kita perlu menginsyafi, posisi perempuan sangat rawan untuk terjebak dalam objektivikasi hasrat. Inilah yang tidak boleh kita bosan untuk terus berusaha meluruskan kekeliruan paradigma tersebut. Pertanyaan tanpa tendensi, yang bisa jadi sekedar iseng, karena Budiman sendiri sempat mengatakan #abaikan dalam timelinenya, justru direspon dengan reaksioner penyebutan nama –selebritis- perempuan. Ini hal biasa di twitterland. Saya sendiri kadang menjawab sekenanya pertanyaan iseng dari beberapa tweet selebritis sampai politikus yang saya follow. Tidak ada jeda perenungan kembali, kadang bersifat aphoris, semacama ulah nyeletuk ketika di forum atau di kelas. Nah itu yang menjadi menarik untuk dikaji, celetukan biasanya berasal dari alam bawah sadar yang sudah terinternalisasi.

Ada dua kemungkinan mengapa banyak follower Budiman Sudjatmiko mengusung nama-nama perempuan untuk mendampingi “Ronaldo dan Kaka”. Pertama, karena terjebak klu yang sempat dilontarkan Budiman, Syahrini. Akhirnya dengan sendirinya, tanpa rencana dan juga tendensi apapun menjawab pertanyaan anggota DPR komisi II dengan nama perempuan juga. Itu “jebakan” yang tidak sengaja dibuat Budiman. Padahal maksudnya bukan seperti itu.

Kemungkinan kedua, follower yang menjawab dengan nama perempuan murni karena jauh sebelum Syahrini didaulat menjadi pendamping David Beckham kemarin, mindset yang terkonstruk, seorang pendamping adalah mesti/wajib berkelamin perempuan. Apa lagi untuk agenda yang tersentuh nilai entertainment. Umbrella girl adalah girl, ya sosok perempuan cantik, seksi dan bla-bla lainnya yang menggairhkan. Ataupun di acara lainnya yang mengedepankan sosok perempuan sebagai objek yang indah.

Alasan kedua ini yang cukup perlu perenungan ulang. Saya bukan ahli gender, atau bahkan feminis seperti sosok almarhum Mansour Fakih yang dalam beberapa tulisannya ‘melebihi’ feminisme walaupun dia seorang laki-laki. Namun saya tidak sepakat jika kaum perempuan menjadi komoditas. Seperti kasus mobil-mobil nan mewah mendadak menjadi lebih wah ketika didepannya ada sosok perempuan dengan baju minim, atau yang lebih gilanya saat Idul Adha kemarin, ada penjualan sapi dengan memakai jasa SPG-SPG yang cantik. Tjoet Nyak Dien, Kartini, atau bahkan Marsinah tentunya akan merasa sedih bila melihat kaumnya diperlakukan demikian, dan lebih sedih lagi jika si sang perempuan benar-benar sudah terhegemoni dengan tanpa sadar justru bangga dengan aksinya tersebut.

Syahrini dengan gayanya kemarin, tidak sedikit yang mengomentari perilakunya cukup memalukan. Namun ia tetap enjoy, bahkan kealayannya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bertemu dengan seorang bintang yang difavoritkan berlaku di luar nalar normal, seperti tanda tangan di payudara adalah sah-sah saja. Kurang-lebih seperti itu. Di luar rasionalisasi sebenarnya pihak yang mengundang dan mendaulat Syahrini, sedikit menerka, jangan-jangan Syahrini pun korban. Korban yang senang dan bangga menjadi ‘korban’ seksisme tadi. Mungkinkah? ***

Emosi dan Toleransi

2011-12-01T12:16:00.000+07:00

Refleksi 30 November

Oleh : Dodi Faedlulloh

Rasa marah tiba-tiba memuncak, padahal sore itu masih lenggang. Saya pun tidak benar-benar sibuk, namun sudah meniatkan untuk berisitirahat. Angan-angan bersantai ria di sore hari sebelum nonton bola, kiranya seperti itu.

Padahal suasana sempat hangat, canda-tawa dan gempita menemani di tengah obrolan saya dan dia di kampus, depan pintu ruang enam. Entah apa yang merasuki, saat dia minta waktu menunggu satu jam lagi, karena dia ada pertemuan, yang dilanjutkan diskusi di ruang yang berbeda, saya mulai merasa tidak nyaman. Saya sempat menolak untuk menunggu, namun dengan intonasi tinggi plus laku berpaling muka, saya mengurungkan niat untuk pulang. Angan-angan bersantai setelah siang hari berpanas-panas ria mencari kontrakan tampaknya harus dipending. Agenda accindental sore itu bernama menunggu. Oke, cuma satu jam kok.

Datang temannya, saya meminta dia untuk menemani saya, karena sore itu kampus cukup sepi. Satu jam tanpa teman ngobrol pasti membosankan. Teman saya yang juga teman dekatnya itu malah iseng memprovokasi. “Hanya orang bodoh yang mau menunggu waktu satu jam” kurang lebih singkatnya seperti itu. Sambil tertawa dia membeberkan tentang ulah pacarnya yang pernah menunggu sampai empat jam menunggu les mantan si pacarnya itu. Waktu pacarnya terbuang percuma hanya bermain game. Si teman saya merekomendasikan untuk pulang saja sejenak, lalu datang legi ke tempat semula untuk menjemput. Saya senyum-senyum aja. “Sial, ini anak malah ngompori!”, ujar saya dalam hati.

Tapi untungnya tidak jadi, karena ini Indonesia. Rapatnya sedikit diundur beberapa menit karena belum ada seorang pun yang datang ke tempat rapat yang dijanjikan. Setengah lima akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat diskusi. Dia sempat meminta untuk mengantar beli makan, tapi tidak jadi karena khawatir, agenda makannya terganggu oleh kejailan anak-anak di tempat diskusi. Sesampainya di tempat diskusi, yang juga kesekretariatan ormas, ternyata di sana masih kosong. Iya karena ini lagi-lagi di Indonesia. Akhirnya dia minta berbalik arah dan ngajak makan bareng. Lagi-lagi entah kenapa, saya tiba-tiba merasa tidak nyaman.

Pada dasarnya saya memang cendrung sederhana dan tidak meribetkan dalam perihal makan, di mana pun ayo saja. Warteg atau apapun. Namun ketika dia meminta makannya di tempat daerah dekat dengan kampus, dalam hati, “Kok jadi ribet gini?”. Angan-angan untuk bersantai yang semula dipending, dalam perjalanan menuju tempat makan dalam pikiran sudah membuat simpulan sementara, agenda bersantai tidak jadi. Saya tidak jadi pulang sesuai dengan yang diharapkan.

Saya ingin melakukan tindakan komunikatif, apa lagi dia sendiri memang pernah meminta, kalau ada yang tidak disukai mending dibicarakan langsung jangan disimpan-simpan. Saya bicara terus terang, “Ribet makan sama kamu!”. Dia pun jadi berwajah ketus dan musam.

Seperti penggalan lirik lagu Jamrud, 30 menit tanpa bicara. Di café tempat makan kami benar-benar membisu, saya mancing obrolan, dia pun tidak mengindahkan. Padahal saya sudah memulai perbicangan. Saya ingin ngobrol tentang alasan mengapa sampai berucap ribet makan dengan dia. Responnya kurang baik, wajahnya tetap ketus. Saya kembali megurungkan niat, benar-benar counter hegemoni. Saya yang ingin marah jadi tidak jadi, cukup dengan melihat wajah kesalnya saya memilih diam. Nanti saja saat dia sudah jernih.

Ada yang membuat kecewa, inkonsistensi dia. Saat saya ingin membicarakan hal yang saya tidak suka, saya benar-benar tidak diberi waktu. Cukup dengan wajah yang kesal sembari anteng dengan gadgetnya berhasil membuat saya mengurungkan niat. Ya sudah lah!

Toleransi

Kejengkelan saya reda dengan sendirinya. Karena pada dasanya saya tidak bisa berlama-lama dengan situasi yang tidak perlu. Bagaimana pun dia empat tahun lebih muda dari saya. Sepatutnya saya harus bisa mengatur ritme. Refleksi saja, toh itu pun karena kesalahan saya, andai saya bicara langsung, kalau saya ingin pulang sore itu, mungkin adegan konyol seperti di muka tidak perlu terjadi. Ini lah asyiknya belajar hidup bersama, ada nilai komitmen dan kebersamaan. Saling pengertian, saya yang tua harus bisa lebih memahami iklim, dan bodohnya saya lupa kalau dia sedang PMS. Ada kalanya ucapan jujur perlu distrategikan ulang. Jangan menjadi naïf!

Akhir November 2011

Kursi VIP

2011-11-14T18:02:00.004+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Ada deretan 5 kursi paling berbeda di depan tribun Stadion Soesilo Soemarjan Unsoed. Tampaknya kursi-kursi tersebut memang dikhususkan untuk para pejabat kampus Fakultas yang sesuai dengan rencana akan melakukan pembukaan Dekan Cup yang dimulai tanggal 14 November, yakni pertandingan sepak bola antar fakultas dalam menyambut diesnatalis FISIP Unsoed ke 26. Deretan kursi tersebut menarik perhatian saya, padahal ada banyak kaum hawa yang berpenampilan elok berdatangan menyaksikan pertandingan, saya sebagai kaum adam bisa saja memfokuskan diri untuk agenda cuci mata, tapi tidak saya lakukan. Bukan hanya karena datang bersama pacar, tapi deretan kursi biru yang dipersiapkan khusus itu cukup memalingkan dunia saya. Pertanyaan dalam hati yang sempat hadir, “Kenapa harus ada kursi itu, padahal kursi tribun di depan masih banyak yang kosong dan bisa dikondisikan ?”.

Kursi VIP, saya menyebutnya. Sebagaimana yang diketahui, VIP akronim dari Very Important Person, jadi kursi-kursi itu adalah fasilitas bagi orang-orang yang dianggap penting. Ada dekan dan pembantu dekan III yang datang siang itu. Panitia mempersilakan orang-orang penting tersebut untuk duduk di sana. Mereka memberi sambutan dalam seremonial, duduk kembali sebentar menyaksikan lalu pergi. Kurang lebih 20 menit waktu efektif kursi tersebut digunakan.

Sudah menjadi tradisi, persiapan yang lebih ketika ada orang-orang yang dianggap penting datang dalam suatu acara. Sekitar seminggu sebelumya saya pun melakukan hal yang sama. Saya dan kawan-kawan membuat acara Seminar Sehari di salah satu restaurant yang cukup ternama karena eklusifitas dan ekspensivitasnya di Purwokerto. Saat itu memang kami mendesain acara tersebut se’megah’ mungkin, karena memang salah seorang pembicara itu sendiri orang ternama, Prof. Dawam Raharjo. Begitu pula tamu-tamu yang datang. Para professor dan doktor berdatangan hadir, dari kalangan dosen dan aktivis pun turut diundang. Kami bersepakat untuk memplot kursi-kursi khusus untuk orang-orang tertentu, kursi VIP.

Bagi seseorang yang sepakat dengan paham egaliter, penyediaan kursi VIP akan dianggap terlalu berlebihan, menunjukan perbedaan kelas dan pelayanan. Seolah-olah semakin memperkuat tentang adanya disparitas sosial. Saya pun semula sama berpandangan demikian. Namun saya mencoba open mind, tidak memaksakan untuk mengukung diri dari kekakuan egalitarian. Hak-hak manusia adalah sama, saya mengamini itu. Tapi kita pun harus pula menginsyafi tentang posisi objektif, orang ‘berbeda’ maka pelakuannya pun harus dibedakan.

Sederhananya, lihat konteks ruang dan waktu. Kedua acara di muka, pembukaan Dekan Cup dan Seminar Sehari, penyediaan kursi VIP memungkinkan. Penyediaan kursi VIP ini bukan bertujuan untuk memfragmentasikan atau kotakisasi kelas, tapi lebih tepatnya sebagai bentuk apresiasi dan rasa hormat. Toh, Maslow pun mengumandangkan dalam salah satu hierarki kebutuhannya adalah adanya kebutuhan harga diri (esteem needs). Kursi-kursi VIP saat Dekan Cup memang tidak ada tulisan VIP-nya, tapi perbedaan jenis kursi cukup merepresentsasikan itu adalah kursi khusus. Lalu kursi VIP saat seminar sehari sejatinya kursi-kursinya sama denga kursi para peserta lain, yang membedakan cuma tulisan VIP yang berada di atas meja. Nah, di sini saya membayangkan orang-orang yang berada duduk di sana senang merasa dihargai walau hanya diberi predikat VIP dalam kursinya. Selama orang-orang yang mendapat fasilitas predikat VIP secara track record dipertanggungjawabkan, hemat saya, tidak ada masalah. Anggap saja sebagai penghargaan bagi orang-orang yang telah berprestasi. Dan saya kira tidak akan setiap saat, di acara tertentu si A yang bergelar doktor, profesor dan bla-bla lainnya bisa saja mendapat kursi VIP tapi di acara lainnya belum tentu.

Tentang kursi VIP, seperti yang ditulis di muka, kembali pada konteks ruang dan waktu. Intinya tetap harus ada penyesuaian. Menjadi sah-sah saja bila untuk acara-acara tertentu. Misalnya dalam acara tertentu kita mengundang tamu dan orang-orang penting lainnya, atau untuk skala yang lebih besar, misal acara kenegaraan, bisa saja tamu yang datang adalah tamu dari negara lain. Nah, sebagai tuan rumah sepatutnya kita wajiib memuliakan tamu yang diundang. Bukan seperti itu ?

Tapi saya berpendirian tidak untuk VIP dalam akses public goods, baik VIP yang berlabel secara legal seperti pelayanan rumah sakit yang berkelas-kelas atau VIP yang non-label seperti dalam pelayanan pendidikan -SBI yang bernominal tinggi bagi saya VIP untuk pendidikan. VIP semacam ini perlu didekontruksi. Tidak ada tolerir untuk hal ini, kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan tidak layak untuk didesain denga sekat VIP, karena titik pembicaraannya bukan lagi pada aras penghargaan diri tapi telah beranjak pada konsistensi dalam pemberian pelayanan publik yang bisa berdampak pada kesenjangan sosial. Bagi saya Yes untuk Kursi VIP, No untuk VIP dalam public goods ! []

Dari Wall Street ke Jakarta : Potensi Revolusi ?

2011-10-21T10:19:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Siapa menyangka bagi para korporat, di tengah langgengnya keserakahan mereka, tiba-tiba banyak masyarakat Amerika sebagai presentasi berbondong-bondong melakukan aksi bersama ‘meramaikan’ Kota New York. “Occupy Wall Street”, slogan dan juga yang dijadikan nama aksi yang pada awalnya diinisiasi oleh para pemuda di sebuah taman, Liberty Plaza Park. Tahun 1929 di tempat yang sama, Wall Street pernah menjadi sumber krisis dunia. Tempat yang berada di pinggiran kota Manhattan ini menjadi cikal permasalahan, saat itu bursa saham Wall Street mengalami kejatuhan bursa saham, dan terciptalah Great Depression yang berhasil menghancurkan perkonomian, tak hanya di negara-negara maju, negara berkembang pun ikut kena imbasnya. Memang telah menjadi keniscayaan, kapitalisme sebagai sistem ekonomi akan menciptakan krisis-krisis di dalamnya. Begitu juga saat ini, hampir lebih dari dua minggu, tempat yang menjadi simbol keserakahan para kaum korporat atau dalam bahasa Naomi Klein, simbol pengambil-alihan demokrasi oleh korporasi, kembali mulai diguncang.

Apakah aksi ini menjadi multitude seperti yang dijelaskan oleh Hardt dan Antonio Negri, yakni gerakan bak orchestra tanpa dirigen ? Lepas dari hal tersebut, imbas positif mulai dirasa, banyak masyarakat sebagai presentasi turun aksi dengan membawa tuntutannya masing-masing, bahkan di antaranya ada seorang ibu sambil menggendong anaknya dan mengangkat kertas tuntutan, ia turun aksi karena hanya ingin masa depan yang baik bagi anaknya, foto itu yang saya lihat dari banyak foto lain di forum media gerakan dunia. Ini menjadi bukti tahap kesadaran masyarakat sudah semakin kuat, hegemoni kapitalisme mulai retak dan menuju kepecahan.

Sampai sekarang, mereka yang menduduki Wall Street tak pernah menghentikan protes, bahkan mendapat dukungan dari banyak pihak, gerakan ini semakin menyebar dan menginspirasi. Los Angeles, Chicago, Boston, Ohio bahkan hingga Toronto, Kanada mengikuti aksi serupa. Tak hanya itu bahkan di negara-negara lain, Selandia Baru, Singapura, Hongkong, Jepang dan Indonesia pun tak luput ikut melakukan aksi yang serupa.

Keniscayaan Gagalnya Kapitalisme

Dosa-dosa kejahatan korporasi semakin terbongkar, ada baiknya kita belajar dari krisis-krisis yang pernah terjadi. Ramalan Marx tentang hancurnya kapitalisme yang sudah mulai dipandang secara sinis, bahkan oleh mereka yang mengklaim aktivis kiri, ada baiknya kita mulai renungkan. Sifat khas dari kapitalisme yang senantiasa menghisap kaum proletar, dan terus menerus memperkaya kaum borjuis, akan dengan sendirinya menggali liang kubur bagi dirinya sendiri. Kapitalis mewarisi daya self destruction, seperti yang diyakini Marx dan juga saya, sistem kapitalis adalah suatu sistem yang sudah busuk dari dalam dan tidak mungkin diperbaiki (reformis). Kapitalisme akan memasuki krisis mendalam akibat kontradiksi internalnya, yaitu antara nafsu penciptaan profit dari proses produksi dan realisasi profit dalam sirkulasi dan distribusi. Ini sering disebut dengan krisis over-produksi dan over-kapasitas. Dan kini walaupun dengan bentuknya yang semakin canggih dan tidak jarang dengan menggunakan wajah-wajah yang lebih halus, kapitalisme kekinian tetap dalam substansi yang sama; eksploitatif.

Kemarahan para pendemo adalah suatu hal yang wajar, bahkan harus. Watak serakah dari kapitalisme tentu tidak bisa dihentikan dengan sikap sabar dan diam, aksi menduduki Wall Street yang menjalar ke banyak arah menjadi salah satu tool penekan bahkan dengan slogan okupasi, tentu ada arahan yang lebih konkret yang diinginkan masyarakat, yakni perubahan sistem secara total.

Secara sederhana, mengulang penjelasan yang sudah dijelaskan dalam forum-forum diskusi, seminar, gazebo, café, atau bangku kuliah bahwa kapitalisme akan menghasilkan kesenjangan. Kesenjangan tercipta karena si borjuis untuk melakukan akumulasi kapitalnya selalu dengan cara yang eksploitatif, nilai lebih kerja dicuri, bahkan parahnya sebelum komoditas jatuh ke pasaran, si borjuis sudah mendapat untung dari hasil pencurian nilai lebih ini. Ada pertentangan atau antogonisme, antara si borjuis dan kaum proletar. Akhirnya si proletar pasti tidak hanya diam, lahirlah kesadaran akan keinginan untuk membebaskan diri dari penjara sistem yang menekankan pada profit oriented.

Kesadaran ini yang mulai hadir kembali, tidak hanya para pekerja- walau banyak juga pendemo di Amerika adalah para pekerja- yang mempunyai relasi langsung dengan corak produksi kapitalistik, tapi juga para proleter-proletar lain yang dengan sendirinya (akhirnya) menjadi sadar bahwa mereka juga korban dari sistem yang busuk ini. Krisis 2008, mereka tentu masih ingat dan kecewa yang masih membekas atas kecurangan dan keserakahan yang dibuat segelintir orang. Saat krisis bergejolak tidak sedikit dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menolong korporasi-korporasi yang sedang kepayahan. Namun uang masyarakat dari pungutan pajak tersebut, misal perusahaan AIG yang mendapat kucuran 170 miliar $, malah digunakan untuk membayar bonus para eksekuktif korporasi-korporasi tersebut. Berangkat dari permasalahan yang sejatinya bersumber dari segelintir orang ini, muncul lah slogan cerdas dan bernas, 99% melawan 1% yang mampu menarik dan cukup meningkatkan kesadaran para korban keserakahan korporasi.

Kemungkinan Itu Ada

Moment ini tentu sangat berharga bagi yang menginginkan tatanan masyarakat yang lebih baik dan membebaskan. Mulai tanggal 19 Oktober 2011 kemarin, di Indonesia dengan undangan aksi lewat dunia maya melakukan aksi dari inspirasi “Occupy Wall Street” dengan nama yang hampir mirip “Occupy Jakarta”. Hemat saya, aksi okupasi Jakarta satu langkah lebih maju, karena dalam aksi yang diselenggarkan di depan kantor Bursa Efek Jakarta (BEJ) ini menyertakan dengan tegas kapitalisme sebagai biang keladi. Namun secara kuantitas, “Occupy Jakarta” masih belum menggelegar.

Aksi pendudukan Wall Street belum ada tuntutan yang spesifik karena berawal dari kemuakan masyarakat terhadap keserakahan korporasi semata. Belum lagi ancaman dari Kelompok-kelompok Ultra konservatif dan partai Republik telah membuat kampanye media serang "Occupy Wall Street", sebagai hipies penggila pesta seks bebas, komunis, anti-semit yang bisa saja mendis-orientasi gerakan. Kecendrungan menjadi suatu multitude berdampak aksi ini bisa menjadi tidak bersifat jangka panjang. Perlawanan multitude akan menjadi acak, tanpa arahan, asal ini-asal itu. Revolusi (yang gagal) Prancis tahun 1968 bisa menjadi tauladan tersendiri. Doug Lorimer dalam tulisannya, Pelajaran-Pelajaran dari Revolusi (yang Gagal) 1968, menjelaskan “ada kesenjangan kesadaran revolusiner (lack of revolutionary consciousness)” yang menyebabkan revolusi di depan mata menjadi gagal. Atau yang terdekat, Reformasi 98 di Indonesia bisa menjadi contoh reflektif, begitu juga aksi yang belum lama ini di Mesir, Yunani, Spanyol tak ada konsepsi alternatif setelahnya. Titik tolak politik emansifatif memang perlu dihargai, tapi ada tendensi ketragisan, semangat perjuangan bisa-bisa cepat berlalu dan mudah retak begitu saja.

Tanpa perencanaan yang seksama, gerakan ini bisa klimaks dan anti-klimaks dalam jangka waktu yang tak lama. Inisiatif massa –walaupun bersifat kolektif- belum cukup untuk menggulingkan rezim dan sistem yang dominan. Perubahan mendasar akan baru tercipta bila kita sudah punya senjata, senjata yang fokus, bukan yang abstrak dan mengawang.

Politik bagi Alain Badiou (dalam Takwin) adalah kemungkinan untuk membebaskan ‘yang kolektif’ dari rezim apapun di luar dirinya atau something else is possible. Dalam Badiou, keterputusan politik dari sejarah bermula dari kejadian (event). Kejadian adalah hal yang luar biasa dan terputus dari masa lalu. Untuk menghentikan pengulangan, seperti aksi di Mesir, Yunani, dll, perlu kejadian sebagi interupsi agar kebaruan tercapai. Dalam hal menemukan kembali yang politik, Zizek mengambil jalan dalam arah yang ditempuh Badiou, yaitu gempuran total terhadap tatanan dominan, melalui suatu tindakan yang disebut the act. Act pada Zizek berarti suatu tindakan historis yang mengubah suatu paradigma, dan menuai segala sesuatu dari baru. Nah, ini yang diperlukan, sesuatu yang tidak sama agar tidak terulang aksi-aksi yang mudah diretakan dan kembali jatuh dalam hegemoni sistem dominan. Intervensi terhadap "ketidakmungkinan" menjadi benar-benar tidak mungkin kalau hanya bermodal inisiatif dan efouria semangat.

Revolusi adalah something else is possible. Dan ini hanya dapat dicapai ketika sebuah kekuatan politik mampu menciptakan sebuah program alternatif dan menuai segala sesuatu dari bang baru. Agar emansipasi tidak sekedar emansipasi teriakan kosong, tapi justru mampu mempersatukan berbagai sektor beragam dari massa.Jadi untuk semakin menggairahkan moment agar bisa menjadi kejadian (event) mari mengakumulasi kekuatan dan sebuah platform yang jelas, agar gerakan tidak terurai kemana-mana. []

Saya, Dia dan Amerika

2011-09-30T22:17:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

"Amin", kata yang secara tidak sadar terlontar dalam hati setelah muncul dalam timeline keinginan atau mimpi besarnya berkunjung ke Amerika. Dia meng-tweet via tumblr, jadi tidak tepat juga kalau disebut tweet. Ada semacam otomatisasi yang sudah diatur olehnya, tiap postingan dalam tumblr akan masuk juga dalam timelinenya. Ternyata benar, beberapa saat ‘tweet’ tersebut hilang dalam timeline, mungkin dia sengaja menghapusnya. Jadi ingin tahu alasanya. Mungkin malu kah ? Memang, dia kadang menjadi gadis pemalu, tapi tidak jarang menjadi gadis yang begitu lincah. Saking lincahnya, orang yang di sekitarnya bisa dibuatnya bingung.

Tidak penting juga membahas apakah itu benar tweet atau postingan via tumblr, ada yang lebih penting malam ini. Dia masih belum membalas pesan singkat yang saya kirim. Mungkin dia masih sibuk di ruang komunitasnya, yang tadi sore saya sempat antar. Tapi sayang, kasat mata, wajahnya tiba-tiba menjadi masam, sebuah anti-klimaks, padahal sebelumnya masih hangat dengan tawa dan candaan. Bahasa tubuhnya menggambarkan sebuah kekesalan, kekesalan yang sama sekali saya tidak tahu alasannya. Mungkin saya kurang peka, tapi apa daya. Tolong maafkan saya !

Kembali ke Amerika, sebuah negara besar yang begitu mendominasi dunia, dia sangat ingin berkunjung kesana. Kalau boleh berseloroh, banyak orang yang menyebut saya sebagai anti-Amerika, terkait propaganda yang kerap kali saya ucap, secara sederhana bisa diterjemahkan dengan maksud ke arah sana, ke sebuah arah yang selalu mempermasalahkan Amerika sebagai biang keladi dari krisis dunia. Bila ada orang yang mengartikan saya anti-Amerika beserta tetek-bengek lainnya, berarti saya masih belum pandai dalam beretorika.

Suatu waktu, tepatnya hari ini tiba-tiba seseorang yang dalam kamus facebook ada istilah ‘in relationship with’ untuk menunjuk status hubungan seseorang dengan seseorang lainnya, dalam bahasa yang tidak ribet, orang-orang biasanya menyebut pacar, kekasih, atau yang lainnya, tiba-tiba bermimpi ingin melakukan perjalanan dan berkunjung ke Amerika. Seperti yang dikemukakan di muka, karena kelemahan dalam beretorika, maksud dari tiap lisan-tulisan saya tentunya bukan dalam artian mengajak semua orang untuk membenci Amerika. Pastinya adalah tindakan bodoh dan keliru bila harus membenci 308.871.000 orang yang ada di sana. Karena yang saya kutuk sejatinya adalah corak produksi yang eksploitatif, secara ‘kebetulan’ bertengger dan penuh dominasi di negara tersebut. Dari sekitar tiga ratus juta penduduk Amerika pun banyak yang telah menjadi korban dari sistem ekonomi yang dianut oleh para elit korporatisasi yang berkuasa. Jadi tentu bukan itu yang saya maksud.

Noam Chomsky, seorang tokoh yang kerap saya kutip pemikiran-pemikirannya, dia pun berasal dari Amerika. Pemikiran kritisnya atas tiap tindakan penghancuran yang selalu dilakukan oleh negaranya selalu menjadi ‘kiblat’ bagi para intelektual sebagai rujukan revolusioner. Adalah tidak mungkin saya membenci Chomsky karena dia berasal dari Amerika.

Sebuah Mimpi : Motivasi

Tanah, air, langit dan alam semesta bersifat God Given. Tak ada satu personal pun yang berhak berkuasa atasnya dan menjadikannya sebagai komoditas. Tapi dalam medan bernama epos kapitalisme, yang kian hari kian ganas, namun pula menujukan kebobrokannya yang terlihat dari potensi krisis yang menyebar menjadi krisis multidimensi, kini hadiah Tuhan pun jadi lahan privatisasi. Tanah Amerika pun tentunya pemberian Tuhan, sebagai manusia bebas tentu tidak pula berhak mengutuk keberadaan tanah tersebut, manusia yang tersebar di seluruh pelosok bumi ini berhak untuk berkunjung ke sana, karena masih dalam satu letak geografis ciptaan Tuhan termasuk dia.

Saya belum tahu alasan dia bermimpi ingin berkunjung ke Amerika. Tapi yang jelas, tanpa ada yang menuntut, kata ‘amin’ tiba-tiba keluar pasca membaca timelinenya tersebut. Peng-amin-an telah menjadi sebuah aphorisme, pemikiran dari seorang filusuf Nietzsche yang bisa diartikan sebagai sesuatu asli, apa adanya, yang diucapkan atau ditulis dengan singkat dan mudah diingat. Peng-amin-an tersebut telah menjadi sebuah perasaan orisinalitas, tanpa adanya tendensi apa-apa. Ada yang berdoa, ya saya meng-amini.

Ada yang lucu bila bicara antara saya, dia dan Amerika. Beberapa waktu, dalam sebuah suasana yang cair, kita mendadak mendiskusikan tempat makan yang akan dikunjungi. Sebelum menentukan tempat makan, selalu ada diskurusus yang terselip tentang perusahaan yang menaungi lisensi tempat makan yang akan dikunjungi. Kalau misalnya ada asosiasi dengan Amerika saya menolaknya dengan menjelaskan alasan-alasannya. Walaupun saya begitu menginsyafi boikot produk Amerika sungguh tidak akan efektif, tapi bukan itu yang saya jelaskan. Saya hanya memberi pilihan, apakah dia mau ikut secara tidak langsung berkontribusi ‘membunuh’ saudara-saudaranya atau tidak. Tapi sesekali dengan candaannya yang khas dia kadang masih mengajak untuk makan di tempat-tempat yang berbau Amerika.

Dia sempat bercerita tentang harapan orang tuanya yang ingin dia bisa melanjutkan pendidikannya di S2, kemudian tentang semangat belajar Bahasa Inggris yang menggebu. Menarik juga kalau yang dia mimpikan ternyata obsesinya untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika. Ah, tapi apapun alasan sebenarnya, semoga dia bisa menggapai impiannya. Besok, lusa atau kapan pun itu, saya akan coba tanyakan alasan tentang mimpinya itu. Sebagai orang terdekat, saya tentu akan mendukungnya. []

About Networks : Partisipasi, Solidaritas, dan Kerjasama

2011-09-20T19:27:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Sebuah konsep kunci dari modal sosial adalah gagasan tentang jaringan saling lebih atau kurang padat hubungan antara individu dan kelompok. Orang-orang terlibat dengan orang lain melalui berbagai asosiasi lateral. Asosiasi ini harus baik sukarela dan sama.

Modal sosial tidak bisa dihasilkan oleh individu yang bertindak sendiri. Hal ini tergantung pada kecenderungan untuk keramahan, kapasitas untuk membentuk asosiasi dan jaringan baru. Jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan (connectedness) antara individu dan komunitas. Keterkaitan mewujud didalam beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun di tingkat lebih tinggi. Jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota dalam kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Apalagi jika kelompok sosial kapital itu bentuknya kelompok formal. Adanya jaringan-jaringan hubungan sosial antar individu dalam modal sosial memberikan manfaat dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama, karena ia mempermudah koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan yang bersifat timbal balik, itulah yang dikatakan Putnam (1995) tentang jaringan sosial sebagai salah satu elemen dari modal sosial.

Sebagaimana dikutip dari Badaruddin dalam buku Nasution (2005), dengan pelibatan warga dalam jaringan sosial yang akan menjadi satuan sosial/organisasi lokal, maka terciptalah apa yang disebut Putnam (1995) dengan kemampuan warga kolektif mengalihkan kepentingan 'saya' menjadi 'kita' terbangunlah kekompakan dan solidaritas antar warga. Jaringan sosial terdiri dari lima unsur yang meliputi: adanya partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaitas, kerjasama, dan keadilan (Lubis, 2001).

Konsep partisipasi menurut Mikkelsen (Susiana, 2002) dapat diartikan sebagai alat untuk mengembangkan diri sekaligus tujuan akhir. Keduanya merupakan satu kesatuan dan dalam kenyataan sering hadir pada saat yang sama meskipun status, strategi serta pendekatan metodologinya berbeda.

Partisipasi akan menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat banyak. Partisipasi juga menghasilkan pemberdayaan, di mana setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam jaringan sosial, partisipasi memegang peranan yang cukup penting, karena kerjasama yang ada dalam komunitas dapat terjadi karena adanya partisipasi individu-individu.

Solidaritas adalah faktor utama dalam merekatkan hubungan sosial dalam sebuah komunitas. Karena rasa solidaritaslah masyarakat bisa menyatukan persepsinya tentang hal yang ingin mereka perjuangkan. Merujuk pada teori Emile Durkheim (1973), solidaritas itu terdiri dari dua jenis, yaitu mechanical solidarity dan organic solidarity. Apa yang membedakan kedua jenis solidaritas ini adalah sumber dari solidaritas mereka, atau hal apa yang telah menyatukan mereka.

Kuncinya adalah pembagian kerja. Pada solidaritas organis kondisi masyarakat cenderung sudah sangat kompleks, masing-masing orang memiliki spesialisasi pekerjaan yang banyak jumlahnya, modal sosial muncul bukan karena kesamaan pekerjaan/penghidupan, tetapi lebih pada tujuan lain misalnya perjuangan memperoleh pendidikan yang layak.

Pada solidaritas mekanis, pekerjaan masyarakat cenderung sama dan modal sosial muncul karena tujuan-tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, misalnya pada masyarakat petani atau nelayan. Collective Conscience adalah argumen yang dipakai Durkheim dalam mempertegas perbedaan antara solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Collective conscience adalah kesadaran kolektif dari anggota masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari kelompok, suku atau bangsa. Apa yang menyatukan mereka adalah perasaan bahwa pengetahuan dan ide orang perorang tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan, berangkat dari hal tersebut mereka menyatukan diri bersama, dengan asumsi bahwa kekuatan pikiran dan ide-ide bersama akan lebih bermanfaat dan mempunyai presure yang lebih efektif daripada secara individual.

Unsur lainnya dalam jaringan sosial adalah kerjasama. Kerjasama adalah jaringan sesuatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Hampir pada semua kelompok manusia dapat ditemui adanya pola-pola kerjasama. Kerjasama timbul karena individu memiliki orientasi terhadap kelompoknya atau terhadap kelompok lain.

Charles H. Cooley (Soekanto, 1997) menggambarkan kerjasama sebagai: Kerjasama timbal apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan penggendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Santri yang Bertemu Marxisme

2011-09-11T10:08:00.003+07:00

Respon Tulisan dari Muhammad Al-Fayyadl

Oleh : Dodi Faedlulloh

Kemarin, tidak sengaja saya menemukan tulisan yang asyik berjudul ‘Santri dan Marxisme’, ditulis oleh Muhammad Al-Fayyadl, alumni Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah-Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pernah mencicipi suasana pesantren di Pondok Pesantren Nurul Qur’an (Kraksaan), Pondok Pesantren Nurul Jadid (Probolinggo), dan Pondok Pesantren Annuqayah (Sumenep Madura) . Membaca tulisan tersebut seolah menjadi cermin bagi pribadi. Baik, latar belakang saya adalah seorang yang pernah menghuni sebuah pondok pesantren, walaupun tak pantas rasanya bila predikat santri harus dilekatkan pada nama saya, masih belum mumpuni, kapasitas ilmu agama saya masih belum lah mantap. Tapi predikat Marxist pun tak pernah saya klaim, karena saya memang bukan Marxist. Adapun sisipan klaim Marxist pun tentu harus memenuhi prasyarat-prasayarat tertentu, karena cap Marxist tidak serta merta diberikan begitu saja ketika seseorang sering mengutip adigum-adigum dari bapak berjanggut lebat itu.

Ungkapnya, tulisan Al-Fayyadl adalah refleksi pribadi yang menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan pasca seorang santri yang melihat realitas yang sarat dengan kontradiksi ekonomi-sosial lalu berkenalan dengan Marxisme. Ada dua kemungkinan, pertama seorang santri yang akan memeluk Marxisme dengan sepenuh hati, dan dengan demikian, menerima konsekuensi-konsekuensi prinsipil dari Marxisme sebagai suatu ideologi perlawanan yang paling tegas dan keras terhadap tatanan sosial di mana ia hidup. Kedua, seorang santri yang beradaptasi dengan Marxisme, namun juga mengadaptasikannya dengan nilai-nilainya sendiri yang dipelajarinya di pesantren. Dengan masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri.

Karena tulisan tersebut adalah refleksi pribadi, bukan kajian atau kasus tertentu, dia menjelaskan latar pesantren (pembacaan saya) si santri dengan corak tradisional dengan khas kajian kitab kuning dsb. Padahal hari ini praxis pondok pesantren tidak melulu diasosiasikan sebagai lembaga keagamaan yang tradisional, karena di tengah arus globalisasi yang tidak bisa tercegah yang dalam bahasa Giddens juggernaunt, pesantren menceburkan diri untuk merubah mindset masyarakat bahwa pesantren pun bisa me-modernkan diri. Dalam satu dekade ini, hadir pesantren-pesantren dengan porsi fivety-fivety (fivety pesen ilmu agama-fivety persen ilmu umum), penggunaan bilingual (Arabic dan English) sebagai daily language, fasilitas internet untuk akses informasi, dan kultural yang lebih terbuka sehingga seorang santri sejatinya sebelum ia keluar dan bertemu dengan realitas pun bisa mengenal Marxisme lebih dulu, seandainya dia mau. Apalagi bila ada pengajar yang menjelaskan tentang imprealisme dan hegemoni asing (saya pernah mendapatnya itu dari seorang ustadz di pesantren), seorang santri dituntut untuk tidak sekedar mengutuk, santri harus bisa menganalisa kenapa ini-itu terjadi. Nah dari sana muncul problemnya, dengan klaim pesantren lebih modern, akses untuk wacana Marxisme masih tertutup secara kurikulum. Itu yang disayangkan, jadi seorang santri yang kebetulan bertemu Marxisme sejak awal, dialah pasti santri yang tekun dan mau belajar apa saja, tidak dogmatis dan yes-man dengan apa yang disuapi oleh para pengajar. Sehingga analisa yang dia lakukan tidak sekedar sentiment moral, religi, atau metafisis.

Seperti yang dialami, nuansa semi-feodalistik dalam pesantren modern tentu masih ada. Kontradiksi sosial saya temukan, semacam adanya segala perangkat peraturan yang dibuat tidak berlaku egaliter, santri tidak boleh begini, tapi ustadznya melakukan. Kondisi tersebut seolah melanggenkan dan mewajarkan tentang ketidaksetaraan. Ketika seseorang memiliki modal simbolik tertentu, dia berhak mendapat previlese tertentu juga. Saya pun dulu berhasil terjebak dalam pewajaran, walaupun sesekali melawan (berontak) secara personal, tapi tetap saya ‘kalah’ dan terkena iqob (hukuman).

Secara penuh saya mengaffirmasi refleksi dari Al-Fayyadl, disini saya ingin sedikit menambahkan, sekedar tambahan wacana kecil dari orang-orang yang pernah punya latar belakang pesantren. Seorang santri yang besar di pesantren, lalu terlempar dalam realitas urban yang sarat kontradiksi tidak serta merta akan bisa mengamini Marxisme. Jadi santri yang Marxist bukanlah keniscayaan, bisa saja si santri setelah melihat dunia luar justru terjun ke dunia bisnis yang begitu menggiurkan, menjadi pendakwah yang mediokrat, dan banyak pilihan lainnya. Lagi-lagi jalan yang mengarahkan seorang santri menuju Marxisme adalah kesadarannya. Atau alasan perihal kebetulan, semacam pendidikan lanjut yang digeluti si santri. Karena kebetulan dia melanjutkan pendidikan yang mempelajari kajian ilmu sosial atau filsafat, sehingga mampu membedah dengan metode non-metafisis dengan fondasi materialisme. Atau kebetulan karena jejaring sosialnya, misal punya kawan dari elemen gerakan, dari mahasiswa yang menggeluti ilmu sosial dan humaniora yang secara kebetulan selalu menyuguhkan tentang wacana kritis kepada si santri.

Dengan alasan-alasan kemungkinan tersebut, saya sepakat dengan yang disampaikan Al-Fayyadl, namun kecendrungan yang paling memungkinkan, bagi saya, adalah santri yang beradaptasi dengan Marxisme, namun mengadaptasikannya dengan nilai-nilainya sendiri yang dipelajarinya di pesantren. Karena seorang santri akan selalu mengkomparasikan sesuatu yang baru diterima dengan apa yang telah diterima sebelumnya. Namun bila memang term Marxist harus dilekatkan, itu kurang tepat, bagi saya , masih agak Marxist atau agak kekiri-kirian untuk menyebut para santri yang beradaptasi dengan Marxisme.

Merujuk dari tesis Norman Geras yang berjudul ‘What Does It Mean to Be a Marxist?’ yang bisa didapat dari Global Discourse : A Developmental Journal of Research in Politics and International Relations menjelaskan setidaknya label Marxist seseorang bisa dilhat secara personal, intelektual dan sosial-politiknya yang satu-sama lain saling berhubungan atau bisa terpisah (come apart).

Untuk lingkup personal, label Marxist versi Geras secara pribadi ketika ditanya apakah dia Marxist atau bukan, dia menjawab iya, dengan tiga alasan berikut :

“(i) that historical materialism is broadly true – or perhaps it would be more accurate to say here, where I’m not spelling out the whole answer with its qualifications, true enough; (ii) that Marxism involves an ‘enduring commitment to the goal of an egalitarian, non-exploitative society’; and (iii) that I valued ‘Marxism’s focus upon what is sometimes called the problem of agency: the problem of finding a route, the active social forces, between existing historical tendencies and the achievement of a substantially egalitarian society’.”

Seorang yang memeluk Marxist tentu harus mempercayai metode analisisya, termasuk materialisme historis. Seorang santri (biasanya) tidak serta merta sepakat dengan materialisme historisnya Marx, begitu pula materialism dialetikanya. Materialisme historis adalah penerapan pandangan materalis dan metode dialektis dari filsafat materialisme dialektik pada gejala sosial atau di dalam masyarakat. Pandangan materialisme historis yakni pandangan tentang faktor faktor pokok yang menentukan perkembangan sejarah. Pandangan ini bersamaan dengan teorinya tentang revolusi merupakan bagian dari konsep Marx yang paling berpengaruh dan tetap merupakan inti dari segala varian Marxisme. Saya rasa, banyak literasi yang menjelaskan materialisme historis ini yang penjelasannya lebih mendalam.

Sosialisme Marx berdasarkan pada penelitian syarat-syarat obyektif perkembangan masyarakat. Marx menolak usaha usaha yang bersifat moralis belaka, menolak pendasaran sosialisme pada pertimbangan-pertimbangan moral. Nah, dalam pembacaan saya, ketika seorang Marxis dituntut untuk bisa memberikan analisis yang non-moral yang tidak melabeli objek kritik secara normatif. Seorang santri biasanya masih ‘terikat’ dengan pola pemikiran metafisis dan tentunya moralis tadi. Walaupun memang tidak harus rigid (apalagi dogmatis), bagi saya, ketika seorang santri yang masih terjebak menterjemahkan kondisi objektif sebagai sesuatu yang bersifat ilahiah, misal masih adanya paradigma karena pemimpin di tempat ini koruptif dan tidak sholeh maka Tuhan memberi cobaan, karena manusia-manusia di tempat itu penuh dosa, maka Tuhan pun kembali memberi ujian, dengan berupa krisis ekonomi dan sosial, berarti si santri, saya katakan, masih ‘gagal’ dalam ber-marxist.

Berikutnya commitment to the goal of an egalitarian, non-exploitative society. Saya kira, seorang santri yang belum belajar Marxisme pun akan sepakat. Tapi kesepakatannya masih menjadi tanda tanya. Karena konsepsi menghisapnya (eksploitasi) yang ada dalam kepala para santri bisa menjadi relatif. Bisa saja, baginya ketika seseorang mempekerjakan orang lain atas dasar upah semata bukanlah tindakan yang eksploitatif, padahal Marxisme tidak demikian, meminjak perkataan John Dewey adalah sesuatu yang aliberal dan amoral mendidik anak-anak untuk bekerja ‘tidak dengan bebas dan cerdas, namun demi upah kerja semata’, karena jika demikian, aktivitas kerja mereka sama sekali tidak merdeka karena tidak berpartisipasi secara merdeka di dalamnya. Itu yang perlu dibedah, agar watak konfromis tidak menghinggap di kepala santri-santri yang belajar Marxisme. Tapi ini tidak akan terjadi bila si santri tekun mempelajari Marxisme secara mendalam.

Fokus marximse adalah perjuangan menuju egalitarian society, tentunya untuk sebuah perjuangan akan butuh pengorbanan. Bagi mereka yang ‘mengimani’ Marxisme akan mengapresiasi capaian yang diharapkan dengan berbagai jalan. Seperti apa yang disampaikan Al-Fayyadl, pesantren adalah penjaga moderatisme paling berkarakter, yakni moderatisme keagamaan. Maka si santri yang belajar Marximse harus bisa menyingkirkan sikap moderat tersebut, karena bisa menjadi penyebab lunaknya kepada penguasa. Egalitarian society dalam lingkungan pesantren pun perlu diberlakukan. Ketika sistem semi-feodal masih menyelimuti kehidupan pesantren atau bahkan justru malah dilanggengkan, walaupun kondisi kultural pesantren ada perbedaan, dalam bahasanya Al-Fayyadl karena terbangun dari loyalitas dan afeksi antara santri dan kiai, tapi menurut saya tetap tidak bisa dibenarkan. Siklus santri-ustadz-kiai justru bisa menjadi arena ‘balas dendam’ walaupun bisa diperhalus dengan argumen demi pendidikan.

Santri harus bisa mengumpulkan kekuatan sosial untuk menuju egalitarian society, sedikit bermimpi, kalau dalam setiap pesantren ada tadarus capitalnya Marx, proses pengumpulan kekuatan sosial dan menciptakan agen-agen perubahan tentu akan lebih cepat.

Dalam ‘being a Marxist’ versi Geras, selain ranah personal juga bisa dilihat dari intelektual dan sosio-politiknya. Untuk tahapan, hemat saya, ranah personal perlu dimantapkan, apalagi seorang santri.

Bagi Al-Fayyadl, ‘ketidaksetaraan’ dalam pesantren adalah penampakan lahiriah yang sulit dipahami oleh orang luar pesantren yang belum menyelami spiritualitas kesantrian karena menurutnya secara batin sudah ‘setara’. Tapi menurut saya, yang pernah merasakan hidup di dunia pesantren, justru ‘kesetaraan’ pun perlu berbentuk fisik, alur prosedur dari santri menuju ustadz atau kiai adalah benar tapi bukan berarti harus ‘membalas’, yang membuat para kiai berapologi ‘dulu saya juga gitu kok !’. Itu malah akan melanggengkan struktur yang timpang. Hasil dari pola asuh yang demikian, bisa jadi, akan menumbuhkan hasrat ‘berkuasa’, setidaknya hasrat menguasai santri-santri yang menjadi sub-ordinatnya.

Para santri “akan menemukan Marxisme-nya sendiri”, ujar Al-Fayyadl dalam penutup tulisannya. Bila memang demikian akan sukar untuk melanjutkan, karena memang setiap individu bisa dengan ‘bebas’ menginterpretasikan Marxisme sebagai teks, tapi sebagai metode, walaupun tidak mesti rigid (penyesuaian dengan konteks; mis struktur kultural), sesuai dengan pendirian sebelumnya, kalau memang label Marxist harus dilekatkan, maka praktika tidak boleh keluar dari arus Marxisme itu sendiri. Ya kalau tidak, berarti bukan Marxist, lebih tepatnya agak Marxist, atau kata kekiri-kirian menjadi predikat yang tepat bagi santri menemukan Marxisme-nya sendiri. Dalam bahasanya Martin Suryajaya, Marxisme sebagai metode yang ketat dan tindak kekiri-kirian itu berbeda. Karena tindak kekiri-kirian hanya bersumber dari sedikit pengetahuan tentang Marxisme. Tapi tenang saja, bila ada yang berhasrat ingin disebut Marxist, silakan saja, toh tulisan ini pun ditulis oleh seorang yang bukan Marxist, pun saya tidak punya wewenang apalagi sampai mengeluarkan sertifikat tanda lulus Marxist, jadi tidak perlu percaya. Percayai saja apa yang anda percaya ! []

Yang Lain dari Kerusuhan China dan Inggris

2011-08-13T15:43:00.005+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

“Tak ada konflik ras atau agama, yang ada hanya konflik ekonomi”

Begitu ujar salah seorang kawan saya. Ada benarnya kalau melihat beberapa peristiwa yang terjadi, kesejatian masalah biasanya berasal dari permasalahan ekonomi, kesenjangan ekonomi. Namun dengan taburan bumbu agama ataupun hal yang bersifat rasial bisa menjadi percikan yang luar biasa. Begitu juga yang terjadi belakangan ini, di China, tepatnya di kawasan industry Xintang dan di London, Inggris.

Untuk kasus London, media mainstream berhasil mengalihkan isu menjadi sebatas kerusuhan dan penjarahan yang dilakukan oleh para pemuda berkulit berwarna, tanpa ada penjelasan terkait akar permasalahannya. Tak ada asap bila tak ada api, begitu juga kerusuhan London. Seorang pemuda bernama Mark Duggan yang tewas ter(di)tembak polisi menjadi pemicu, namun ternyata bukan hanya itu. Berbeda dengan arus utama informasi, berita yang disampaikan oleh media kiri dan independent yang ada disana menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda.

Tragedi London berakar dari ketidakadilan, ketidakadilan ekonomi dan sosial yang terjadi disana. Ada fakta-fakta yang terabaikan oleh media, separuh dari pemuda kulit hitam, umumnya berusia 16-24 tahun, adalah pengangguran, kurangnya peluang kerja, dan pemotongan tunjangan kesejahteraan rakyat akibat langkah penghematan pemerintah terkait krisis ekonomi Eropa.Tottenham, daerah awal kerusuhan, merupakan pemilik pengangguran tertinggi di London.

Sedangkan di China, informasi terkait kerusuhan yang terjadi beberapa bulan lalu sangat terbatas. Rezim disana berhasil menutup akses pemberitaan yang terjadi di kawasan industri Xintang, tak hanya kita yang berada disini, begitu juga di Chinanya sendiri. China yang hari ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia internasional ternyata mempunyai borok disana-sini. Dengan sistem ekonomi yang eksploitatif membuat buruh marah. Terjadi pertarungan antara para aparatur negara dengan mereka para buruh. Seperti biasa, represifitas menjadi satu-satunya senjata negara kapitalis untuk mengendalikan para pekerja.

Konsekuensi

Tidak terlalu dini bila saya harus menarik permasalahan menjadi satu : kapitalisme global. Inggris kepayahan dengan sistem kapitalisme global yang sudah bobrok. Dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan ‘neoliberal’ seperti penghematan anggaran dan pemotongan anggaran sosial membuat masyarakat disana memilih berontak. Kapitalisme hanya akan eksis bekerja dengan cara penindasan dan penghisapan, itu pun yang terjadi di China. Dengan klaim market socialism, namun nyata-nyatanya adalah kapitalisme terus menghisap kelas pekerja disana.

Adalah konsekuensi logis bagi negara yang memujua sistem kapitalistik, walau terlihat manis di luar, namun ternyata justru bobrok di dalam, akan hancur. Percikan dan retakan terjadi dimana-mana. Masyarakat yang menjadi korban bergerak, baik yang terorganisir ataupun tidak untuk melawan rezim. Di London pun demikian, sekali lagi tragedi London bukan sekedar kriminalitas, kekerasan dan penjarahan. Ini murni perlawanan. Perlawanan ketika tak ada alat untuk menangani konflik kelas. Seperti penjelasannya Profesor John Pitts, seorang kriminolog yang menjadi penasihat pemerintah lokal London, kerusuhan seperti yang terjadi saat ini adalah sebuah proses yang sangat kompleks dan tak bisa dijelaskan sekadar sebagai ”kriminalitas murni”. (kompas.com)

Ekspolitasi bagi Marx tak sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Kesenjangan di Inggris, bila dipaksa dikomparasikan dengan Indonesia, tentu masih jauh. Tapi lebih dari itu, eksploitasi menjadi bagian penting dari sistem kapitalisme. Namun kecerdikan kapitalisme dengan segala perangkatnya berhasil merubah banyak paradigma manusia menganggap kapitalisme adalah suatu hal yang “alamiah” dan “objektif”. Kasus London, yang bisa saja mewabah ke tempat-tempat lain di Inggris, adalah bentuk hegemoni yang coba diinjekkan oleh para kaum konservatif liberal disana. Namun hegemoni tidak berlanjut, karena bagian dari mereka ada yang tersadarkan, kesadaran kelas, walau tidak begitu terorganisir tapi bisa menunjukan kemuakan masyarakat disana atas tatanana masyarakat yang ada.

China pun sama, dengan kapitalisme(negara)nya, kemajuan sekaligus kegaduhan ekonominya selalu berkorelasi dengan meningginya eksploitasi pekerja, dan hal tersebut akan direspon dengan cara-cara yang tak terduga seperti yang terjadi di Xintang. Konflik kelas muncul antara kelas pekerja vis a vis Negara. Marx mendefinsikan kelas sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik, serta menurutnya, kelas akan eksis hanya ketika orang menyadari kalau dia sedang berkonflik dengan kelas yang lain. Para pekerja di Xintang telah sadar akan kelasnya, yang menurut Marx kelas untuk dirinya (bukan kelas dalam dirinya), akhirnya memilih melakukan solidaritas antara pekerja, bahkan lebih revolusioner, karena mereka tidak lagi berharap banyak kepada serikat resmi buruh yang tentunya sudah disetir oleh penguasa. Secara otonomi mereka mengorganisir diri bergerak melakukan perlawanan atas penindasan.

Inggris yang terlihat wah, begitu juga China yang tampil ciamik kalau di luar ternyata menyimpan kebobrokan. Lagi, kapitalisme global adalah sumber utama. Perlawanan sebenarnya bukanlah sebuah term yang fantastis atau super revolusioner dalam hal ini. Justru menjadi suatu kewajaran, bahkan harus sebagai manifestasi dari melek-nya masyarakat yang ada disana. Karena kenyataannya lanscape sosial yang eksis sekarang adalah penggambaran yang konkrit untuk memahami munculnya ekspresi-ekspresi radikal dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul di kemudian hari. Karena peristiwa di dua tempat berbeda ini bukanlah sebuah peristiwa yang dadakan, terisolasi, berdiri sendiri, sporadik dan tidak ada kaitannya dengan latar sosial yang berkembang secara umum. Semua berhubungan secara dialektis. Kemarin di China, sekarang di Inggris, besok bisa saja terjadi di Prancis, Italia, Korea Selatan atau dimana pun kapitalisme bercokol. Kemudian Indonesia kapan ? []

Kimpoi dan Video Porno Lokal

2011-08-05T14:43:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Beberapa hari lalu blogwalking ke blog senior, traffic hariannya cukup mantap, padahal produktivitas kepenulisannya sedang menurun, sebulan maksimal paling ada 2 postingan, maklum senior saya itu memang tengah sibuk. Dia memasang widget live traffic feed, saya perhatikan ternyata postingan yang sering dikunjungi para netter via blognya adalah tulisan-tulisan opini dengan judul seperti sex in the kost, video porno lokal, kimpoi, ayam kampus dll. Senior saya seorang sosiolog, postingan dengan judul-judul tersebut tidak seperti postingan blogger yang memang menyajikan fasilitas unggahan video atau gambar-gambar porno, postingannya justru berupa essai atau tulisan lepasnya menanggapi perilaku remaja kontemporer.

Saya langsung klik real time view-nya, ternyata benar, netter yang berkunjung ke blognya didominasi oleh orang-orang yang mencari sesuatu dengan kata kunci kimpoi dan video porno lokal. Kata kunci berbau porno masih sering, bahkan akan selalu, jadi kata yang sering diketikan lewat jasa Paman Google. Si netter terjebak oleh rekomendasi Paman Google, dia ingin melihat yang ‘wah’ malah melihat yang ‘uh’. Saya jadi tersenyum, membayangkan orang-orang yang berhasrat melihat yang vulgar malah bertemu dengan yang ingin ‘memberi nasihat’ untuk tidak melihat yang vulgar.

Jadi merasa iba, walaupun katanya hari-hari ini si Bapak Kekominfo sering melakukan pemblokiran situr-situr porno (dengan efektifitas dan validitas yang masih dipertanyakan), masih banyak netter Indonesia yang useless, menggunakan fasilitas internet cuma untuk akses situs porno. Perlu diketahui, untuk pengguna kata kunci ‘sex’ di mesin pencari, Indonesia ternyata menempati urutan ke-7 di Asia. Dengan semakin bertambahnya kuantitas video lokal yang berserakan di dunia maya bisa jadi patokan tersendiri. Tidak perlu naïf, video-video porno memang sangat ampuh dalam memberi ‘ inspirasi’ untuk bertindak sama.

Para pemburu yang terjebak berkunjung ke blog, seperti blog senior yang sedang saya ceritakan, kemungkinan akan melakukan dua pilihan. Pertama, langsung close, karena apa yang ditemukannya tidak sesuai dengan niat. Kedua, bisa saja si pemburu malah menjadi membaca tulisan secara tuntas dan akhirnya memilih untuk berhenti melakukan pemburuan hal-hal yang bermuatan porno, setidaknya pas saat itu.

Di dunia maya, aktivitas semacam ini sudah biasa. Dengan akses dan arus yang terus menyerbu, segala sesuatu bisa jadi mudah didapat. Tindakan semacam pemblokiran dirasa tidak efektif, apalagi para netter biasanya sudah sangat lihai untuk menembus pemblokiran tersebut. Justru dengan pemblokiran masal , dengan cara yang keliru, malah bisa memblokir alamat yang salah, termasuk alamat blog senior saya tadi yang bisa diduga blog yang menyajikan kontens porno. Akhirnya pola pendidikan dalam berinternet yang harus ditingkatkan. Bukan hanya untuk tentang porno-pornoan ini , yang tidak porno pun juga. Kemanfaatan dalam aktiviats netting adalah banyak, pengguna internet di Indonesia dikenal useless, kalau tidak buka facebook ya twitter dan semacamnya. []

(Menjadi) Suka Film Musikal Gara-Gara Across The Universe

2011-08-02T00:13:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Setelah berbuka puasa perdana, saya buka-buka folder film di hardisk, di antara serakan dua-ratusan giga file film, saya memilih film berjudul “Across The Universe”. Sebelumnya tidak tahu genre film ini apa, randomly saja. Ternyata film musikal, genre film yang sebenarnya saya tidak begitu suka. Dirilis tahun 2007 dan saya baru menontonnya tahun 2011, bahkan accidental. Maklum saya tidak begitu holic mengikuti perkembangan film.

Iseng, saya memaksakan diri untuk menonton film itu secara keseluruhan. Walaupun musikal , alur cerita mengalir, meski terkadang ada beberapa scene yang tampaknya memaksakan. Film yang dilakoni oleh Jim Sturgess ini berplot cerita di Amerika tahun 1960-an, di tengah pergolakan protes anti-perang, perjuangan untuk kebebasan berbicara dan hak-hak sipil, eksplorasi pikiran, obat bius dan tentunya Generasi Bunga menjadi bagian dari kehidupan generasi mudanya. Bisa jadi ini lah yang membuat saya suka dengan film ini, ada muatan historisnya, plus karena concern tersendiri atas lahirnya Generasi Bunga pas tahun-tahun tersebut.

Hal yang paling saya favoritkan dari film ini adalah cover-cover lagu The Beatles. Hadirnya film ini terinspirasi dari The Beatles itu sendiri, band yang lahir tahun 60-an juga. Judul filmnya saja sudah sama dengan judul lagu dari Beatles. Jude (Jim Sturgess) sang tokoh utama pun diceritakan berasal dari Liverpool, kota asal Beatles. Dia pergi ke Amerika untuk mencari ayahnya yang ternyata sudah berkeluarga lagi. Tribute yang asyik bagi John, Paul, George, dan Ringo. Dick Clement menulis skenarionya dengan apik, cerita tetap mengalir, saya kira sangat berbeda dengan film bergenre musikal lainnya.

Bagi orang-orang yang lebih suka dengan film yang bersifatnya real, seperti saya, akan merasa film ini terlalu datar, bahkan aneh. Aneh ya karena jadi seperti film-film Bolywood, banyak scene yang orang-orang mendadak pada menari-nari dan bernyari ria. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba menikmatinya.

Saya menjadi suka dengan film ini, selain cover-cover lagu The Beatles yang yahud, juga karena pesan yang ingin disampaika dari film ini. Yup ! Semangat anti perang. Lucy (Evan Rachel Wood), kekasih Jude, ikut bergabung dengan gerakan anti-perang, represifitas aparat keamanan tidak ia hiraukan. Bahkan ia ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan aksi-aksi damai. Sebelum berkenalan dengan Jude, kekasihnya tewas saat ikut berperang di Vietnam, mungkin ini lah yang menyebabkan Lucy memilih jalan untuk bergabung dengan gerakan anti-perang.

Dari konteks latar film, sejarah memperlihatkan, seperti yang diketahui banyak orang, Amerika sangat dipermalukan atas kekalahan dalam perang Vietnam. Tahun 1968, Amerika mengirimkan hampir setengah juta tentaranya ke Vietnam, ditambah bala bantuan dari tentara negara-negara lainnya. Sedangkan Front Pembebasan Nasional di bawah kepemimpinan komunis, yang diberi nama Vietkong oleh Amerika hanya memiliki kekuatan 400.000 pasukan. Tapi bukan tentang kemenangan Vietkong atau kekalahan Amerika yang penting. Yang lebih dari itu adalah pertanyaan besar, “untuk apa manusia berperang?”. Tentara Amerika, kalau dalam Across The Universe seperti kekasihnya Lucy sebelum kenal dengan Jude, hanya menjadi robot-robot yang dihapus sifat manusiawinya oleh keserakahan elit. Perang hanya jadi alat para penguasa untuk semakin melebarkan kekuasaannya, tak ada arti lebih. Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975, hampir 58 ribu orang tentara Amerika dan sekitar tiga juta orang warga Vietnam tewas, itu bukti akibat ketidak-warasan manusia yang ingin berkuasa.

Walau plot perang Vietnam dalam film ini tidak begitu diarus-utamakan (maklum namanya juga film musikal), atau mungkin lebih tepatnya hanya pemanis atau variasi cerita, tapi dari film ini saya mendapat satu pesan yang mantap. Lebih baik bernyanyi daripada berperang !

About Trust

2011-07-27T18:57:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah kepercayaan (trust). Atau dapat dikatakan bahwa trust dapat dipandang sebagai syarat keharusan (necessary condition) dari terbentuk dan terbangunnya modal sosial yang kuat (atau lemah) dari suatu masyarakat. Trust memiliki kekuatan mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu komunitas atau bangsa (Putnam, 2000).

Kepercayaan adalah harapan yang timbul dalam masyarakat perilaku yang teratur, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma umum bersama, pada bagian anggota lain dari komunitas itu. Norma-norma bisa mengenai pertanyaan 'nilai' dalam seperti sifat Tuhan atau keadilan, tetapi mereka juga mencakup norma sekular seperti standar profesional dan kode perilaku (Fukuyama, 2002)

Fukuyama mengatakan bahwa saling percaya (trust) merupakan elemen inti dari modal sosial. Artinya, bila pembangunan dalam segala aspek ingin berhasil, maka pembangunan tersebut harus didasari oleh adanya sediaan rasa saling percaya (trust), dan selanjutnya pembangunan tersebut harus mampu mengkreasi sedemikian rupa sehingga trust terus terakumulasi.

Fukuyama (2002) berpendapat bahwa unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan (trust) yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan kepercayaan (trust) orang-orang akan bisa bekerjasama secara lebih efektif. Sebagaimana menurut Pretty dan Ward (Lubis, 2001) sikap saling percaya merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama, yang oleh Putnam dipercaya sebagai melicinkan kehidupan sosial.

Trust pada tingkatan individual merupakan kekayaan batin, norma, dan nilai individual yang merupakan variabel personal dan sekaligus sebagai karakteristik individu. Merujuk Nahapiet dan Ghosal (1998), pada tingkatan individual trust bersumber dari nilai-nilai, diantaranya dari: (a) agama atau kepercayaan yang dianut, (b) kompetensi seseorang, dan (c) keterbukaan, yang telah menjadi norma di masyarakat dan diyakini oleh seseorang. Trust di dalam tingkatan relasi sosial, merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok yang didasari oleh semangat altruism, social resiprocity, dan homo ets homo homini. Dinyatakan oleh Coleman (1988), pada tingkatan relasi sosial sumber trust berasal dari norma sosial yang memang telah melekat pada stuktur sosial komunitas (masyarakat/bangsa) yang diikat dengan nilai-nilai budaya. Hal ini terutama berkaitan dengan kepatuhan anggota komunitas terhadap berbagai kewajiban bersama yang telah menjadi kesepakatan tidak tertulis pada komintas tersebut.

Trust pada tingkatan sistem sosial, merupakan nilai publik komunitas, atau masyarakat, atau bangsa, yang perkembangnya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada, dimana sistem sosial tersebut didasari pada nilai-nilai budaya unggul. Sebagaimana diungkapkan oleh Hasbullah (2006) dengan memijam pendapat Putnam (1993), di tingkat sistem sosial trust bersumber dari karakteristik sistem sosial tersebut yang memberi nilai tinggi pada tanggung jawab sosial setiap anggota komunitas (masyarakat/bangsa).

Ditegaskan oleh Putman, bahwa trust memiliki kekuatan mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu komunitas (bangsa). Fukuyama (2002) bahkan sangat meyakini, bahwa trust sebagai sesuatu yang amat besar dan sangat bermanfaat bagi penciptaan tatatan ekonomi unggul. Digambarkannya trust sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perililaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-normayang dianut bersama-sama.

Trust, adalah merupakan energi kolektif masyarakat atau bangsa untuk mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi guna mencapai kemajuan ekonomi bagi masyarakat atau bangsa (Hasbullah, 2006). Energi kolektif masyarakat atau bangsa, disebut oleh Durkheim (1973) sebagai solidaritas organik (organic solidarity), atau banyak juga disebutkan oleh para penganut aliran ekonomi baru sebagai solidaritas spontan. Trust merupakan energi kolektif masyarakat atau bangsa untuk mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi guna mencapai kemajuan ekonomi bagi masyarakat atau bangsa. Hal demikian ini menurut Fukuyama , terbangun karena sikap saling mempercayai (trust) di masyarakat atau bangsa memungkinkan masyarakat atau bangsa tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada paningkatakan kemajuan ekonomi.

Rasa saling percaya ini tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang melekat pada budaya kelompok. Sejalan dengan hal ini Gambetta (2000) menyatakan, berbagai tidakan kolektif yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi (high trust) akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama dan terutama kemajuan dalam bidang ekonomi. []

Alasan Menyimpan Guestbook di Navigasi Bawah Blog

2011-07-26T19:50:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Blogwalking adalah aktivitas yang selalu dilakukan para blogger, tujuannya tiada lain untuk saling mengunjungi sesama blogger dengan harapan adanya backlink, bertambahnya daftar kunjungan, atau sekedar menjaga ‘silaturahmi’. Biasanya dalam aktivitas blogwalking, si blogger selalu meninggalkan jejak di blog/web yang dikunjunginya, biasanya dengan cara meninggalkan komentar dalam postingan blogger lain.

Selain meninggalkan komentar di blog, para blogger juga sering meninggalakn komen atau sapaan, sekedar sapaan “kunjungi balik ya !”, “follbak ya!” dll, di guestbook (buku tamu) untuk meninggalkan jejak. Saya pun tidak lupa menggunakan tool yang biasanya disediakan oleh beberapa pihak ketiga, seperti shoutmix,cbox,oggyx dll, untuk memudahkan para kawan blogger meninggalkan jejak di blog saya. Dari awal, sejak blog saya masih beralamat www.odhievara.blogspot.com sampai sekarang berganti domain menjadi saya masih setia menggunakan www.dodifaedlulloh.com ,tool guestbook ini. Namun posisinya saja yang selalu berubah-ubah, tergantung dari template yang pernah digunakan, pernah disamping kanan, samping kiri, navigasi atas, dan sekarang navigasi bawah, sebelum footer blog.

Tulisan ini sengaja saya buat untuk menginformasikan kepada para blogger yang senang ber-blogwalking ria kalau guestbook yang ada dalam blog ini berada di navigasi bawah, sebelum footer. Mungkin banyak yang jadi bertanya, “Lah kok dibawah, kan jadi ga keliatan ?”. Saya sadar akan hal itu, tapi saya punya alasan tersendiri mengapa harus menyimpan guestbook di navigasi bawah.

Alasannya sederhana, agar para tamu mau tidak mau membaca postingan saya, ya walaupun hanya sekilas, dari atas (judul) sampai kebawah. Dengan menyimpan guestbook dibawah, si pengunjung jadi sempat membaca, atau setidak-tidaknya melihat secara keseluruhan, secara portrait. Latar belakangnya karena secara pribadi, masih sanksi kalau banyak para pengunjung (tidak hanya pengunjung di blog saya) cuma sekedar jalan-jalan tok, tidak sempat atau bahkan memang sengaja tidak menyempatkan untuk membaca postingan yang ada di blog.

Beberapa hari pasca pemindahan guestbook, melihat di widget hitstats, pengunjung berdatangan, namun guestbook tidak terisi, ya bisa jadi memang kebetulan sang pengunjung itu cuma ingin blogwalking, tidak lebih, tidak sampai membaca postingan blog. Kalau si pengunjung membaca, setidaknya si pengunjung bisa meninggalkan komentar di postingan. Tapi karena belum ngeh dimana guestbook berada atau malah tidak terpikir kalau di blog saya ada navigasi guestbook, setelah didepan beranda, baca sedikit langsung close. Sayang !

Nah, maka dari itu saya akhirnya tetap memutuskan untuk menyimpan guestbook, dengan harapan semoga para blogwalker yang ingin meninggalkan jejak di guestbook masih sempat membaca blog saya secara portrait. Iseng banget sih ? Iya, saya suka dengan keisengan ini ! []

Koperasi dalam Perspektif Administrasi Publik

2011-07-25T09:24:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Saat ini koperasi telah banyak didefinisikan oleh para ilmuwan dan institusi-institusi pemerintahan maupun non-pemerintahan, namun dari banyak definisi-definisi yang hadir, tidak semuanya memiliki kesesuaian maksud, persepsi dan cara pandang antara satu sama lain.

Konferensi Buruh Internasional pada tahun 1966, menyepakati sebuah definisi lain, bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana anggotanya berperan secara aktif.

Internasional Cooperative Alliance (ICA), sebagai organisasi koperasi tingkat dunia, pada kongresnya pada tanggal 23 September 1995 di Manchaster, mengeluarkan ICA cooperative Identity Statment (ICIS) atau yang biasa dikenal dengan pernyataan ICA tentang Identitas Koperasi sebagai dasar jati diri koperasi, dimana salah satu isinya menberi definisi kepada koperasi sebagai perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang tergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawali secara demokratis. Dan kedepannya definisi yang dikeluarkan ICA ini banyak digunakan sebagai referensi dasar gerakankoperasi di seluruh dunia (www.ica.coop diakses tanggal 20 September 2010).

Ian Macdonnald menegaskan kembali koperasi dapat dikatakan koperasi yang sesungguhnya bila koperasi tersebut telah menjalankan nilai dan prinsip koperasi secara betul, bahkan organisasi koperasi yang tidak menjalankan setiap poin-poin dari prinsip koperasi, organisasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai koperasi (www.ica.coop diakses 12 Desember 2010). Maka adalah tepat bila parameter yang utama dan bahkan alat ukur tunggal kesejatian sebuah koperasi adalah prinsip-prinsip koperasi itu sendiri.

Dasar hukum operasional koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992. Tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi, diatur dalam Bab III pasal 4 (fungsi dan peran koperasi) dan pasal 5 (prinsip koperasi). Berikut kutipan bunyi lengkap pasal 4 dan 5 UU Nomor 25 Tahun 1992.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, pasal 3, salah sasatu tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya. Kata kesejahteraan mengandung arti luas, bersifat relatif, dan lebih mencerminkan makna makro. Sedangkan, yang diperlukan adalah operasionalisasi tujuan makro tersebut ke dalam tujuan mikro Koperasi. Sejalan dengan pengertian bahwa Koperasi adalah badan usaha atau perusahaan, maka pengertian kesejahteraan yang menjadi tujuan Koperasi lebih menjurus kepada pengertian ekonomi. Inilah yang menjadi titik lemah undang-undang perkoperasian yang ada di Indonesia. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 telah keliru menterjemahkan hakikat koperasi, koperasi disini disama-dengankan dengan korporasi atau badan usaha lainnya yang hanya determinan ekonomi, padahal koperasi bermuatan nilai sosial dan budaya, bahkan bisa menjadi gerakan perubahan sosial.

Posisi di Administrasi Publik

Dalam administrasi publik keberadaan koperasi bisa dikaji dengan pendekatan grand theory NPS (New Public Service). Kajian NPS menekankan kepada kesejahteraan, keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. NPS berakar dari model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis (Dimock, Dahl dan Waldo dalam Eko, 2011). Terkait dengan hal tersebut cukup menjelaskan bahwa koperasi cukup relevan dengan pendekatan NPS.

Begitu pula dalam perwujudan good governance yang menyaratkan adanya sinergi antara 3 pelaku, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Keberadaan koperasi bisa menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat bersinergi dengan kedua pelaku lain adalah masyarakat yang tidak sekedar melakukan apa yang diperintahkan negara saja, bukan masyarakat yang tergantung terus, tetapi masyarakat yang berdaya, yakni masyarakat yang mandiri (self help society).

Menurut ketua LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia), Suroto, menyatakan selain yang diberikan oleh negara atau swasta yang malah bersifat kapitalistik dan memunculkan tiran minoritas bagi kepentingan layanan mayoritas masyarakat, koperasi sesungghnhya memiliki potensi sebagai alternatif badan hukum layanan publik demokratis. Berbeda dari model pelayanan yang diberikan swasta, koperasi ini adalah bentuk dari perkumpulan orang (people base association) dan bukan perkumpulan modal (capital base association). Jumlah kepemilikan modal didalam sistem koperasi ini tidak dijadikan sebagai penentu, betapapun modal dianggap penting, didalam koperasi hanya sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan manfaat (benefit). Tujuan dari koperasi ini tidak bagi akumulasi keuntungan (profit oriented) tapi diorientasikan kepada fungsi peningkatan manfaat layanan (benefit oriented).

Di beberapa negara badan hukum koperasi telah dijadikan sebagai alternatif dalam pelaksanaan layanan publik, seperti di Amerika Serikat, koperasi memberikan palayanan publik dalam bidang perlistrikan hingga menguasai 17% infrastuktur perlistrikan di desa-desa. Sementara di Columbia, badan hukum koperasi juga telah menyajikan layanan kesehatan hingga 23 % (International Co-operative Alliance, 2007). Model koperasi yang menangani urusan layanan publik ini disebut sebagai koperasi pemangku kepentingan (multistakeholder co-operative) yang merupakan salah satu model dari koperasi generasi baru.

Konsep Koperasi pemangku kepentingan (co-operative multistakeholder) adalah bentuk koperasi yang melibatkan seluruh komponen baik perwakilan pemerintah, pegawainya, masyarakat pengguna jasanya yang dijamin dalam fungsi demokrasi yang benar-benar setara (equal) karena yang dihargai sekali lagi adalah orangnya dan bukan modal yang ditanamkan. Prinsip utamanya capital is not master, but servant. []

Kondisi Koperasi Kontemporer dan Potensi Modal Sosial

2011-07-24T12:48:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Dewasa ini tidak bisa memisahkan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan budaya. Adam Smith sebagaimana dikutip Muller (1992) menegaskan, adalah suatu kemustahilan memahami ekonomi terpisah dari persoalan masyarakat dan nilai-nilai budaya. Tidak hanya di bidang ekonomi, begitu pula dalam ranah yang lebih luas, yakni pembangunan. Budaya suatu bangsa tentu akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan manusianya. Dengan kata lain pembangunan secara kompeherensif tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kebersamaan, kerekatan, rasa saling percaya, dan keinginan untuk belajar dan berubah kearah yang lebih baik. Dalam era globalisasi seperti saat ini tampaknya kekuatan budaya kini semakin terkikis habis. Tak heran bila kondisi ini menjadi faktor yang menyebabkan seluruh elemen bangsa kecewa melihat hasil pembangunan yang jauh dari harapan.

Pembangunan selama ini, modal ekonomi sudah banyak yang diinvestasikan bangsa ini baik, natural resources maupun capital resources. Namun hasilnya tidak maksimal. Bahkan, return on invesment-nya tidak memadai melihat kondisi ini, ada sebuah keyakinan bahwa bangsa ini masih memerlukan modal lain yakni modal sosial.

Di Indonesia, modal sosial masih jarang dikaji, namun di dunia internasional hadir pemahaman yang terus berkembang bahwa ternyata modal sosial merupakan salah satu faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. Beberapa sarjana seperti Bourdieu (1986), Putnam (1993), Coleman (1988) dan Fukuyama (2001), percaya bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan (sosial, budaya, ekonomi, dan politik). Fukuyama mengatakan bahwa saling percaya (trust) merupakan elemen inti dari modal sosial (social capital). Artinya, bila pembangunan dalam segala aspek ingin berhasil, maka pembangunan tersebut harus didasari oleh adanya sediaan rasa saling percaya (trust), dan selanjutnya pembangunan tersebut harus mampu mengkreasi sedemikian rupa sehingga trust terus terakumulasi.

Membicarakan modal sosial berarti kita sedang mempelajari bagaimana sebuah masyarakat bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Bagaimana sebuah masyarakat membentuk pola interaksi antar individu dalam kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari sebuah kelompok adalah merupakan dimensi utama dalam kajian modal sosial. Sebagaimana dinyatakan kembali oleh Fukuyama (2002) modal sosial ini memiliki dimensi yang luas menyangkut segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.

Sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia-manusia lainnya untuk bekerjasama. Ditengah relasi tersebut akan muncul peran modal sosial. Modal sosial mengacu pada institusi, hubungan, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial suatu masyarakat. Institusi yang relevan dengan modal sosial diantaranya adalah koperasi, karena koperasi merupakan sebuah gerakan perubahan sosial yang menekankan pada fungsi pembangunan yang berpusat pada manusia (human centre development). Sudah barang tentu menjadikan modal sosial ini sebagai sebuah poin penting untuk mencapai tujuan-tujuanya disamping modal material. Dengan kata lain salah satu urgensitas tugas yang dipegang oleh gerakan koperasi ini adalah memupuk dan mempertinggi arti dari modal sosial ini untuk kepentingan kemajuan peradaban sebuah masyarakat.

Modal sosial dalam koperasi berperan begitu signifikan. Dalam riset yang dilakukan Chloupkova et al (2002) yang berjudul Building and destroying social capital: The case of cooperative movements in Denmark and Poland. menjelaskan bahwa ternyata modal sosial sangat mempengaruhi terhadap gerakan koperasi di Denmark dan Polandia. Dalam penelitian tersebut menyajikan data bahwa partisipasi tindakan sipil (civiv actions) di Denmark dua kali lebih besar daripada di Polandia, serta tingkat kepercayaan di Denmark (73,9%) lebih besar daripada di Polandia (20,1%). Gerakan koperasi di Polandia tidak terlalu berkembang berbeda halnya dengan Denmark karena di Polandia akumulasi asli modal sosialnya sempat dihancurkan oleh rezim komunis yang sempat memerintah disana.

Koperasi adalah organisasi berbasis anggota bukan berbasis modal seperti halnya korporasi (swasta). Jadi jelas partisipasi anggota sangat menentukan perkembangan dan pencapaian cita-cita koperasi. Partisipasi anggota koperasi adalah kesedian memikul kewajiban serta menjalankan hak anggota secara bertanggung jawab. Maju dan mundurnya koperasi akan sangat tergantung pada peran serta anggotanya.

Kondisi Koperasi

Koperasi adalah sebagai salah satu bentuk administrasi, namun lebih dari itu koperasi dalam prespektif administrasi publik kontemporer bisa dieksplorasi lebih luas dengan pendekatan grand theory NPS (New Public Service). Kajian NPS menekankan kepada kesejahteraan, keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. NPS berakar dari model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis (Dimock, Dahl dan Waldo dalam Eko, 2011). Terkait dengan hal tersebut cukup menjelaskan bahwa koperasi relevan dengan kajian NPS.

Begitu pula dalam perwujudan good governance yang mensyaratkan adanya sinergi antara 3 pelaku, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Keberadaan koperasi bisa menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat bersinergi dengan kedua pelaku lain adalah masyarakat yang tidak sekedar melakukan apa yang diperintahkan negara saja, bukan masyarakat yang tergantung terus, tetapi masyarakat yang berdaya, yakni masyarakat yang mandiri (self help society).

Perkoperasian di Indonesia telah diamanahkan dalam rumusan perkoperasian di dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, yang mana koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Koperasi pun memiliki fungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat seperti yang termaktub dalam UU No. 25/ 1992 tentang perkoperasian, yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha. Walaupun undang-undang tersebut menuai kritikan dari para aktivis gerakan koperasi di Indonesia, karena menyandingkan koperasi sebagai badan usaha semata, tak ubahnya badan usaha yang cendrung profit oriented.

Respon dari masyarakat terhadap koperasi cukup signifikan, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah koperasi di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun ini. Dari tahun 2000 sampai saat ini jumlah koperasi meningkat secara signifikan, dari 103.077 koperasi menjadi 175.102 koperasi di Indonesia.

Peranan koperasi pun menjadi semakin strategis karena dalam koperasi tidak hanya menekankan pada aspek-aspek pelaksanaan kebajikan sosial (social virtues) namun lebih itu, koperasi memiliki peranan penting untuk mengangkat nilai-nilai kebajikan sosial tersebut ke ranah publik (public sphere) yang lebih luas dalam pola jejaring kerjasama lintas suku, agama, ras, golongan, interes politik, maupun stratifikasi sosial apapun.

Ada fakta yang menarik terkait perkoperasian di Indonesia. Kuantitas koperasi di Indonesia yang besar ternyata tidak berbading lurus dengan kualitasnya. Seperti yang diberitakan dalam Tempo, bahwa fungsi koperasi di dalam negeri tidak maksimal dan perlu ditingkatkan. Dari jumlah koperasi yang ada, tidak sampai separuh unit yang aktif penuh. Padahal jika 50 persen saja dari jumlah koperasi yang ada aktif secara penuh, maka terdapat potensi peningkatan skala ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sjarifuddin Hasan, jika 50 persen unit koperasi aktif secara penuh, maka terdapat 80 ribu unit koperasi yang bisa meningkatkan skala ekonominya sampai angka tiga. Hal ini berarti terdapat potensi 240 ribu potensi penyerapan tenaga kerja (www.tempointeraktif.com dikases tanggal 17 Januari 2010).

Banyak hal yang yang menjadi penyebab disfungsi koperasi di Indonesia, diantaranya ada ketidak-sesuaian tujuan, fungsi dan peran koperasi dengan dinamika dan perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi sebagai entitas ekonomi, sosial dan budaya terus dipolitisasi dan diintervensi sehingga malah membuat koperasi tidak berkembang. Maka sangatlah wajar bila saat ini masih sulit untuk menemukan contoh-contoh koperasi yang ideal di Indonesia. Kebanyakan koperasi di Indonesia juga lupa dengan jati dirinya sendiri dan tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar.

Memupuk Modal Sosial

Modal sosial adalah potensi signifikan yang bisa dijadikan ‘senjata’ oleh para cooperators di Indonesia, bukan semata menjadi apologi, ini murni perjuangan. Bukankah awal dari mula berdirinya koperasi adalah komitmen dan kerjasama yang harus diselimuti rasa saling percaya. Maka dari itu, modal sosial anggota harus bisa dibentuk atau bila perlu menciptakan rekaya sosial (social engineering) guna menumbuhkan modal sosial anggotanya. Adalah tugas yang tidak mudah, tapi ini sekali lagi sebagai bentuk perjuangan untuk membuktikan masih ada jalan lain untuk tata kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Oleh : Dodi FaedlullohDewasa ini tidak bisa memisahkan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan budaya. Adam Smith sebagaimana dikutip Muller (1992) menegaskan, adalah suatu kemustahilan memahami ekonomi terpisah dari persoalan masyarakat dan nilai-nilai budaya. Tidak hanya di bidang ekonomi, begitu pula dalam ranah yang lebih luas, yakni pembangunan. Budaya suatu bangsa tentu akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan manusianya. Dengan kata lain pembangunan secara kompeherensif tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kebersamaan, kerekatan, rasa saling percaya, dan keinginan untuk belajar dan berubah kearah yang lebih baik. Dalam era globalisasi seperti saat ini tampaknya kekuatan budaya kini semakin terkikis habis. Tak heran bila kondisi ini menjadi faktor yang menyebabkan seluruh elemen bangsa kecewa melihat hasil pembangunan yang jauh dari harapan.Pembangunan selama ini, modal ekonomi sudah banyak yang diinvestasikan bangsa ini baik, natural resources maupun capital resources. Namun hasilnya tidak maksimal. Bahkan, return on invesment-nya tidak memadai melihat kondisi ini, ada sebuah keyakinan bahwa bangsa ini masih memerlukan modal lain yakni modal sosial.

>>+

Absurdrenaline Whyogyakarto

2011-07-20T14:54:00.000+07:00

INFO PESAN TIKET: http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10150249054461839&id=48386396740

----------------------------------------------------------------------------------------------

0. MOHON MAAF HARUS BANYAK BICARA

----------------------------------------------------------------------------------------------

...

Ini acara terselenggara karena nikmat budi pekerti & kasih sayang waktu kami sedang berjumpalitan di Bandung.

Kemudian, tanpa aba-aba & bunyi peluit panjang, sekonyongkonyong magnet keistimewaan Yogyakarta hadir ketengahtengah kami.

Lalu medan magnet bertenaga bertransformasi menjadi gairah membahana & banyak dari kami serempak koprol & salto di udara sambil bilang, "Iyaaa, mari bekerja sama".

Maka dari itu, lahirlah ini: Absurdrenalin Whyogyakarto untuk kemesraan antara "Bandung" dan "Jogja" dan semuanya yang datang darimanapun.

Konser ini diorganisir oleh banyak simpatisan dan banyak Penduduk Negara The Panasdalam yang berdomisili di Jogja dan di Bandung.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. HAL HAL YANG SANGAT PENTING - KATAKANLAH BEGITU

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwasannya kami merasa sangat bersyukur akan kehidupan yang fana ini dan merasa ada banyak sayang (cinta) pada banyak momen pada banyak kesempatan untuk dapat bersama-sama bekerja, bersenang2, bermain2 untuk semua ini: untuk semua kekeluargaan ini: untuk semua pertemanan ini.

Dan lain sebagainya (kira2 begitu) karena memang masih ada sangat banyak yang kalau diuraikan dengan seksama, pasti akan sangat "selaras" dengan nuansa spiritual manusia manapun yang gandrung akan budi pekerti dan sedikit kenakalan yang bermartabat.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. ADA APA DENGANMU? ABSURDRENALIN WHYOGYAKARTO

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam tempo beberapa jam, akan ada dialektika suara, lirik dan sebagainya. Energi akan terus berputar dan dimotori oleh siapapun yang ada di bangku penonton dan di panggung. Keterangannya sebagai berikut:

Dari Yogyakarta:

1. Vulcano

2. Cinta Nada Irama

3. Beras Kencrung

4. Orkes Sehat Jiwa

5. The Produk Gagal

Dari Jakarta:

1. ... (masih dalam proses)

Dari Bandung:

1. Geringm

2. Ganiyati

3. The Panasdalam

Begitulah antara lain, kosa kata ala kadarnya yang bisa dirangkum menjadi informasi bertanggung jawab. Dan kalau ada kata-kata yang kurang bermakna, silahkan diungkapkan, biar jadi obrolan.

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. KENANGKENANGAN KONSER

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mengenang hal-hal yang baik, mencatat dunia rekreasi dan segala salto, akrobat dan permasalahannya waktu sedang mengadaptasi dan mengkoordinasi sebuah persiapan konser. Maka dari itu, akan diterbitkan sebuah Laporan Konser Absurdrenalin Whyogyakarto oleh Panitia Persiapan Kenangkenangan Konser.

Dalam laporan tersebut akan muncul secara terbuka, segala macam tulisan rangkaian persiapan, anggaran (laporan keuangan), dan foto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. TIKET

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiket masuk dikelompokan dalam 3 jenis harga:

1. Rp. 10.000 (LESEHAN, dekat PANGGUNG)

2. Rp. 20.000 (DUDUK, dibelakang yang LESEHAN)

3. Rp. 15.000 (DUDUK)

Silahkan meninggalkan pesan pada link dibawah ini untuk pemesanan tiket:

http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10150249054461839&id=48386396740

Para Ahli Tiket adalah:

1. Rolland Fatkurrahman

2. Ucup Anfa

3. Agung Budi Satria

Kapitalisme Sistem yang Baik ?

2011-07-18T00:55:00.003+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Karl Marx adalah seorang yang mengkritik keras terhadap sistem kapitalisme yang mendominasi dan mengeksploitasi manusia beserta dunianya. Pemikirannya pun menyebar dan bergentayangan, sebagai inspirasi gerakan melawan kapitalisme. Tapi di balik kritikan yang dihujamkannya pada kapitalisme, Marx pun menaruh kekaguman terhadapa kapitalisme.

Baginya kapitalisme mempunyai keistimewaan, yakni naluri yang ingin terus maju dan senantiasa mengalami perubahan, kata lain kapitalisme sangat berobsesi untuk anti-mandeg. Hari ini ada yang baru, tapi esok yang baru bisa tiba-tiba menjadi jadul. Semua akses, cara digunakan agar akumulasi kapital semakin menguat. Seperti yang diungkap Marx dan Engels bahwa tidak bisa ada tanpa senantiasa merevolusionerkan perkakas produksi dan juga hubungan produksinya, dan bersamaan dengan itu pula (merevolusionerkan) keseluruhan hubungan kemasyarakatan.

Marx mengagumi kapitalisme karena tentu saja tidak ingin kembali pada nilai tradisional pra-kapitalisme. Dibanding dengan masa sebelumnya, para pekerja dalam epos kapitalisme terbebas dari kukungan dari tradisi masyarakat pra-kapitalisme. Walaupun sampai hari ini, kebebasan tersebut hampir tidak pernah ada, ibarat keluar dari kandang buaya, masuk kandang macan, bebas dari tradisi feudal tapi kembali terpenjara tradisi kapitalistik.

Kapitalisme sempat menjanjikan akan menjadi sistem ekonomi yang memberikan kebebasan dari kelaparan dan kekurangan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, tapi janji ini tak pernah terjadi, krisis malah terjadi di mana-mana, tahun 30-an Amerika mengalami krisis, 90-an di Asia, dan tahun 2000an krisis semakin merambah global. Memang janji inilah yang Marx kritisi dari kapitalisme.

Marx pun percaya bahwa kapitalisme adalah akar dari hadirnya definisi-definisi karakter zaman modern. Segala yang berbau modern kemarin, hari ini dan besok adalah dampak dari adanya kapitalisme. Seperti yang disebut sebelumnya, kapitalisme adalah anti-mandeg, sebagaimana ciri khas zaman modern, perubahan adalah suatu keniscayaan sebagai konsekuensi dari medan pertarungan para kapitalis. Kompetisi menyebabkan inovasi-inovasi, akhirnya para kapitalis mau tidak mau untuk terus melakukan revolusi alat-alat produksi dan mengubah masyarakat sesuai dengan cita-citanya. Implikasinya segala cara menjadi ‘halal’ dilakukan oleh kapitalis, dengan dalih efisiensi dan kreativitas serta kebebasan, termasuk dengan tidak memikirkan kaum pekerja sebagai manusia.

Kapitalisme telah melakukan revolusi dengan menciptakan masyarakat global dan terus menerus menciptakan teknologi canggih, dan menghilangkan tradisi tradisional yang lamban. Namun Marx berujar bahwa sekarang kapitalisme harus segera digulingkan. Hukum kapitalisme telah berakhir, masyarakat dunia, menurut Marx, harus segera menuju tatanan sosialisme, bahkan komunisme. Dari persfektif inilah Marx mengkritik kapitalisme, dari kontradiksi serta potensi yang akan muncul di masa depan setelah kapitalisme gugur. []

Rekonsiliasi : Bedah Kecil Film Five Minutes of Heaven

2011-07-17T01:03:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Februari 1975 di Irlandia Utara, masa yang sering dikenal dengan nama troubles, Alistair Little (Liam Neeson), seorang anggota UVF yang baru berusia tujuh belas tahun membunuh Jimmy Griffin yang Katolik di rumahnya di Lurgan di depan adiknya Joe Griffin (James Nesbitt) yang sedang asyik bermain bola. Saat pembunuhan, Joe hanya bisa diam dan menatap seseorang bertopeng hitam membunuh kakaknya tepat di depan matanya. Aksi diamnya inilah yang terus disalahkan oleh ibunya. Joe terus selalu disalahkan oleh ibunya karena tidak menyelamatkan saudaranya. Perasaan dendam akhirnya tertanam, bayangan-bayangan kelam menjadi saksi atas pembunuhan kakaknya terus menghantui Joe. Bahkan sampai ia berkeluarga dan memiliki dua anak perempuan.

Setelah 33 tahun, sebuah media televisi berusaha mempertemukan Joe dengan pembunuh kakaknya, Alistair Little dalam sebuah reality show. Tapi rekonsiliasi yang diusahakan oleh media gagal, Joe tidak ingin pertemuan dengan pembunuh kakaknya itu disorot oleh kamera yang mana juga malah turut campur dalam mendikte gerakan yang harus dilakukan oleh Joe saat pengambilan gambar, apalagi ia pun sempat menyiapkan pembalasan pada moment tersebut, Joe akhirnya melarikan diri.

Atas tekad yang kuat, Alistair berusaha untuk menghilangkan bayangan anak kecil yang selama ini menghantui hidupnya. Alistair memutuskan untuk menghubungi Joe untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Akhirnya mereka bertemu di tempat Alistair membunuh kakak Joe. Pertemuan perdana mereka dihiasi perkelahian yang membuat mereka terjatuh. Keinginan Joe untuk melakukan balas dendam hilang setelah Alistair menjelaskan alasan mengapa dia membunuh Jimmy Griffin dan kondisi objektif yang terjadi 33 tahun lalu.

Rekonsiliasi

Saya membayangkan bila menjadi sosok Joe, yang terus disalahkan oleh ibunya atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Joe tahun 1975 hanya seorang anak kecil yang belum tahu apa yang harus dilakukannya saat pembunuhan terjadi, alam bawah sadarnya mengajak Joe untuk termenung berdiri menyaksikan pembuhan tersebut. Selama 33 tahun bayangan kelam terus menghantui Joe. Begitu juga Alistair, selama 33 tahun, walaupun ia pernah dipenjara atas perbuatannya tersebut, bayangan dan perasaan bersalahnya membuat hidupnya tidak tenang.

Dalam film yang dirilis tahun 2009 ini, rekonsiliasi justru terjadi bukan karena mediasi sebuah media televisi. Media justru malah menjadikan mereka objek eksploitasi, gerakan dan ucapan harus tetap sesuai dengan keinginan media. Kalau ini mungkin sudah menjadi naluri sebuah acara reality show. Oliver Hirschbiegel sang director cerdas menyajikannya.

Joe dan Alistair memulihkan perasaan dendam dan bayangan bersalahnya atas kesadaran penuh melihat kondisi objektif masa lalu dan menimbang masa depan. Joe ingin menjadi orang tua yang dibanggakan oleh kedua putrinya, jadi tak mungkin ia melakukan perbuatan bodoh dengan membunuh Alistair. Sebuah cita yang lahir dari pikiran jernih, keputusan yang bijak, padahal selama 33 tahun bayangan dan rasa sakit hati terus dipendamnya. Alistair pun demikian, ia menyesali perbuatan bodoh di masa mudanya. Tanpa ada niatan baik Alistair, rekonsiliasi yang terjadi secara acindental ini tak mungkin terjadi. Dengan segala konsekuensinya, Alistair memberanikan diri untuk mengajak Joe bertemu, padahal kematian bisa saja mendatanginya. Akhirnya Joe menelepon Alistair untuk sekedar mengatakan “We’re Finished”. Dendam berakhir tanpa harus membalas.

Frame dari film yang ditulis oleh Guy Hibbert adalah kisah nyata, tentang konflik yang terjadi di Irlandia Utara yang dimulai sejak tahun 1969 antara kaum loyalis dan unionis (umumnya Protestan) yang pro bersatu dengan Inggris melawan kaum nasionalis dan republikan (umumnya Katolik) yang pro bersatu dengan Irlandia. Sejarah mencatat antara tahun 1969 hingga 2001, jumlah korban tewas dalam The Troubles mencapai 3500 lebih. Kondisi di Irlandia Utara hari ini memang relatif lebih aman, namun masih tetap ada percikan-percikan yang pecah karena adanya kepentingan politis dan golongan yang berdiri di belakang perisai agama. Isu ini menjadi konflik sentimen Protestan dan Katolitik. Sangat menyayangkan melihat tingkah-laku manusia yang membawa bendera agama dan keyakinan untuk kepentingan politik dan golongan semata. Protestan dan Katolik saling bunuh dan berperang, padahal para penginjil dan misionaris di tempat lain sibuk mempropagandakan Kristen sebagai agama kasih. Joe dan Alistair mempelihatkan kepada penonton bagaimana seharusnya manusia berlaku sebagai manusia. Jalan menuju kahrmonisan dan perdamaian terbuka lebar jika individu bisa menghargai dan menghormati satu sama lain dan tentunya berpikir cermat, tidak mengikuti hasrat negating yang mendominasi kita. Walau hanya cerita fiktif, Five Minutes of Heaven bisa kita jadikan sebuah inspirasi untuk rekonsiliasi.

Antara Asketisme dan Kapitalis Intelektual

2011-06-30T14:01:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Beberapa waktu lalu saya pernah berdiskusi tentang standar moralitas bersama dua senior saya, Firdaus Putera dan Jajang yang baru datang dari Jakarta. Dari obrolan tersebut sempat mewunculkan wacana komparasi asketis dengan perilaku atletis. Firdaus menjelaskan tentang asketis, dari penjelasannya saya menangkap kalau asketis itu dimulai dari tradisi Kristani untuk melatih fisik, kehendak, pikiran, dan jiwa untuk memurnikan diri dari dosa, menguasai diri dan memurnikan sikap hati di hadapan Tuhan, serta menghilangkan berbagai penghalang untuk merasakan hadirat Tuhan. Kemudian atletis adalah seni melatih diri dan fisik, ya seperti yang sering dilakukan oleh pra atlet-atlet, baik saat akan menghadapi pertandingan ataupun tidak. Namun bukan itu yang saya sedang coba bawa dalam tulisan ini.

Esok harinya, salah satu himpunan mahasiswa di kampus saya menyelenggarakan kegiatan latihan kepenulisan dengan tajuk ‘kapitalis intelektual’. Entah karena sentimen (karena ada term ‘kapitalis’) atau apa, setelah membaca tema tersebut , tanda tanya berkeliling dalam otak saya, maksud dari paduan dua kata tersebut itu apa. Saya pun langsung menanyakan hal ini ke salah seorang panitia acara tersebut. “Iya Mas, jadi intinya kan, kalau menulis-nulis gitu, nanti hasil tulisannya bisa dijual gitu” ungkap seorang panitia. Oh I see !

Dari dua cerita tersebut, saya jadi ingin sedikit mendekontruksi dua term yang tiba-tiba terniang dalam pikiran, yaitu asketis dan kapitalis, yang keduanya saya coba lekatkan dengan kata intelektual. Jadi ada asketis intelektual dan kapitalis intelektual.

Sebenarnya saya masih galau dalam menulis ini karena harus membahas term intelektual. Setelah membaca intelektual kolektif Bourdieu yang ditulis Arizal Mutahir (2011), plus penjelasannya saat bedah buku, saya jadi kembali bertanya, lantas siapakah yang layak disebut kaum intelektual ? Jika saya menyebut para intektual adalah seperti mahasiswa yang merupakan output dari institusi pendidikan, Marx, Gramsci dan Althusser tentu akan menuduh saya sebagai agen kapitalisme pendidikan. Saya mempunyai keyakinan pribadi bahwa intelektual tidak sebatas hasil dari institusi dan sistem yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Walau tidak bisa menjelaskan secara eksplisit, saya yakin intelektual muncul bukan hanya hasil monopoli produk institusi pendidikan.

Membaca Asketis-Kapitalis

Douglas Burton-Christie (1993) menjelaskan bahwa asketisme adalah cara umum orang Kristen awal mengekspresikan kesalehan iman mereka. Namun dalam proses perjalanannya sempat ada kekeliruan dalam praksis asketis. Asketisme menjadi tindakan orang Kristen untuk melarikan diri dari kegiatan dan tanggung jawab di dunia dengan cara bertapa di tempat-tempat tersembunyi dan melakukan penyiksaan tubuh secara ekstrem. Kurang-lebih itu pula yang dijelaskan Firdaus kepada saya dan Jajang. Berarti jika asketis tersebut dipadukan dengan kata intektual definisinya pun tidak akan jauh-jauh beda. Asketisme intelektual, suatu sikap intelektual yang menjadikan kebenaran adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar oleh uang, jabatan, dan prestise. Ada semacam motivasi spiritual yang menyertai, di tengah arus hedonisme dan materialisme (dalam arti keseharian, bukan aliran filsafat) si intelektual memilih jalan hidup untuk mengabdi, merasa terpanggil, dan mendedikasikan intelektualitasnya untuk kebaikan umat, tidak mau terjerumus ke dalam kenikmatan duniawi.

Asketisme merupakan suatu pandangan dimana kesusah-payahan dan penderitaan adalah kebanggaan; mengingatkan kita akan nabi-nabi dan pertapa zaman dahulu. Sebuah perilaku yang mulia bila para intelektual hari ini melaksanakannya. Bila mengacu pada pandangan standar moralitas yang seringkali saya temukan dari orang-orang sekeliling saya, tentu predikat seorang ‘moralis’ akan dilekatkan kepadanya, daripada orang-orang yang dicap sebagai intelektual namun bergelimangan harta dan menjual seprofit-profitnya hasil buah pemikirannya.

Kemudian tentang si kapitalis intelektual, seperti yang dituturkan oleh seorang panitia acara kepenulisan kepada saya, yang menjual buah pemikirannya (tulisannya), kemudian si penulis (intelektual) mendapat hasil berupa uang. Dalam bahasa gamang remaja hari ini, perilaku demikian terkesan agak-agak gimana gitu. Apalagi bila term yang digunakan, kapitalis, sering diasosiasikan dengan hal negatif.

Mari mulai membedah ! Pertama apakah salah bila ada seseorang yang menjual hasil pemikirannya ? Menjual disini tidak bermakna tunggal seperti kata jual yang dioposisikan dengan beli. Misal gara-gara si A punya gagasan B, dengan gagasan B-nya tersebut si A akhirnya mempunyai jabatan tertentu yang bisa secara tidak langsung bakal menjadi pundi-pundi uang. Kita tidak perlu menjadi naïf, bukankah itu hal yang impas atau sesuai dengan hasil jerih-payahnya ? Itu juga rational choice si A dalam menghadapi masa depannya, hemat saya sah-sah saja, karena memang si A layak mendapatkannya. Bila nanti si A jadi berlaku semena-mena ketika memegang jabatan tersebut, itu beda kasus.

Kedua, mari membedah tentang kebanggan, kepuasan atau kenimatan intektual yang berasketis. Yang asketis merasakan kepuasan yang luar biasa karena menjadi orang ‘yang terpanggil’. Goenawan Mohamad pernah menyitir “kita dapat membayangkannya sebagai kenikmatan seorang borjuis yang diperoleh setelah ia menanamkan modalnya dalam keadaan penuh risiko di hari kemarin,”. Walau berbeda baik secara tujuan dan cara, nilai kenikmatan (klimaks) yang diperoleh oleh si intelektual yang asketis dengan borjuis yang disitir oleh Goenawan Mohamad bisa saja sama. Sama-sama puas.

Saya jadi teringat tulisannya Giras Basuwondo dalam prakata catatan produksi monolog kucing yang diperankan Butet Kartaredjasa Bulan Mei lalu. Dia ingin sekali mengatakan bahwa para seniman juga adalah manusia biasa tidak seperti yang dipercaya oleh pemerintah kalau orang yang bekerja di ranah kebudayaan adalah orang yang perkasa, yang selalu terbiasa miskin namun tetap jaya. Dari catatan tersebut saya menangkap kemiskinan yang melanda para seniman-budayawan itu bukanlah perilaku asketis, tapi lebih kepada permasalahan struktural : pemerintah lalai. Mereka bisa jadi ingin mengabdikan hidup dalam berkesenian, tapi tentu bukanlah kemiskinan yang jadi harapannya. Ini sekedar gambaran saja, ajakan saya untuk kembali berpikir cermat, jangan-jangan asketisme hanya jadi apologi semata.

Asketisme intelektual tentu bukanlah suatu yang haram, bahkan itu adalah perbuatan mulia. Saya sekedar khawatir adanya keterjebakan dalam memandang asketisme, kalau dalam penjelasannya Firdaus saat diskusi, pada zaman dulu sampai ada pemuka agama karena ingin bersikap asketis sampai mengurung diri, bahkan menyiksa diri dengan tidak makan. Hemat saya, Itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Kita jangan terlalu lugu, dengan berapologi ‘ini untuk kebaikan, ini adalah pengorbanan, ini adalah murni pengabdian, ini untuk sebuah proses’ yang malah menjadi bumerang bagi diri sendiri. Atau memang bisa saja ada orang-orang yang memang sengaja untuk menjebak diri, berlaku atletis tapi berapologi asketis sebagai candu?

Menjadi sosok kapitalis intelektual pun tak salah, sebagai homo economicus tentu manusia tidak akan pernah luput dari motivasi materi, ada pengorbanan, ada pula kompensasinya. Selama dalam garis yang tepat, saya kira sah-sah saja. Tapi kita pun perlu kritis, sejarah intelektual kerap dilekatkan dalam arena kekuasaan. Apalagi ditengah arus semangat kapitalisme yang seringkali secara tidak sadar nilai-nilai turunannya masuk dalam relung manusia, seperti hedonisme dan pragmatisme. Yang ada manusia benar-benar menjual diri atau melacurkan intektualitasnya untuk status quo kekuasaanya yang telah dimilikinya. Bahaya !

Sulit untuk menyimpulkan, karena dalam praksisnya kedua jenis intelektual yang saya sajikan menjadi bias. Saya tidak berhak untuk menilai mana yang benar mana yang salah. Saya hanya mengusulkan biarkan dan bebaskan saja makna ‘intelektualitas’ beredar. Siapa saja bisa bisa mempunyai predikat intelektual. Yang asketis adalah intektual, begitu juga yang berprilaku kapitalis adalah intektual pula. Selanjutnya, terserah anda !

Pacaran Murah

2011-06-21T12:14:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

“Mau pacaran murah ? Ya di Burjo aja !”

Begitulah celetuk Jamal, pedagang burjo (bubur ketan ijo) sekaligus kawan saya yang berlokasi di Jalan Sumampir Purwokerto sepeninggalan dua sejoli yang baru saja keluar dari warungnya setelah hampir tiga jam ngobrol ngidul-curhat dengan hanya memesan dua gelas es teh manis seharga dua ribu rupiah. Saya pun tertawa mendengarnya dan ikut cair menanggapi celetukan Jamal. Dari cerita yang disampaikannya, kejadian tersebut bukan satu-dua kali, bahkan sang pelaku bukan pasangan tadi saja.

Fenomena yang menarik dan lucu, tentang gaya pacaran anak muda hari ini. Saya tidak menyalahkan, malah menyebutnya sebagai cara alternatif pacaran di tengah konstruk hegemoni budaya barat nan cendrung tenggelam dalam efouria poya-poya. Konsekuensi logis saya kira, jika ada dua orang yang ingin berkomitmen menjalin hubungan dalam tahap pacaran, pasti akan butuh biaya. Bisa laki-laki atau perempuannya, karena pasangan matre tidak bisa distreotype-kan kepada satu jenis kelamin saja , tapi yang jelas akan butuh biaya. Kencan, nonton, makan, belanja, nelepon, sms dan aktivitas lainnya tidak bisa lepas dari proses perkenalan antara dua insan manusia yang berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan.

Pengorbanan material sering dilakukan oleh siapa saja yang sedang jatuh cinta. “Ya namanya juga cinta pasti butuh pengorbanan”, statement demikian sering terucap dari para kawula muda yang sedang asyik pacaran. Keluar duit sudah biasa. Kurang lebih seperti itulah logika dan alasan yang digunakan.

Di tengah arus tradisi pacaran yang mahal ternyata tidak sedikit juga ada pasangan yang memilih jalan murah-meriah seperti dua sejoli yang beberapa kali ‘nge-date’ di tempat burjonya Jamal. Ketika pasangan lain ada yang memilih café atau restaurant ada yang memilih burjo atau angkringan sebagai objek lokasi kencan, ada yang memilih naik mobil mewah ada pula yang memilih kedua kakinya untuk berjalan, ketika ada yang memilih objek wisata berbayar ada pula yang memilih alun-alun, sampai titik ekstrim nan berlebihan-nya : ada yang memilih hotel , ada juga yang memilih kebun untuk ‘berekspersi’. Begitulah dinamikanya, antara high level dan rationalization (not low) level.

Pacaran pun perlu konsesus, pilihan pacaran murah tentu harus berdasar pilihan sadar dari keduanya, itu yang penting. Tidak berarti style pacaran murah dikhususkan bagi kelas menengah ke bawah saja, karena sepengetahuan saya, tidak sedikit mereka yang memiliki kondisi objektif kaya tujuh turunan, tetap memilih jalur alternatif ini, begitu pula sebaliknya, sudah tahu kekurangan tapi tetap saja ada yang memaksakan, demi gengsi atau apapun itu. Jadi gaya pacaran murah hanya memungkinkan bagi mereka, dalam bahasa sinetronnya, yang murni berlandaskan cinta, bukan yang neko-neko.

Saya bingung tujuan dari menulis teks-teks ini apa. Sebut saja sebagai bentuk apresiasi bagi muda-mudi yang memilih rasionalisasi budget. Karena hemat saya, romantisme tidak bisa diukur dalam persfektif mahal-murah, lebih dari itu. Altruisme, sebuah istilah yang pernah digagas oleh August Comte, sepertinya patut menjadi dasar ikatan komitmen dalam pacaran.

Sedikit mendekontruksi, tradisi pacaran tidak pernah berasosiasi langsung dengan hal-hal yang bersifat mahal. Pacaran justru menjadi sebagai proses menerima apa adanya pasangan kita. Berlatih komunikasi, bersikap jujur dan tanpa ada dominasi satu pihak. Aktivitas penghangat yang memerlukan biaya seperti kencan, nonton dll hanya instrument saja. Tak pernah ada yang namanya aturan baku berkencan. Adalah kebebasan masing-masing pasangan untuk memilih.

Mungkin karena terpengaruh sinetron yang selalu menyajikan glamoritas sedikit-banyak mempengaruhi kekeliriaun muda-mudi dalam pacaran yang harus melulu dihubung-hubungkan dengan café mahal, bioskop, mobil dan tetek-bengek lainnya.

Motivasi orang memilih gaya pacaran murah bervariasi, ada karena motivasi penyesuaian dengan kondisi objektif, murni ingin berhemat, ingin menguji pasangan, atau karena sudah menjadi sesuatu hal biasa, secara alamiah gaya pacaran murah yang memang bukan diada-ada oleh pasangan tersebut.

Pacaran murah itu oke, tapi bukan berarti harus dimaknai secara tunggal untuk melakukan iritisasi melulu, sesekali tak apalah untuk memberikan sesuatu yang lebih dalam bentuk material, anggap saja sebagai pengorbanan atau bukti ketidak-kerean. Bukan begitu ? []

Menulis Surat

2011-06-10T00:49:00.003+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Dengan hadirnya segala macam teknologi yang mempermudah dalam berinteraksi dan berkomunikasi, kegiatan menulis surat hari ini sudah mulai dilupakan oleh manusia. Ada sms, blackberry, facebook, twitter dan segala tools lain yang kini lebih sering digunakan manusia untuk berkomunikasi. Saya pun sama, terjebak dalam arus teknologi yang sudah terinternalisasi dalam diri saya.

Terakhir saya menulis surat sekitar 8-9 tahun yang lalu saat saya masih SMP, kepada teman bahkan pernah digunakan untuk ‘nembak’ seorang wanita. Lucu memang kedengarannya, apalagi kalau dikondisikan dengan situasi saat ini, bila ada seorang yang ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada seseorang yang disukai, hmm mungkin akan banyak orang yang menertawakan. Akan dianggap jadul, bahkan norak.

Surat memang belum lenyap di muka bumi ini, masih hadir surat berjenis kelamin surat keterangan, surat keputusan, dan surat-surat formal lainnya yang tentunya sedang saya bicarakan pada kesempatan ini.

Membicarakan tentang surat, saya punya argumentasi tersendiri. Menulis surat saya anggap masih menarik untuk dilakukan, memiliki nilai romantisnya tersendiri. Bukan hanya dalam bentuk menulis surat untuk mengungkapkan rasa cinta seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang jaman dulu, bahkan antar teman atau saudara yang menjadi sahabat pena. Arsip-arsip yang diterima bisa menjadi kenangan tersendiri bahkan dijadikan bukti sejarah.

Berbicara tentang surat, saya juga ingin merelevansikannya dengan dunia akademisi/intelektualitas sebagai bentuk diskursus. Tidak jarang kita menemukan manuskrip-manuskrip pemikiran tokoh-tokoh besar dunia yang berbentuk surat yang dijadikan landasan pemikiran kontemporer. Surat Karl Marx kepada sahabatnya, kepada istrinya, atau Ernesto Guevara kepada para sahabat dan keluarganya. Dengan konten yang tak hanya bertegur sapa, say hello dan menanyakan kabar, surat-surat dari para tokoh besar juga berisi pemikiran dan kondisi yang terjadi pada zamannya. Bukankah itu menarik ? Bertukar gagasan dan informasi seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu.

Dengan menulis surat berarti ya kita mau tidak mau harus menulis. Dengan kegiatan menulis kita menulis, menulis dan menulis, tidak sekedar menulis wall, update status serta kicauan twitter beberapa karakter huruf terbatas yang sering dilakukan oleh manusia modern saat ini. Menulis satu-dua halaman surat, saya membayangkan hal tersebut sepertinya akan menjadi kegiatan yang asyik.

Iya-iya paham, ini memang sangat tidak efektif. Menulis tangan, lalu mengirimnya ke kantor pos akan membuang waktu manusia-manusia modern. Anggaplah saya sekedar ingin bernostalgia gara-gara beberapa waktu lalu saling berkomunikasi dengan seorang sahabat lewat email (surat modern?)lalu membayangkan jika melakukannya dengan cara yang dianggap kuno/bukan jamannya lagi oleh para manusia modern. Tapi jika ada beberapa sahabat atau siapapun yang ingin bernostalgia, saya siap jadi sahabat pena anda. Kirimkan saja surat kawan ke alamat kosan, pasti saya akan membalas dan akan jadi sahabat pena baru anda. []

Koperasi Pendidikan : Sebuah Alternatif Pendidikan

2011-05-30T18:28:00.003+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Avant Propos

Konstitusi negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Adalah suatu keniscayaan bila negara harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya. Namun ternyata apa yang telah menjadi amanah tersebut kini seakan dilupakan. Berbagai macam permasalahan pendidikan terus bertumpuk, semakin hari semakin membesar dan menjadi sulit untuk diselesaikan.

Membincangkan masalah pendidikan di Indonesia memang sangat complicated. Bak benang kusut, butuh kesabaran dan kejelian untuk kembali meluruskannya. Dari hal kualitas, fasilitas, akses sampai bentuk komersialisasi pendidikan menjadi menu utama yang disajikan dalam daftar rincian masalah. Pendidikan telah menjelma menjadi komoditas, diperjualbelikan yang terpampang di etalase ekslusif ‘mall pendidikan’ bernama sekolah ataupun perguruan tinggi.

Pendidikan sejatinya bersifat egaliter yang membuka ruang seluas-luasnya bagi semua orang. Tapi kini filosofi pendidikan sudah terdistorsi, berubah menjadi elitis. Tengokt saja, hari ini sekolah-sekolah terfragmentasi, cendrung deskriminatif, semacam ada kelas-kelas tertentu. Ada ‘kelas ekonomi’ untuk orang-orang yang tidak mampu, kemudian ‘kelas VIP’ khusus bagi orang-orang yang memiliki duit lebih. Keadaan demikian pun berlaku di perguruan tinggi, bahkan lebih ganas, karena pasca BHP ditolak, pemerintah masih terus memperlihatkan geliat-geliatnya untuk kembali berlaku sama : lepas dari tanggung jawab. Sebuah kelucuan yang sama sekali tidak bisa ditertawakan.

Bertahun-tahun pendidikan di Indonesia terselenggara, tambal-sulam pun terjadi untuk memperbaiki mutu pelayanan pendidikan, akan tetapi sama sekali langkah yang diperbuat oleh pemerintah tidak sampai merubah substansi yang ada. Pendidikan masih begitu-begitu saja, begitu pula permasalahan-permasalahannya.

Problematika

Wajah pendidikan di Indonesia terlalu suram untuk diceritakan. Pendidikan tak ubahnya komoditas menarik yang diperjual-belikan oleh segelintir pihak. Hanya mereka yang mampu yang bisa mendapat akses pendidikan. Bila menyebut akar permasalahannya adalah neoliberal, penulis 100 persen sepakat. Negara sudah benar-benar alfa, negara tidak mau lagi menyelenggarakan pendidikan secara terencana. Mekanisme pasar menjadi jalan satu-satunya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan yang diasuh secara neoliberal ini berdampak luas, selain memarjinalkan kaum miskin, secara tidak langsung malah semakin mendistorsi makna pendidikan secara filosofis. Karena pendidikan sudah dianggap sebagai barang dagangan semata, akhirnya orang-orang mulai melupakan secara perlahan tentang esensi dari pendidikan itu sendiri.

Presiden pertama, Soekarno pernah berkomentar tentang gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Esensi dari pendidikan ala Ki Hajar Dewantara adalah membangkitkan semangat perjuangan dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

Melihat situasi riil, harapan Ki Hajar Dewantara bak jauh panggang dari api. Orientasi pendidikan nasional telah melenceng jauh dari garis perjuangan. Pendidikan tidak lagi bersifat membebaskan, malah menjadi penyubur lahan neoliberalisasi. Generasi yang progresifi yang diharapakan Ki Hajar Dewantara malah menjadi tumpul karena pendidikan memang diproyeksikan untuk menjadikan para siswa untuk sekedar menjadi robot-robot yang tunduk terhadap hegemoni kapitalisme, sekedar mampu melayani akumulasi profit dan penyedia tenaga kerja murah untuk industri kapitalis. Ironis.

Sistem pendidikan Indonesia semakin salah kaprah saja. Misal kurikulum yang terus menurus berganti namun tanpa arah yang jelas, serta sistem yang mengutamakan efisiensi dan pemadatan materi malah semakin menyiksa para siswa. Tidak ada kesempatan bagi para siswa untuk mengembangkan nalar, berkarya, dan berimajinasi. Siswa harus tunduk, A ya A, tidak ada pilihan lain.

Problematika pendidikan terus menerus semakin bercabang. Gedung sekolah rusak, prestasi para siswa yang menurun, sampai kesejahteraan guru pun menjadi masalah-masalah yang hadir di permukaan. Dengan kondisi demkian, adalah sangat sulit menuju perubahan sosial melalui jalur pendidikan.

Model pendidikan yang ada hari ini sangat sulit diharapkan, kecuali jika negara tiba-tiba saja berubah menjadi malaikat penolong yang baik hati untuk turun menolong rakyatnya yang tertindas.

Demokratisasi Pendidikan

Demokrasi, kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga. Kata yang sering kali didengungkan oleh media massa, para aktivis, atau para politikus ini seakan telah menjadi suatu obat penenang pasca lengsernya orde baru yang otoratarian. Demokrasi selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik di gedung parlemen, di kampus bahkan sampai di warung kopi. Tapi definisi demokrasi yang berkeliaran dari mulut ke mulut ini cendrung reduktif dan sempit, hanya terbatas dalam arena politik saja. Ada pilar-pilar lain yang alfa dalam demokrasi di Indonesia, semisal demokrasi ekonomi, atau demokrasi lain. Yang akan dikaji dalam tulisan ini, yakni demokrasi pendidikan.

Demokrasi pendidikan, paduan kata yang mungkin agak sedikit terdengar asing. Sebagaimana pengertian demokrasi dalam arena politik yang bermakna dari, oleh dan untuk rakyat begitu pula maksud dari demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan sebagai sebuah konsep pendidikan pun harus memiliki karakteristik demokrasi sejati, yakni adanya keterlibatan rakyat sebagai aktor yang harus senantiasa berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan, adanya persamaan dan perlindungan hak bagi seluruh rakyat, serta adanya kebebasan yang dimiliki oleh rakyat.

Sejalan dengan bergulirnya arus wacana demokrasi, rakyat pun kini menuntut atas demokratisasi atas layanan publik. Institusi-institusi layanan publik pun dituntut untuk memberlakukan transparansi, partisipasi dan tindakan demokratis lainnya agar rakyat benar-benar bisa terlibat dan beraspirasi penuh dalam segala bentuk kegiatan yang diselenggarakannya.

Pendidikan sebagai salah satu layanan publik mendapat perhatian yang sama. Seperti yang diketahui, ada dua elemen utama penyedia pelayanan pendidikan (education providers) di Indonesia, yaitu negara (pemerintah) dan privat (swasta). Kedua elemen tersebut wajib tunduk kepada amanat kontitusi, namun begitulah antara idealita dan realita seringkali menemui kontradiksi. Pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai hak, tapi lebih menjadi bisnis semata. Sekolah berlabel negeri, maupun sekolah swasta bahkan hingga tingkat perguruan tinggi menawarkan menu kualitas pendidikan disertakan pada biaya pendidikan.

Membicarakan layanan publik sebenarnya tidak melulu harus kedua elemen tersebut yang menjadi penyelenggara utama. Di negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Colombia, Denmark, Norwegia dan negara yang koperasinya tumbuh besar dan sehat menjadikan badan hukum koperasi sebagai alternatif penyelenggara layanan publik. Bahkan dari pengalaman yang ada, layanan publik yang disediakan koperasi memperlihatkan tingkat pelayanan yang lebih baik dikomparasikan dengan yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta kapitalistik.

Ada yang luput dalam paradigma penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya ini tidaklah asing bagi rakyat Indonesia, namun kiranya hal ini masih dianggap ‘aneh’ bila disandingkan dengan sektor pendidikan, yakni koperasi. Posisi koperasi sebagai badan hukum koperasi tentunya memiliki kelebihan tersendiri yakni kepemilikan dan pengelolaannya yang lebih demokratis. Desain dari, oleh dan untuk rakyat bisa diaplikasikan dalam bentuk koperasi pendidikan.

Adalah wajar bila masih banyak orang yang akan terheran-heran mendengarkan kata koperasi pendidikan. Apalagi melihat realitas semerawutnya situasi perkoperasian di Indonesia. Term ‘koperasi’ selalu diasosiasikan dengan bentuk usaha ekonomi dengan skala kecil menjadi kesesatan berpikir dalam berkoperasi di Indonesia. Koperasi yang hanya dijadikan alat negara dan ajang politisasi menjadikan koperasi kerdil, baik secara makna, nilai, dan jatidirinya.

Koperasi adalah bentuk usaha kecil, untuk orang kecil dan akan selamanya kecil, itulah mungkin yang selalu diidentikan dengan koperasi di Indonesia. Berangkat dari kesalahan fatal ini semakin membuat langkah koperasi sulit berkembang. Padahal bila menyempatkan diri untuk lebih mendalami koperasi, tentu akan menemukan hal yang luar biasa dalam tubuh koperasi. Bila pihak swasta berbentuk perkumpulan modal (capital based association) yang mana sang pemilik modal memiliki otoritas dominan, beda halnya dengan koperasi yang bentuknya adalah perkumpulan orang (people base association). Demokrasi dijungjung tinggi dalam koperasi, seperti halnya dalam demokrasi politik dikenal dengan istilah ‘one man one vote’, begitu juga dalam koperasi. Siapapun dia memiliki hak yang sama dalam koperasi.

Koperasi pendidikan bisa menjadi alternatif ditengah kejumudan pendidikan di Indonesia. Koperasi bersifat sukarela dan terbuka (voluntary and open membership) jadi semua pihak bisa ikut tergabung menjadi anggota. Dalam koperasi pendidikan tersebut rakyat baik murid, mahasiswa, alumni, orang tua murid, pegawai, guru, dosen ataupun rektor adalah pemilik bersama institusi pendidikan. Mereka menciptakan sinergi dinamis dalam menghasilkan karya-karya pendidikan sesuai dengan yang diperlukan oleh anggota. Semua tindakan koperasi adalah hasil bersama, tidak ada kata karena saya, kamu, atau dia tapi kita.

Koperasiasi Pendidikan

“Untuk mengubah suatu bangsa, maka ubahlan sistim pendidikannya. Karena pendidikan adalah tiang untuk kekokohan suatu bangsa.”

Begitulah Soekarno berkata tentang pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa. Bila sistem pendidikannya bersifat menindas, alhasil orang-orang yang terdidik dengan sistem demikian akan menjadi penindas di kemudian hari. Jika sistem pendidikannya instant, akan menghasilakan para kaum terpelajar yang berpikir instant juga. Begitu pula jika sistem pendidikannya bersifat humanis, akan menghasilkan manusia yang humanis pula, mengetahui tentang hakikat kehidupan dan tetap tidak mengabaikan intelektualitas.

Hari ini yang diperlukan adalah perombakan sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai tawaran pendidikan alternatif dari penulis adalah koperasi pendidikan.

Konsep koperasi pendidikan terkesan mengada-ada. Hal ini bisa dimaklumi bila menengok perkoperasian di Indonesia yang kelam, tak ada yang bisa dijadikan percontohan. Koperasi mengalami nasib sial. Selain Undang-Undangnya sendiri (UU No. 25 Tahun 1992) tidak memberikan landasan yang cukup baik agar koperasi berjalan sesuai dengan filosofinya, pemerintahpun tidak menganggap koperasi ini sebagai bentuk badan hukum yang layak apa lagi untuk mengelola pendidikan. Namun dalam kesempatan ini, penulis tidak akan membahas tentang pengkerdilan makna koperasi yang menjadi cikal bakal kesalah-pahaman masyarakat tentang koperasi sejati.

“Mengapa harus koperasi pendidikan ?” mungkin itu yang jadi pertanyaan.

Alasan pertama, berawal dari cerita seorang guru honorer kepada penulis tentang ketidak-sejahteraan mereka. Dibebani tugas yang sama dengan guru tetap namun hanya diberi imbalan sekenanya. Ada yang hanya sampai 50.000 rupiah/bulan. Kebutuhan ekonomi para guru honorer jelas tidak bisa terpenuhi oleh gaji yang masih jauh dari kata cukup.

Yang menjadi korban sistem pendidikan hari ini bukan hanya siswa atau orang tua siswa, begitu juga dengan tenaga pendidiknya. Dengan gagasan koperasi pendidikan diharapkan dapat membuka lebar pemecahan masalah kebutuhan ekonomi para tenaga pendidiknya.

Alasan kedua, keluh kesah para siswa yang terjebak dalam kekakuan kurikulum disekolah-sekolah. Siswa tidak lagi bisa membebaskan dirinya karena sekolah sudah menjadi penjara bagi para siswanya. Tak begitu berbeda, di perguruan tinggi pun sama, sistem pendidikan yang diberlakukan sangat kaku, mahasiswa dipaksa berkompetisi hanya untuk mengejar nilai dan kelulusan. Sistem seperti ini sama sekali tak sehat, hanya akan menciptakan generasi apatis. Dengan koperasi pendidikan, muncul harapan nantinya siswa juga akan turut serta dalam menciptakan suasana yang kondusif serta partipasi metode pendidikan yang sesuai dengan harapan para siswa yang tentunya bersifat membebaskan untuk mengembangkan nalar, berkarya, dan berimajinasi. Karena ini koperasi dan diwacanakan menjadi pendidikan alternatif, selama keputusan yang hadir merupakan kehendak dari para anggota, tidak masalah jika harus out of the box sistem pendidikan versi pemerintah hari ini, bahkan koperasi pendidikan hadir agar bisa keluar dari kerangkeng besi sistem pendidikan yang telah usang.

Alasan selanjutnya, selain melakukan salah satu prinsip koperasi : partisipasi ekonomi, para orang tua siswa sebagai anggota pun bisa turut berpartisipasi sumbangsih saran dan gagasan untuk kebaikan koperasi pendidikan yang dikelola bersama. Transparansi dana kolektif yang dibayarkan para orang tua bisa dengan mudah dilakukan, karena pengendalian koperasi itu sendiri adalah oleh anggota secara demokratis.

Ketiga alasan di atas, walau masih dalam bentuk sederhana bisa menjadi fondasi dasar pendidiran koperasi pendidikan sebagai alternatif di tengah bobrok dan boroknya sistem pendidikan kontemporer.

Koperasi pendidikan bisa menjadi countervailing dari bentuk neoliberalisasi pendidikan yang ada hari ini. Jika sekolah-sekolah yang sering hadir bersifat deskriminatif, tidak dengan koperasi. Kritik Paulo Freire tentang gugatannya terhadap sistem pendidikan yang dianggap sama sekali tidak berpihak pada rakyat miskin bisa diaplikasikan dengan bentuk koperasi pendidikan ini. Karena koperasi bersifat suka rela dan terbuka, siapa saja berhak menjadi anggotanya. Apa lagi bila melirik nilai-nilai yang dikedepankan koperasi seperti : keswadayaan, tanggungjawab, demokrasi, kebersamaan, kesetaraan, keadilan dan kesetiakawanan sangat jauh dari nilai-nilai kapitalistik yang bersifat menindas.

Sebagai permulaan, koperasi pendidikan bisa didiirikan oleh siapa saja. Misal, sekumpulan orang yang concern dengan pendidikan dan mempunyai tujuan kolektif yang sama. Kemudian mengumpulkan dana kolektif, dana tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun koperasi. Perlu diingat dalam koperasi prinsipnya capital is not master, but servant. Modal bukan penentu tapi hanyalah sebagai pembantu, maka yang dihargai sekali lagi adalah orangnya dan bukan modal yang ditanamkan.

Karena kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota, maka para anggota diwajibkan berpartispasi dalam menentukan arah kebijakan. Tiap-tiap anggota harus turut aktif dalam rapat-rapat koperasi terutama dalam penentuan-penentuan keputusan strategis. Dalam rapat awal tersebut para anggota menentukan siapa yang menjadi pengurus sesuai dengan kebutuhan dengan struktur organisasi tidak harus melulu sama dengan koperasi biasanya.

Koperasi pendidikan ini bentuknya semi-koperasi pekerja (worker co-op) sehingga perlu rasionalisasi dalam menentukan tenaga kerja dan pengurus yang diperlukan agar tidak mengalami proliferasi. Setelah distribusi peran terbagi secara proposional dan profesional, sesuai dengan prinsipnya, sukarela dan terbuka, tanpa ada paksaan koperasi pendidikan terbuka bagi siapa pun untuk bisa menjadi anggota dan pemilik koperasi, tanpa ada deskriminasi, tidak melihat status sosial, ras ataupun agama.

Tentang penghasilan tenaga pendidik bisa didapat dari simpanan dan iuran orang tua yang dianggarkan berdasar musyawarah mufakat. Atau dari karya-karya pendidikan, semisal jurnal, media, atau buku yang dibuat dan dirilis oleh orang-orang yang tergabung dalam gerakan koperasi pendidikan. Koperasi pendidikan memang menuntut orang-orang yang didalamnya untuk terus berinovasi, agar tidak terjebak dalam metode pendidikan yang biasa.

Koperasi mempunyai keunggulan untuk menjadi sebuah bentuk perusahaan yang didasarkan pada pemikiran realistis membangun usaha yang didasarkan pada konsep efisiensi kolektif. Efisiensi kolektif ini dapat dari besaran partisipasi aktif anggotanya dalam permodalan maupun transaksi yang minimal telah impas (break even point). Semakin besar anggotanya, semakin besar perputaran (turn-over) dari pelayanan koperasi. Demikian usaha-usaha koperasi semakin efisien. Dengan begitu, bila basis anggotanya sudah kuat tidak menutup kemungkinan penghasilan lain bisa didapat dari unit usaha baru, misalkan dibangun pula koperasi konsumen sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari anggota. Dengan ini, bahkan pemenuhan aspirasi ekonomi tak melulu bagi tenaga pendidik saja, tapi juga bisa bagi siswanya dan orang tua siswa atau bahkan masyarakat sekitar yang menjadi anggota. Sungguh menarik bukan ?

Fermeture: La Révolution De Coopération

Koperasi pendidikan bisa menjadi sebuah alternatif di tengah kondisi arus dan belenggu neoliberal yang mencengkram bumi pertiwi, sehingga negara tidak lagi berkeinginan untuk mencerdaskan rakyatnya. Namun sesuai dengan pekemnya, koperasi adalah gerakan sekumpulan orang (bukan kumpulan modal) jadi yang diperlukan adalah komitmen dari para cooperators untuk bekerjasama, aktif dan menjaga semangat juang.

Sedari awal koperasi sudah anti terhadap penindasan dan ingin menegakkan keadilan dalam segala bentuknya musti berdiri di garda paling depan, melakukan perlawanan dan menetapkan diri dalam garis revolusi. Dengan jalan koperasi pendidkan berarti kita akan bersama-sama melakukan revolusi terhadap sistem pendidikan yang ada hari ini.

Gagasan koperasi pendidikan sebagai bentuk perjuangan tentu tidak akan berjalan mulus begitu saja, akan ada hambatan dan tantangan menjadi keniscayaan. Namun tak perlu khawatir, bukankah inti dari koperasi adalah kesadaran penuh untuk bekerjasama dan bertanggung-jawab atas seluruh tindakan yang kita lakukan. Jadi mengapa harus takut ? []

Televisi : Total Hegemoni

2011-04-21T16:29:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Kini hampir di setiap rumah selalu hadir sebuah kotak ajaib bernama televisi. Tanpa kehadirannya kehidupan manusia seakan-akan menjadi tidak menarik lagi. Menjadi suatu hal yang menarik untuk memperbincangkan atau tepatnya mengkritik keberadaan televisi ditengah kehidupan manusia. Diakui atau tidak televisi telah mampu mengubah kehidupan manusia modern saat ini.

Kotak ajaib itu seakan telah menjadi suatu hal yang suci bagi peradaban manusia. Pemujaan terhadap televisi juga sudah menjadi lumrah. Televisi berhasil meraih posisi yang dijadikan sebagai panduan atau sebagai refrensi dalam kehidupan manusia mulai dari cara mereka berpakaian, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, barang-barang yang mereka gunakan, tata rambut, cara bertingkah laku hingga menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Manusia menemukan hiperrealitas dalam kotak ajaib itu, seakan-akan apa-apa yang menjadi sajian dalam televisi adalah bentuk nyata kehidupan manusia.

Dampak negatif dari keberadaan televisi sangatlah luas. Lihat saja semenjak adanya televisi, tayangan-tayangan semacam aksi kekerasan, erotisme dan pornografi menjadi hal yang lumrah. Celakanya lagi tayangan-tayangan seperti itu seringkali disaksikan oleh anak-anak. Akan sangat mudah lah dalam merusak generasi bangsa oleh karena satu hal saja : televisi.

Salah satu senjata televisi yang mampu menghipnotis mayoritas manusia adalah sajian iklan nan canggih, inspiratif dan kemasan yang sangat menarik. Adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk mengetahu siapakah yang berada di belakang layar spot iklan yang selalu tampil beberapa detik dalam televisi. Siapa lagi kalau bukan mereka kaum kapitalis yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan periklanan yang konon katanya juga telah dikuasi oleh asing. Tokoh-tokoh dibalik layar itu telah berhasil menjalankan misinya untuk meng-agenda setting pola pikir para penikmat televisi.

Proses agenda-setting rasanya berjalan secara perlahan namun pasti memasuki relung-relung alam bawah sadar sehingga tanpa disadari menumbuh-kembangkan benih-benih konsumerisme yang memang sudah menjadi “ciri” manusia modern yang materilaistis.

Walau hanya beberapa detik saja apa yang ditayangkan dalam kotak ajaib itu ternyata mampu menggiring kesadaran kita untuk mencintai sebuah budaya baru budaya yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya sepanjang perjalanan peradaban umat manusia, yaitu budaya konsumerisme, memaksa manusia untuk membeli dan mengkonsumsi lebih banyak barang dan lebih banyak lagi walaupun barang-barang yang kita konsumsi atau kita beli itu belum tentu barang yang sejatinya menjadi kebutuhan kita. Hasrat kita dimanipulasi untuk terus bekerja dengan lebih keras untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, tentunya hal ini berguna untuk memenuhi keinginan kita untuk terus mengkonsumsi.

Selain sajian-sajian iklan yang berhasil menjadi sasaran eksploitasi ekonomi, banyak hal lain yang menjadi dampak atas keberadaan televisi di tengah kehidupan manusia. Diantaranya adalah televisi telah berhasil mereduksi nilai-nilai dan kualitas seni serta selera penonton. Karena biasanya pemrograman acara siaran yang berorientasi pada aspek hiburan biasanya mengacu kepada apa yang paling menarik buat penonton. Sehingga dengan program-program yang ditayangkan telah berhasil mendikte manusia mana yang “baik” dan mana yang “buruk” sesuai dengan kemauan tokoh-tokoh di balik layar televisi.

Karena standar baik dan buruk telah direkayasa sedemikian rupa maka moralitas para penontonlah yang jadi taruhannya. Seksualitas dan kekerasan terumbar begitu saja lewat kotak ajaib ini. Sajian-sajian tersebut mampu menembus alam bawah sadar manusia yang berdampak si penonton akan menjadi follower setia arus yang dibuat televisi.

Singkat kata, kotak ajaib itu menjebak kita untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang televisi inginkan sebagaimana tayangan-tayangan yang ditayangkan, termasuk juga menginspirasi kita untuk berlaku kriminal dan kekerasan sebagaimana yang disuguhkan dalam film.

Kita tidak pernah sadar bahwa dibalik kotak ajaib itu terdapat orang-orang cerdas yang merancang tayangan yang kita konsumsi, merancang tujuan-tujuan mereka menjadi keinginan-keinginan kita, merancang apa yang seharusnya kita katakan sebagai sebuah kebenaran, merancang bagaimana hidup kita semakin terikat pada siklus kerja dan konsumsi yang semakin melelahkan tapi membuat kita tetap nyaman.

Rancangan itu berupa tawaran-tawaran makna yang wajib kita amini kebenarannya, karena mustahil bagi kita untuk mendialogkan makna-makna tersebut, karena kita adalah konsumen pasif atas makna-makna itu, dan tentunya kita harus puas pada hal itu.

Kesadaran-kesadaran akan makna itu terintegrasi dalam alam bawah sadar kita, terekam dan menjadi bagian dari keseluruhan kesadaran kita, dan menjadi perangkat kesadaran kita untuk memandang dunia.

Nalar kritis kita perlahan mulai tumpul saat makana-makna itu mulai meneggelamkan daya pikir kita ke dalam jurang kepalsuan, sehingga kita adalah apa yang ada di televisi.

Seruan Aksi

Sebagai mahluk yang punya kesadaran tinggi dan memiliki akal sehat, maka sudah seharusnya kita tidak lagi terbuai begitu saja atas apa yang disajikan dalam televisi. Mainstream yang ditayangkan dalam televisi tidak selamanya benar bahkan kebanyakan adalah justru kebohongan-kebohongan yang dirancang dan dijadikan sebuah “kebenaran”. Bila memang televisi tidak bisa lagi menjadi sahabat yang baik bagi manusia, maka sudah saatnya kita sendiri yang harus membentengi diri dari sajian-sajian televisi yang tidak edukatif. Bentengi diri kita dan juga saudara-saudara kita untuk tidak terjerumus bujukan-bujukan dan pembodohan yang sering dilakukan televisi. Matikan televisimu atau jika perlu lakukanlah hal yang lebih ekstrim : buang dan bakar telivisimu sekarang !. []

Kebijakan Publik dalam Perspektif Habermas : Potensi Demokrasi Deliberatif

2011-04-10T23:21:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Avant Propos

Pasca robohnya rezim orde baru semangat demokrasi masyarakat Indonesia semakin menguat. Bak anak ABG yang sedang mengalami puberitas, terjadi luapan kebebasan. Masyarakat jadi ingin lebih tahu dan sudah mulai berani menuntut ini-itu setelah puluhan tahun suara mereka dibungkam. Namun ditengah perjalanannya proses pembelajaran demokrasi seakan kembali layu, suara mereka lambat laun lenyap ditangan segelintir elit.

Demokrasi masih ada, tapi tak tentu arah. Seperti yang dikatakan oleh O’Donnell dan Schimitter (1993) yang menamakannya sebagai fase “transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana”. Sesat arah ini tentu tak bisa dibiarkan berlama-lama, sudah lebih dari satu dekade pasca rezim otoriter runtuh, namun perubahan yang diharapkan tak kunjung datang.

Kebijakan publik adalah arena yang bisa menjadi indikator keberhasilan pemerintah menjalankan amanah dari masyarakat. Bila kebijakan yang hadir bersifat populis dan egaliter tentu nilai plus akan didapat pemerintah, begitu sebaliknya. Tak harus ranah implementasi, kualitas kebijakan bisa dilihat dari proses pembentukannya. Apakah masyarakat dilibatkan atau tidak, ini bisa jadi hal mendasar yang patut mendapat kajian lebih.

Demokrasi di Indonesia baru sebatas demokrasi prosedural. Yang terjadi justru adalah psudeo-democracy, rakyat tak bisa berperan lebih. Partisipasi rakyat sebatas dalam pemilu yang begulir rutin, yang nyata-nyatanya hak memilih tersebut secara tidak langsung rakyat harus merelakan pula haknya untuk beraspirasi akan dirampas oleh orang-orang yang mereka pilih dikemudian hari. Partisipasi rakyat belum terwujud dalam konfigurasi politik real Indonesia. Sialnya, state apartus atau para elite negara malah menodai dari amanah kebijakan publik. Dengan kondisi demikian, kebijakan publik yang harusnya bersifat demokratis, rasionalis, idealis, dan realistis tidak terjadi.

Dalam bahasa saya, bahan-bahan material proses produksi kebijakan publik menjadi reduktif. Pertukaran kepentingan yang melandasi formula sebuah kebijakan publik tidak muncul karena dimonopoli oleh sekumpulan elite atau politikus negara saja. Masyarakat tidak dilibatkan (sama sekali) dalam perbincangan tentang kebijakan publik. Kondisi seperti ini lah yang malah membuka pintu lebar-lebar masuknya kepentingan elitis yang akan mendistorsi kebijakan publik.

Demokrasi Deliberatif Habermas

Situasi ‘demokrasi’ yang tidak sehat ini perlu segera disembuhkan. Rakyat sudah jengah dengan kebijakan yang tidak rasional demi untuk kepentingan elitis. Perlu penelaahan ulang tentang ‘demokrasi’ yang berlaku di Indonesia.

Adalah seorang Jurgen Habermas, seorang ilmuwan sosial kritis Madzhab Frankfurt generasi kedua, menawarkan tentang demokrasi deliberatif. Habermas mengkritik pendahulunya yang memahami rasionalisasi (marxian) hanya sebagai praksis kerja. Padahal, Hegel sendiri membagi praksis jadi dua bagian: kerja dan komunikasi.

Latar belakang pemikirannya adalah pesimisme rasionalisme Barat dalam masyarakat kapitalisme-renta. Dalam kapitalisme-renta, rasio hanya bermakna dominatif melalui kerja yang berharsrat ekonomik dan naluris.

Meminjam istilah Lyotard dalam kondisi postmodern, yang bisa menjadi jalan keluar kejengahan manusia modern dalam kapitalisme-renta adalah komunikasi yang mengemansipasikan manusia. Komunikasi yang bukan tuan-budak, tapi setara-sejajar; bebas dari dominasi menjadi landasan demokrasi deliberatifnya. Kemudian ia mengkrongkitkan komunikasi kemanusiaan itu dalam konsep ruang publik (public sphere). Demokrasi deliberatif adalah derivasi konsep ruang publik dalam teori politiknya.

Secara sederhana, demokrasi deliberatif ditandai dengan adanya ruang untuk curhat, usul, atau kritik bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa pandang bulu, agar segala sisi kemanusiaan dapat diserap sistem politik-ekonomi atau ekonomi-politik. Sehingga apa yang dicita-citakan Habermas, kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil tercipta. Kebijakan tidak lagi dimonopoli oleh kaum elitis, baik itu negara atau bahkan pemilik modal, diskursus-diskursus “liar” yang terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik.

Indonesia ?

Latar locus pemikiran Habermas ini adalah kapitalisme-renta Eropa Timur atau Amerika. Namun tidak berarti dasar pemikirannya tidak berlaku untuk konteks ke-Indonesia-an. Apalagi (katanya) Indonesia memiliki pancasila sebagai landasan demokrasinya. Demokrasi pancasila (katanya) mengutamakan musyawarah mufakat, dengan demikian memiliki kesamaan point dengan demokrasi deliberatifnya Habermas.

Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warganegara (bukan hegemoni elit).

Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan, yang hari ini berlaku di Indonesia yang malah menjadi demokrasi prosedural semata.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah revitalisasi ruang publik. Ruang publik adalah tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik bisa berwujud kebebasan pers, bebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum (Saefullah : 2000).

Ruang publik memiliki fungsi signifikan, yakni sebagai ruang dimana opini publik yang otentik, kritisme masyarakat terhadap kekuatan politik maupun ekonomi demi mencapai keseimbangan dan keadilan sosial, dapat terbentuk dan tersebar luas kepada seluruh warga negara, sekaligus sebagai penekan terhadap segala bentuk manipulasi ruang publik.

Manipulasi ruang publik ini lah yang harus “diwaspadai”. Dengan perkembangan kapitalisme yang begitu pesat, sampai bisa menembus organ-organ publik yang semula menjadi tempat diskusi publik seiring waktu mulai berubah fungsi. Struktur ruang publik berubah dari ruang diskusi rasional, debat, dan konsensus menjadi wilayah konsumsi massa dan dijajah oleh korporasi-korporasi serta kaum elite dominan.

Habermas menawarkan agenda untuk merivitalisasi ruang publik dengan cara memulai proses pada upaya pembentukan konsensus rasional bersama dan menekankan pada opini publik yang bersikap kritis terhadap hegemoni kekuaatan politik dan ekonomi daripada opini yang sudah termanipulasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Habermas mengharapkan opini publik tersebut nantinya akan mempengaruhi proses pengambilan putusan dalam struktur politik dan hukum yang mapan. Kapasitas yang dimiliki ruang publik juga digunakan untuk mengawasi bagaimana sistem politik bertindak.

Couverture

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan multi-kepentingan yang muncul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan oleh sekelompok elit saja.

Sudah saatnya Indonesia harus mampu mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada warga negara untuk beraspirasi melalui organ-organ publik di ruang publik. Ruang publik yang bersifat bebas, terbuka, mudah diakses oleh semua orang, transparan dan otonom. Tak ada pihak lain (negara/pemodal) yang mengintervensi ruang ini. Diskusi-diskusi publik harus segera mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kebijakan publik yang hadir adalah benar-benar hasil demokrasi deliberatif.

Hugo Chavez di Venezuela, dengan acara mingguannya, Alo Presidente, bisa menjadi salah satu contoh konkret pembentukan ruang publik. Dengan mata telanjang, rakyatnya dapat melihat bagaimana komunikasi bebas dominasi terealisasikan. Atau dengan pemebentukan dewan komunalnya didaerah-daerah Venezuela yang menjadi ruang publik untuk menentukan aspirasi anggota masyarakat.

Komitmen pemimpin akhirnya menentukan. Ruang publik sebagai manifestasi demokrasi deliberatif sulit terwujud bila tidak ada political will dari negara. Habermas memang tidak menganjurkan sebuah revolusi, namun jika negara tidak memperlihatkan itikad baiknya untuk lebih bersikap akomodatif dan responsif, maka tak ada salahnya rakyat sendiri lah yang memperjuangkan, bahkan merebutnya. []

PKL di Purwokerto : Sebuah Analisis Awal

2011-03-26T22:12:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

... Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 UUD 1945)

Jangankan manusia, semut pun bisa marah bila dia merasa dirinya diinjak-injak, begitu pula yang kini dirasakan oleh para pedagang kaki lima (PKL) di sekitaran Jalan Jenderal Soedirman dan Pasar Wage, Purwokerto. Beberapa waktu ini akibat letupan issu relokasi (penggusuran ?) PKL, Purwokerto semakin memanas. Aksi-aksi penolakan terus dilakukan baik dari pedagang, LSM sampai elemen mahasiswa yang senantiasa berkomitmen untuk menuntut keadilan pada Pemda Kabupaten Banyumas.

Wejangan orang tua dulu, “bekerja apapun yang penting halal”, kini tampaknya tidak berlaku lagi untuk masalah ini. Para pedagang yang berusaha bekerja untuk menafkahi keluarganya secara halal harus terusik oleh otoritas pemerintah daerah. Dengan alasan karena keberadaan PKL mengganggu pengguna jalan. Suatu alasan klise.

Dalam benak pedagang hanya terpikirkan bagaimana caranya bisa bekerja untuk memenuhi kebetuhan sehari-harinya. Ketika ada pihak yang berusaha merampas mata pencaharian untuk hidup, maka telah sukseslah untuk membunuh secara perlahan rakyat yang mencari penghidupan dengan menjadi PKL.

Permasalah PKL memang menjadi suatu yang dilematis, kerena bagaimanapun keberadaanya adalah menjadi ruang penghidupan bagi banyak orang. Namun sayang mereka selalu dijadikan pula sebagai biang masalah pengganggu keindahan kota. Perlu pengkajian secara mendalam dan tentunya dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, tidak melulu dilihat secara estetika, karena persoalan PKL terkait juga dengan aspek ekonomi dan sosiologis, dengan tujuan bisa menghadirkan solsusi yang benar-benar solutif.

PKL adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang terpaksa menghadapi realita kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian rakyat. Robinson (2001) menjelaskan bahwa munculnya pedagang kecil informal merupakan konsekuensi dari disfungsi kebijakan ekonomi. Mengacu pada pendapat ini, maka permasalahan PKL akan hilang dengan sendirinya jika program pembangunan ekonomi pemerintah mampu menghidupkan dinamika usaha kecil dan menengah, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Jadi sangat tidak bijak bila pemerintah selalu menyalahkan mereka sebagai biang keladi pesoalan keindahan kota karena justru sebaliknya yang bertanggung jawab atas hal ini adalah pemerintah sendiri.

Semakin tahun jumlah PKL di Purwokerto semakin meningkat namun tempatnya terbatas sehingga pemerintah seringkali melakukan penertiban atau lebih tepatnya penggusuran (penelitian Mahasiswa Fisip Unsoed, Nizar dkk, 2008). Seharusnya ini bisa jadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif mengatur permasalahan ini. Menjamurnya PKL adalah jalan lain yang harus tempuh oleh para pencari kerja karena sebagaimana yang diketahui kesempatan kerja di sektor formal sangat sulit didapat.

Padahal bila kita menggunakan ‘mata hati’ untuk melihat para PKL, sejatinya mereka adalah manusia-manusia yang memiliki etos kerja tinggi, jiwa enterpreneur dan keteguhan hati yang kuat. Tengok saja mereka tidak pernah merasa malu untuk bekerja sepanjang hari dengan penghasilan yang belum pasti, sembari pungutan-pungutan (retribusi ?) masih terus diberikan kepada petugas.

Raperda Telah Diketuk

Perda untuk mengatur PKL di Banyumas akhirnya diketuk (22/03/2011). Isi Perda yang disahkan oleh DPRD Banyumas ternyata tidak menguntungkan rakyat terutama PKL. Dalam perda tersebut terdapat point yang bisa ‘membahayakan’ masa depan PKL, tidak hanya yang ada di Jalan Jenderal Soedirman saja, bahkan seluruh PKL yang ada di Banyumas. Karena dalam isi perda tersebut memuat tentang otoritas penuh Pemda untuk melakukan tata letak PKL tanpa ada ruang interaksi dan feedback yang melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat, (pasal 6 Perda Penataan PKL Kab. Banyumas) sehingga ruang demokratisasi akan tertutup rapat.

Dalam teori sistemnya David Easton (1953), sebuah kebijakan adalah hasil dari input, sistem (proses) dan output. Sederhananya teori sistem seperti organisme dalam biologi, yakni masyarakat saling tergantung satu sama lain. Kelangsungan suatu sistem tergantung dari pertukaran masukan (input) dan keluarannya (output) dengan lingkungannya. Pengaruh lingkungan, baik yang intrasocietal maupun yang extrasocietal mengalir masuk dalam sistem politik sebagai tuntutan-tuntutan maupun sebagai dukungan-dukungan yang tiada lain dalam teori ini disebut dengan input.

Input dalam perda PKL tersebut cendrung reduktif karena tidak memperhatikan unsur tuntutan (demand) dari para PKL (masyarakat), bahkan menafikan juga energi lain yakni unsur dukungan (support) yang berasal dari LSM, organisasi massa dan gerakan mahasiswa (pressure group). Jadi bagaimana mungkin kerja sistem bisa berlangsung tanpa adanya bahan dasar yang akan dijadikan produk akhir (kebijakan).

Dalam waktu dekat tertanggal 26 Maret 2011 Pemda telah menyiapkan relokasi PKL Jalan Jenderal Soedirman, yang sebelumnya PKL Pasar Wage Relokasi yang dilakukan oleh pemda tidak bisa dianggap sebagai penataan, lebih tepatnya penggusuran, karena solusi relokasi baru di Pasar Wage lantai dua sama sekali tidak bisa memecahkan bahkan malah menambah permasalahan.

Hal yang sangatlah manusiawi jika para pedagang melakukan penolakan relokasi tersebut. Ditambah pedagang yang berlokasi di Pasar Wage pun turut menolak relokasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya pendapatan sampai 80% PKL Pasar Wage yang dipindahkan ke lantai 2. Hal ini akan merambat ke seluruh penjuru Banyumas dalam penyikapan PKL oleh Pemerintah Daerah. Akhirnya program relokasi malah menjadi momok sangat menakutkan bagi masing-masing pedagang.

PKL bukanlah sampah kotor yang harus dibersihkan. Paradigma yang menjadikan PKL sebagai sebuah beban harus segera dirubah. Bila kita menyempatkan diri menengok PKL-PKL yang ada di Purworkerto, kita bisa menginsayafi secara penuh bahwa keberadaan mereka sampai detik ini masih bisa berlangsung justru karena adanya ‘demand’ yang menginginkan jasa PKL tersebut. Ada interaksi simbiosis mutualisme antara PKL dengan masyarakat.

PKL justru bisa menjadi mitra bagi pemda karena secara tidak langsung kehadirannya telah membantu mengurangi pengangguran, punya peran sebagai shadow economy, serta menjadi alternatif untuk supply pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Menimbang kemanfaatan PKL tersebut, lantas mengapa harus ada tindakan represif berupa penggusuran dari pemda ? Atau jangan-jangan keindahan kota dianggap lebih penting daripada masalah kemiskinan dan pengangguran ?.

Tuntutan dan Demokrasi

Tuntutan masyarakat dalam demokrasi selalu diibaratkan dengan suara Tuhan. Konsep dari, oleh dan untuk rakyat seharusnya bisa jadi pedoman langkah yang dilakukan setiap pemerintah daerah manapun. Konteks permasalahan ini, pemda cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan persoalan , input berupa tuntutan para pedagang tidak menjadi pertimbangan.

Negeri ini dikenal selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sudah menjadi kewajiban bagi pemda untuk membuat kebijakan yang tentunya lebih humanis dan tidak menindas warganya. Penggusuran bukanlah solusi, karena para pedagang perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya.

Persoalan PKL tidak selamanya harus ditanggapi dengan bentuk penggusuran. Penataan PKL di Galabo (Geladak Langen Bogan), Solo misalnya bisa dijadikan salah satu inspirasi yang menarik bagi Pemda Banyumas. Yang diperlukan saat ini adalah solusi kreatif bukan solusi represif karena sekali lagi mereka bukanlah kotoran yang harus dibersihkan tapi asset yang harus diberdayakan. []

*) Tulisan ini disebarkan kepada para PKL, mahasiswa, dan masyarakat sekitar Purwokerto untuk seruan aksi berjuang bersama dalam aksi gabungan bersama PKL menuntut ‘Penolakan Penggusuran Terhadap PKL se-Banyumas’ Hari Sabtu, 26 Maret 2011.

Mahasiswa dan Buku: Merajut kembali Tali Kasih

2011-03-17T22:01:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Ada hantu berkeliaran di kampus, hantu keengganan mahasiswa untuk membaca buku

Sebagai kaum intelektual, mahasiwa dibebankan untuk menjadi mahluk yang ’serba tahu’. Keserba-tahuan ini mahasiswa akan dapatkan di kampusnya baik itu di dalam ataupun diluar kelas. Dikelas, mahasiswa belajar tidak menghabiskankan waktu yang lama. Sekitar dua-tiga jam sehari, dan itu pun dengan sistem pendidikan yang bertahun-tahun secara substansi tidak pernah berubah, cendrung membuat proses belajar (mengajar?) monoton. Satu arah, handout oriented, kaku, dan mahasiswa selalu menjadi korban kekerasan simbolik yang dimiliki oleh sang pengajar (dosen).

Bila kondisi dalam kelas cendrung demikian, lantas apa yang akan diperoleh mahasiswa ? Sebatas bahan ajaran dikelaskah ? Lalu pertanyaannya : akankah cukup ? Tentunya tidak. Dunia kampus memang tak seperti halnya sekolah, mahasiswa sejatinya harus bisa menjadi pusat dalam proses belajar. Mahasiswa harus mampu berinovasi dan selalu mencari tahu tentang apa yang berhubungan dengan dunia intelektualitasnya. Proses pencarian tahu inilah yang membuat tidak cukup bila belajar hanya ada didalam kelas.

Disetiap kampus selalu berdiri perpustakaan-perpustakaan yang menghadirkan literasi multi-presfektif dan multi-science. Diperpustakaan pastinya selalu hadir ratusan bahkan ribuan buku yang sudah bersusah payah melakukan rayuan-rayuan kepada mahasiswa untuk segera menjamah dan bercinta dengannya. Namun sayang, tidak semua mahasiswa mau menjamah buku untuk penyegaran rohani intelektualnya. Adapun hal yang sangat memaksa mahasiswa untuk membaca buku tiada lain bila ada tugas-tugas yang dibuat oleh dosennya. Untuk kasus ujian, mahasiswa cukup membaca bahan ajar satu malam sebelum waktu ujian. Tragis !.

Bila kondisi terus demikian maka analogi dari saya adalah seperti ini ; buatlah sebuah lingkaran besar yang mana isinya adalah total seluruh kajian/materi dari sebuah ilmu (di kampus lebih sering dikenal dengan sebutan matakuliah). Kemudian didalam lingkaran tersebut buatlah lingkaran yang lebih kecil lagi yang mana isinya adalah materi/kajian yang hanya dikuasai dikuasai oleh dosen. Ingat dosen adalah manusia biasa, pasti akan memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penguasaan materi suatu ilmu, begitu juga dalam penyampaian (sharing knowladge) akan dibatasi pula oleh waktu yang sedikit. Maka buatlah lingkaran yang lebih kecil lagi didalam lingkaran materi/kajian yang dikuasai oleh dosen yaitu lingkaran yang berisi materi-materi yang hanya mampu tersampaikan didalam ruang kelas. Dari analogi tersebut cukup bisa menggambarkan bahwa ternyata apa yang di(ter-)sampaikan oleh dosen kepada mahasiswa adalah tidak seberapa dibanding dengan total keseluruhan materi dari suatu ilmu. Dan sialnya reduksi materi/kajian tersebut tidak sampai disini. Akan ada satu lingkaran yang lebih kecil lagi yang harus dibuat didalam lingkaran berisi materi yang tersampaikan oleh dosen tersebut, yakni lingkaran yang berisi materi yang hanya langsung bisa diserap oleh si mahasiswa. Ternyata yang mahasiswa dapatkan masih sangat (sekali lagi sangat) kecil bukan ?

Books Lover

Mahasiswa dan buku bak menjadi pasangan yang tidak pernah akur atau mungkin lebih tepatnya justru pasangan yang belum pernah bertemu. Ada fenomena-fenomena yang melatar belakangi mengapa ini terjadi. Paradigma bahwa buku ini begini-begitu, tidak sexy untuk dijamah, kesan kalau orang yang suka baca buku hanya orang pintar saja dan alasan irasional lainnya itu perlu dikesampingkan. Atau penyakit yang sudah mulai mewabah dikalangan mahasiswa semacam perilaku hedonis telah menjadi penghambat dalam meningkatkan gairah membaca (buku).

Meminjam konsep Soren Kierkegaard, seorang eksistensialis asal Denmark tentang dialektika eksistensialis-nya yang menyatakan pada tahap pertama dalam perkembangan religiusitas manusia adalah tahap estetis yaitu ketika manusia bereksistensi berdasarkan prinsip kesenangan indrawi. Pola hidup mahasiswa yang hedonis inilah bentuk pengejaran eksistensi estetik. Itulah keterombang-ambingan individu oleh dorongan indrawi dan emosi. Kesenangan akan terus mereka kejar dan jadi tujuan utama untuk menggapai hasratnya. Mahasiswa cenderung membiarkan diri dikuasai naluri sensual dan mood. Mahasiswa malah lebih senang mengalokasikan budget dan waktu senggangnya untuk shoping, fashion, jalan-jalan, nongkrong daripada untuk membeli atau membaca buku. Kemudian, dampaknya bisa muncul keyakinan tentang kebaikan adalah jika mampu memberikan kepuasan pada diri sendiri. Tanpa sadar mereka tak pernah mencapai kesatuan batiniah dan tidak berkepribadian matang.

Slogan klasikl ‘buku adalah jendela dunia’ tentu bukanlah suatu yang mengada-ada. Lebih sering membaca, lebih terbuka pula cakrawala pengetahuan yang dimiliki. Mahasiswa tidak akan lagi berpikiran sempit bila memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Dengan sering membaca buku pula akan membangun fondasi melalui penataan bata-bata ilmu dan pengetahuan sehingga meningkatkan kualitas landasan berpikir dan bertindak mahasiswa, atau lebih hebatnya bahkan bisa mempengaruhi cara pandang mahasiswa tentang dunia. Bukankah itu menarik ?.

Mari mulai meningkatkan gairah kembali minat membaca dan menjadi seorang pecinta buku, karena akan banyak hal ‘baru’ yang ditemukan lebih dari yang didapatkan didalam kelas. Mulai saat ini sisishkan budget uang pulsamu untuk membeli buku dan alokasikan waktu kosongmu untuk menjamah buku-buku. The last words, ada sebuah ungkapan klasik bahwa ‘manusia itu apa yang ia baca’. Dengan kata lain jika mahasiswa tidak membaca apa-apa berarti dia memanglah bukan apa-apa.

Mahasiswa dan buku, bersatulah !

Menengok yang Lain Selain Panggung Politik

2011-03-07T15:56:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Perpolitikan Indonesia kembali membuka episode baru namun dengan tema lama : koalisi. Tak tampak wajah kekompakan. Keretakan pun menghiasi tembok koalisi. Partai-parta mulai menciptakan formasi ideal untuk menyerang dan bertahan dalam kekicruhan tersebut. Isu persiapan untuk 2014 mulai diperbincangkan sebagai alasan kekicruhan tersebut. Benar-benar wajah klise politik Indonesia. Para petinggi,pejabat,politikus kita malah asyik “bermain game” ditengah kondisi rakyat yang menderita.

Kelucuan-kelucuan panggung politik bisa disaksikan gratis oleh rakyatnya yang lapar. Semisal perkataan Abu Rizal tentang Golkar yang sudah merasa kenyang dengan kekuasaan. Perkataan ini menjadi sorotan banyak pihak, timeline jejaring informasi twitter pun dihiasi oleh kicauan-kicauan tentang perkataan lucu ini. Sindiran-sindiran yang asyik berkicau dengan bebas, sampai seorang Moehamad Goenawan pun mengkhususkan bertweet ria dengan tema koalisi pada minggu malam (6 Maret 2011).

Tulisan ini hadir bukan untuk menganilis tentang isu keretakan koalisi tersebut. Saya tidak terlalu faham dengan logika politik, dan memang sudah banyak pula yang menulis analisa tentang ini seperti oleh seorang analis politik dan kebijakan publik bernama Hanta Yuda Ar yang dimuat di Harian Kompas (7 Maret 2011). Tulisan ini hadir dari kegelisahan (sebutlah) seorang rakyat sipil yang tidak tahu-menahu tentang dunia politik.

Di Tengah Padang Pasir Reshuflle

Reshuflle, mahluk apa itu ? sampai-sampai semua berita di televisi menginformasikan hal ini. Semacam monster kah atau robot penghancur ? sehingga patut menjadi bahan perdebatan sengit di kursi-kursi yang mewah disana. Tidak semua rakyat tahu apa sebenarnya yang sedang para politikus lakukan, atau yang sedang dibincangkan. Kata-kata semacam koalisi, reshuflle, atau apalah itu masih terdengar asing ditelinga rakyat.

Ditengah persaingan drama politik, ada jutaan jiwa yang berpredikat sebagai rakyat miskin. Lantas hubungan rakyat miskin dengan mahluk reshuffle ini apa ? Tidak ada. Walaupun seorang Abu Rizal Bakrie setelah ucapannya tentang Golkar yang kekenyangan kekuasaan menjelaskan bahwa konsentrasinya hanyalah untuk kepentingan bangsa. Lantas kepentingan bangsa seperti apa yang diperjuangkannya ?. Dengan mencoba mempertahankan status qou ?.

Rahasia umum partai-partai yang duduk di parlemen hanya mementingkan kepentingan partainya tidak bisa membuat kenyang perut rakyat kecil. Sebenarnya sudah terditeksi dari awal, karena partai-partai yang duduk di parlemen sama sekali tidak memiliki ideologi yang jelas, hari ini A, besok B, mungkin lusa C. Begitulah, sesuai dengan kesempatan yang ada. Sialnya walaupun memunculkan saling serang partai, frame yang lebih besar dari pemerintahan masih sama, begitu-begitu saja. Distir dengan bebas oleh pihak luar (asing), baik itu kebijakan politik, sosial dan ekonominya.

Jika frame-nya masih demikian, siapa yang menang (sebutlah kekicruhan ini sebagai kompetisi) tidak akan berpengaruh sama sekali bagi rakyat. Rakyat akan kembali menjadi tumbal, dan menjadi korban abadi. Rakyat hanya terbengong sambil menahan rasa laparnya dengan ulah para politikus. Reshuflle masih sangat jauh dari agenda dan kepentingan rakyat miskin. Lalu seperti ini kah bentuk ideal demokrasi ? Saling berdebat dan menjatuhkan yang tak pernah kunjung usai. Jika mereka yang sedang berkompetisi disana adalah benar-benar menyuarakan rakyat, lantas mengapa hanya game ini yang terus dipermainkan. Mementingkan perihal suistanaiblitas koalisi dibading mengurus masalah yang nyata, seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Karena menyangkut ancang-ancang 2014 nanti ? 2014 itu untuk siapa ? untuk kepentingan mereka lagi kah ? lantas rakyat mau dibawa kemana ? ah lalu mengapa juga rakyat harus (diwajibkan) memilih pada saat pemilu padahal sudah jelas sudah sekian lama kita sebagai rakyat terus menerus dibodohi. Wah jangan-jangan memang rakyat sudah berhasil dibodohkan secara sistematis oleh orang-orang terpilih tersebut.[]

Tentang Wacana Pembubaran Dekopin dan Kementrian Koperasi

2011-02-17T21:41:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Hari ini (17 Februari 2011) saya mengikuti acara seminar dan talkshow international cooperative fair yang diselenggarakan oleh KpME Universitas Indonesia. Saya sempat kecewa, karena sudah jauh-jauh datang dari kota kecil, Purwokerto, ternyata pembicara dalam seminar yang direncanakan datang, Dame Pauline Green (President of International Cooperative Alliance) dan Syarifudin Hasan (Minister of Cooperative and Small Businesses Republic of Indonesia), tidak jadi datang. Justru diganti oleh seorang kawan saya sendiri, yang mungkin tak perlu harus jauh-jauh pergi ke Jakarta bila ingin sekedar diskusi, Bapak Suroto, yang kini menjabat sebagai ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).

Seperti biasa dengan gaya agitatif dan berapi-api Bapak Suroto memanaskan suasana seminar, salah satu rekomendasi yang paling diingat adalah tentang pembubaran wadah tunggal Dekopin dan Kementrian Koperasi yang karena dirasa keberadaan lembaga tersebut adalah salah satu penyebab mengapa koperasi di Indonesia tidak berkembang karena intervensi dan over sympahti yang dilakukan oleh negara kepada koperasi. Dalam sesi pertanyaan saya sudah mengangkat jari berapa kali, namun sayang host lebih memilih peserta lain untuk bertanya.

Acara seminar pun selesai kemudian dilanjutkan dengan acara talkshow dengan pembicara dari Lapenkop, Bapak Arifuddin dan perwakilan dari kementrian koperasi yang saya lupa lagi namanya. Acara jadi agak menjemukan, karena pembicara dari kementrian cendrung hanya membaca kembali handout yang diberikan ke peserta. Singkat cerita talkshow tersebut memasuki arena tanya jawab yang tidak ingin saya sia-siakan, mumpung ada orang kementrian !

Pada intinya pertanyaan saya adalah terkait rekomendasi yang selalu berulang-ulang disampaikan oleh Bapak Suroto dalam acara seminar : pembubaran wadah tunggal Dekopin dan Kementrian Koperasi. Sengaja saya lontarkan pertanyaan tersebut, saya ingin tahu sudut pandang birokrat serta menginginkan pula agar suasana talkshow memanas, namun sayang jawaban dari perwakilan kementrian tersebut terlalu normatif, bahkan cendrung defence. Jawaban beliau adalah tidak perlu ada yang namanya pembubaran, namun sayang argumentasi yang disampaikan tidak begitu mengena. “Kementrian koperasi dan Dekopin masih diperlukan di Indonesia karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku”, ucapnya.

Legitimasi formal yang dijadikan argumentasi bukan substansi. Padahal dalam berbagai literasi tentang koperasi seringkali menujukan kesalahan konsep terkait negara yang hanya cendrung menjadikan koperasi sebagai agenda titipan, kemudian dengan adanya kedua lembaga tersebut justru malah mengde-otonomisasi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, sehingga sampai detik ini belum pernah ada koperasi yang tumbuh berangkat dari kesadaran anggotanya sendiri.

Bapak dari kementrian tersebut mengklaim bahwa kini eksistensi kementrian koperasi tidak lagi turut campur dalam permasalahan koperasi-koperasi di Indonesia. Peran kementrian koperasi lebih cendrung dibidang regulasi dan fasilitasi (kalau saya tidak salah dengar) juga hanya sebagai semacam pembimbing/pembina.

Bapak Arrifudin dari Lapenkop yang ternyata asosiasinya adalah Dekopin juga ikut serta menjawab pertanyaan saya. “Biarlah ini kan ruang intelektual sehingga perbedaan pemikiran sudah biasa”, mengawali jawabannya. Dalam presfektifnya, bahwa wacana tentang pembubaran kedua lembaga tersebut sudah lama hadir menjadi masukan. Masing-masing lembaga semacam Dekopin, Lapenkop, LSP2I, Kementrian mempunyai masukan masing-masing yang terus menerus didiskusikan. Jawabannya hampir sama karena lagi-lagi undang-undang yang berlaku adalah demikian. Namun beliau sedikit berbeda karena menyertakan jawaban bahwa dengan adanya wadah tunggal Dekopin memang suka tidak suka, mau tidak mau koperasi yang ada di Indonesia jadi harus nurut. Beliau pun memberikan contoh-contoh di negara yang koperasinya berkembang pesat tak ada wadah tunggal koperasi semacam Dekopin dan Kementrian koperasi. Memang wacana ini, lagi-lagi menurutnya, tergantung dari masing-masing orang yang melihatnya dan perlu dianilisi ulang. Jawaban yang kurang memuaskan bagi saya.

Kedua pembicara telah selesai menjawab, namun ternyata pertanyaan ‘kontroversial’ ini tak cukup dijawab oleh kedua narasumber. Seorang lainnya dari kementrian koperasi yang sedang duduk di kursi peserta pun ikut menjawab. Beliau menuturkan persetujuannya tentang pembubaran kedua lembaga tersebut. Namun, bila kedua lembaga tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan. Kementrian koperasi masih diperlukan di Indonesia karena melihat sumber daya manusia yang ada di Indonesia masihlah kurang, makanya kehadiran kementrian koperasi perlunya disini untuk membina mereka. Juga terkait data, inilah salah satu peran penting dan dianggap masih perlunya kementrian koperasi dalam akumulasi data perkoperasian di Indonesia.

Ada tiga jawaban yang konklusinya sama : masih diperlukan kementrian koperasi dan wadah tunggal Dekopin. Saya ingin kembali bertanya dan memberikan opini, namun sayang tidak ada ruang feedback yang diberikan dalam acara talkshow tersebut. Acara talkshow berakhir dan saya cuma “ber-oh-oh ria”.

Ruang Perdebatan

Kehadiran peran negara (kementrian dan Dekopin) dalam perkoperasian di Indonesia sudah bercokol lama. Negara sepatutnya belajar dari masa lalu yang suram. Melihat kenyataan dilapangan, koperasi-koperasi di Indonesia yang sarat dengan sentuhan pembinaan pemerintah terutama lewat jalur KUD yang membuat koperasi tersebut tidak berkembang secara mandiri, dan tidak kokoh, tidak mengakar dari bawah.

Setidaknya pertanyaan yang juga bisa disebut sebagai kritik sudah saya lontarkan langsung ke orang-orang kementrian koperasi dan juga Dekopin. Saya pun sudah mendengar jawabannya. Menurut mereka kehadiran dua lembaga tersebut masih dibutuhkan.

Oh iya ada yang menarik, selepas acara talkshow selesai saya sempat menemui Bapak Arrifudin dari lapenkop. Dalam diskusi yang sebentar sebelum beliau pergi itu, beliau mengutarakan kalau secara pribadi (sekali lagi secara pribadi) beliau juga sebenarnya setuju dengan pembubaran wadah tunggal Dekopin. []

Alangkah Kejamnya Negeri Ini

2011-02-08T16:31:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

"Manusia adalah mahluk paling sempurna dan juga mahluk yang paling kejam"

Seorang kawan saya yang kristiani tadi siang mengabarkan sebuah berita yang cukup mengagetkan. Tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah dirusak massa. Bagaimana saya tidak terhentak, baru saja kemarin kita disuguhi berita duka tentang kekerasan di Cikeusik. Setidaknya ada empat orang yang menjadi korban “pembunuhan“ masa tersebut. Lantas, yang kini menjadi pertanyaan, lantas kemanakah hati nurani warga kita sekarang ?

Tadi pagi saya sempat melihat video kekerasan yang terjadi di Cikeusik. Pemandangan teriakan “Allahu akbar” diteriakan lantang dan seolah menjadi legitimasi perayaan kebrutlan yang dilakukan masa kepada jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Manusia-manusia itu seakan-akan menjadi manusia yang sedang menjalankan tugas suci untuk membunuh manusia lainnya dengan menggunakan dalih agama dan nama Tuhan. “Ini jelas pencemaran nama Tuhan !” tegas saya dalam hati.

Dongeng negeri kita gemah ripah lohjinawi ini kembali tidak terbukti. Situasi semakin kacau, ditengah keadaan pemerintah yang semrawut isu-isu sensitif semacam ini memang mudah sekali disusupkan. Teror bak menjadi santapan yang lumrah. Negara benar-benar alfa dalam pertikaian ini, seolah tidak mau pernah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bukankah konflik semacam ini bukan terjadi satu-dua kali.

Mahluk yang Beragama dan Bernegara

“Semua agama mengajarkan kebaikan”, begitulah kalimat yang sering kali didengar. Jika demikian mengapa banyak sekali manusia yang melakukan kerusuhan atas dasar nama agama. Dua kasus terbaru kali ini memang berbeda, namun tetap dalam bingkaian isu sensitif di Indonesia : agama. Agama seolah menjadi suatu pemicu, munculnya umat-umat yang merasa dirinya paling benar kemudian ingin menguasai kebenaran versi mereka tersebut menjadi wacana yang semakin menjadi..

Dalih penodaan agama menjadi senjata ampuh yang sering dilakukan oleh para “pemimpin-pemimpin agama” di negeri ini. Contoh kasus Ahmadiyah, manusia-manusia suci merasa dirirnya tertantang kemudian ingin mewakili Tuhan untuk segera menyelesaikan tugas suci menghabiskan orang-orang yang dianggap kafir tersebut. Namun pertanyaannya apakah cara menyelesaikannya harus dengan kekerasan ?. Saya kira sebagai manusia yang masih punya hati dan pikiran yang jernih, pilihan demikian adalah pilihan bodoh.

Sepatutnya kita harus bisa melihat kondisi objektif yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negeri yang dihuni oleh penduduk yang heterogen. Indonesia dibangun bukan berdasar agama tertentu, melainkan kontrak sosial yang terwujud dalam konstitusi. Berangkat dari kondisi demikian, patutnya kita sebagai warga harus bisa menghargai satu sama lain, bila tercipta percikan-percikan konflik jangan pernah sekalipun menggunakan otot sebagai penyelesaian. Sudah ada konstitusi yang mengaturnya.

Agama adalah berkaitan dengan kepercayaan individual. Kepercayaan tersebut tidak bisa lepas dari interpretasi subyektif bahkan adakalanya kepercayaan tersebut sudah bersifat final dan sama sekali tidak memerlukan diskusi dan perdebatan ulang. Kemudian jika kasus Ahmadiyah karena argumen aliran sesat, lantas mengapa manusia yang merasa dirinya tidak tersesat memilih jalan untuk semakin menyesatkan mereka ?. Dengan solusi yang ditawarkan berupa pembubaran atau dengan dipaksanya Ahmadiyah keluar dari Islam tidak bisa menjadi solusi yang jitu. Analoginya bila ada orang yang tersesat dalam perjalan, kewajiban kita ialah cukup dengan menunjukan arah dan jalannya bukan dengan memukulnya.

Kasus yang dianggap sebagai penyelewengan/penistaan agama juga sebenarnya sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Ada baiknya kita yang hidup di era modern kembali mengacu pada sejarah tersebut. Ingat seorang K.H Ahmad Dahlam pun pernah dianggap sebagai seorang yang menyebarkan aliran sesat, namun penyelesaiannya sama sekali bukan dengan bentuk kekerasan. Bahkan kini organisasi yang dibentuknya, Muhammadiyah, menjadi salah satu organisasi besar di Indonesia. Kemudian adalah seorang Haji Misbach seorang muslim dan juga komunis yang pernah hidup beberapa puluh tahun lalu di Indonesia. Pada saat Haji Misbach masih hidup ada seorang bernama Djojosoediro membuat tulisan di salah satu media yang dimiliki oleh Martodharsono yang menyinggung umat islam kerena telah menghinakan Rasul. Namun Haji Misbach melawan penyelewengan tersebut tidak juga dengan kekerasan, melainkan dengan counter berupa tulisan-tulisan dan famplet. Bahkan beliaupun sempat mendorong untuk mendirikan sekolah dan pusat pengajaran uintuk semakin memperkokoh islam dilingkungannya. Sungguh jalan yang bijaksana. Djojosoediro sang penulis dan Martodharsono sang pemilik media akhirnya tidak mati konyol.

Kewaspadaan Warga

Kedua kasus yang terjadi di awal minggu ini memiliki background yang berbeda.Namun tetap perlu adanya kewaspadaan warga dalam menghadapai isu tersebut. Warga yang melakukan kekerasan di Cikeusik dan pembakaran gereja di Temanggung ternyata bukan aksi spontanitas melainkan telah terorganisir dengan rapih. Bisa jadi ada pihak-pihak yang ikut menyusup dan menjalankan kepentingannya. Melihat kondiisi bangsa yang sedang tidak sehat disertai oleh lemahnya kepemimpinan yang ada di Indoensia ini patut diselidik lebih lanjut. Pada intinya jangan mudah sekali terpancing dengan isu-isu bernuansa agama. Ada baiknya jika kita sebagai manusia yang merasa dirinya beragama untuk kembali mengkaji dan mendalami agamanya dengan benar. Setahu saya, Nabi Muhammad pernah berkata walaupun dalam kondisi perang, umat sama-sekali dilarang untuk merusak tempat ibadah. Lantas masa yang melakukan perusakan di Temanggung tersebut mendapat referensi darimana ?.

Padahal masih banyak sekali PR yang harus segera dikerjakan oleh bangsa ini. Sayang kalau misalnya permasalahan tersebut justru berkutat dalam hal yang sebenarnya sama sekali tidak perlu. Ada masalah yang lebih kongkrit terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, terutama kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang telah berhasil dihancurkan oleh kapitalisme yang terus berkembang di negeri ini. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat serta ditunjang oleh pendidikan yang tinggi , masyarakat bisa menanggapi isu-isu yang seperti terjadi di Cikeusik dan Temanggung ini dengan cara yang bijak dan tentunya waras. []

Protokol Kyoto dan Arogansi Negeri Imprealis

2011-02-02T00:10:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Manusia adalah mahluk yang paling bertanggung jawab terhadap kemunculan fenomena global warming. Kesadaran akan begitu bahayanya global warming bagi seluruh mahluk hidup di Bumi ini, memaksa para pemimpin negara-negara di dunia mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut. Saat ini, negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB sedang gencar membahas ancaman dan dampak global warming. Pada tahun 1992 di Rio de Jenairo, Brazil, kemudian kelanjutan pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang, di hasilkan sebuah persetujuan untuk mengurangi gas rumah kaca, terutama gas emisi karbon, penyebab global warming, yang dihasilkan oleh negara-negara industri. Kesepakatan di Kyoto ini kemudian lebih di kenal dengan Protokol Kyoto yang salah satu hasilnya ialah Flexible Mechanism, sebuah metode yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi industri. Namun masih ada negara yang masih menolak kesepakatan tersebut salah satunya adalah Amerika Serikat.

Amerika Serikat sampai detik ini belum mau mengurangi pemakaian emisi gas buang dari bahan bakar minyak karena itu akan merugikan industri perminyakan yang setiap tahunnya menghasilkan 450 miliar dollar AS per tahunnya. Padahal Amerika serikat sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di bumi yaitu 20,6% dari total keseluruhan emisi karbon yang dihasilkan.Protokol ini adalah salah satu instrumen terbesar yang di miliki umat manusia untuk menyelamatkan kehidupan di Bumi ini namun justru terganjal oleh karena adanya arogansi dari negara-negara maju yang tidak mau bertanggung jawab.

Kondisi Saat Ini

Delegasi Pertemuan ke-16 Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (COP-16 UNFCCC) yang diselenggarakan di Cancun, Meksiko akhir tahun kemarin menyatakan pentingnya menambah masa berlaku Protokol Kyoto. Protokol itu mewajibkan 37 negara maju menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar rata-rata 5,2 persen dibandingkan dengan level emisi GRK masing-masing negara tahun 1990 pada periode 2008-2012.

“Ini murni bisnis” itulah mungkin yang menjadi argumen Amerika Serikat mengapa menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto. Bila Pemerintah Amerika Serikat meratifikasi dianggap akan membatasi aktivitas ekonominya. Sebagaimana yang diketahui, Amerika Serikat adalah negeri kapitalis raksasa yang tentunya tak mau begitu saja menghentikan akumluasi arus kapitalnya. Padahal kondisi terkini semana yang diungkapkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bahwa emisi GRK global pada 2020 harus diturunkan 25 persen–40 persen dibanding kondisi 1990. Dengan kondisi tersebut tentu memaksa untuk penurunan emsi negara maju perlu ditambah dan juga dilanjutkan setelah tahun 2012 nanti. Data ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi umat manusia, bagamana tidak karena Amerika Serikat adalah penyumbang 20,6% dari total keseluruhan emisi karbon yang dihasilkan. Bahkan, menurut data yang dibuat oleh World Resources Institute pada tahun 1999 negara itu menghasilkan hampir lima milyar ton gas karbon. Itu berarti, bila dihitung dengan lebih cermat, rata-rata orang Amerika Serikat melepas gas karbon delapan kali lebih besar dari penduduk dunia lainnya.

Walaupun dunia terus menekan namun Amerika Serikat terus berkelit. Padahal negara-negara berkembang sudah lebih maju dengan melakukan aksi nyata. China , bahkan sudah sejak 1999 telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 19 % tanpa mengganggu roda ekonominya. Buktii kepiawaian negara berpenduduk terbanyak di dunia itu dalam menerapkan kebijakan energi yang efisien dan dengan melakukan konservasi energi.

Menjadi pertanyaan besar mengapa Amerika Serikat seakan-akan takut dengan protokol tersebut. Akan tetapi melihat kondisi Amerika Serikat selaku penganut faham kapitalisme yang taat maka kita dihalakan untuk bersikap curiga terhadap sikap arogannya tersebut.

Salah satu NGO internasional pemerhati lingkungan hidup, Green Peace dengan tegas menuding bahwa sikap Pemerintah Amerika tersebut adalah hasil dari sebuah rekayasa dan lobi dari para pengusaha terutama para pengusaha minyak di Amerika. Namun menjadi suatu hal yang sama sekali tidak elok, global warming bagaimanapun adalah masalah bersama, bila yang dipentingkan hanya melulu karena bisnis semata dan hanya untuk segelintir kaum saja, ini sungguh hal yang sangat kejam. Tindakan arogansi Amerika Serikat ini pun memunculkan kecemburuan negara-negara maju lainnya yang sebelumnya sudah memperlihatkan itikad baik, diantaranya adalah Jepang. Jepang tidak mau patuh lagi terhadap Protokol Kyoto karena merasa tidak fair jika diminta melanjutkan protokol. Dugaan yang menjadi alasannya lagi-lagi adalah karena bisnis. Namun pertanyaannya sampai kapan arogansi ini terus berlangsung ? []

Saya, Kakak dan Netbook Pemberiannya

2011-01-30T16:06:00.000+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Sekitar satu tahun yang lalu saya pernah membuat tulisan yang judulnya hampir serupa. Tulisan yang didedikasikan untuk seorang kakak yang sudah memberi saya sebuah hadiah berupa laptop. Laptop yang kemudian saya jadikan media kerja saya, baik di kampus maupun diluar kampus. Sangat terasa manfaatnya, komparasi produktifitas saya meningkat sebelum dan sesudah saya memegang laptop. Mesin ketik modern tersebut berhasil merasuki hidup dan menjadi setengah jiwa saya. Ibarat manusia si laptop tersebut pernah beberapa kali ‘jatuh sakit’ dan sialnya setelah masa satu tahun garansi berlalu penyakitnya tambah parah yang kemudian bak sebuah suratan takdir, malaikat pencabut nyawa mengambil nyawa laptop saya : rusak.

Sudah hampir tiga bulan saya ditinggalkan setengah jiwa saya. Mati gaya menjadi pembunuh waktu yang paling setia. Selama dua bulan tersebut saya menjadi nomaden user. Pinjam sana-pinjam sini untuk mengerjakan seluruh pekerjaan saya, termasuk proposal usulan penelitian yang baru di-acc oleh pembimbing dosen pertama beberapa hari kemarin.

Netbook

Selain merasa kehilangan, saya pun merasa bersalah yang sangat karena tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya miliki. Walaupun tidak murni karena kesalahan saya tapi tetap laptop hadiah tersebut rusak ketika berada ditangan saya. Ah memang karena dasarnya kakak saya adalah seorang yang baik, pasca mengetahui kalau laptop yang diberikan kepada adik pertamanya itu telah rusak, dia cuma berujar “ini juga salah kakak karena sudah berspekulasi membeli laptop dengan kualitas yang belum terjamin!”. Saya spechless.

Dia menjanjikan akan kembali meberikan saya sebuah mesin ketik modern tersebut namun kali ini pilihannya jatuh ke netbook yang harganya jauh lebih murah dan sesuai dengan kondisi budget. Tentunya saya kembali riang mendengarnya, dengan sedikit norak saya pun senyum-senyum sendiri tak karuan.

Saya bukan seorang gamer, atau desainer yang biasanya membutuhkan keberadaan komputer berspesifikasi tinggi. Saya seorang writter lepas yang cukup membutuhkan microsoft word dan sesekali menggunakan corel untuk bitmap dan layouting. Jadi tampaknya pilihan netbook sama sekali bukan masalah.

Tiga bulan setelah wafatnya laptop saya, akhirnya netbook yang dijanjikan telah hadir. Untuk kedua kalinya saya diberi sesuatu benda yang berharga dari kakak saya. Apakah ini disebut sebagai hadiah atau bukan tidak menjadi masalah yang penting kehadiran fasilitas ini tidak membuat saya kembali kontra-produktif. Proposal penelitian, dead line tulisan propaganda, dan aktifitas blogging bisa kembali saya lakukan. Semoga dengan keberadaan netbook baru dihadapan saya ini bisa kembali meningkatkan gairah saya berdialetika dan berbagi. Oiya untuk kesekian-kalinya saya harus mengucapkan terimakasih lagi. Terimakasih Kak !. []

Membangun Koperasi Progressif : Diskusi Imaji dengan Aidit

2011-01-08T17:48:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

“Apa yang kau tahu tentang koperasi, nak ?” tanya seorang lelaki berambut klimis pada saya. Lelaki itu sering dipanggil Amat oleh kawan-kawan dekatnya. Ya mungkin panggilan tersebut diambil dari kata Ahmad nama aslinya, Ahmad Aidit.

“Koperasi ?”

“Iya Koperasi” tegasnya kembali.

Sembari sedikit grogi saya pun menjawab pertanyaanya, “Setahu saya koperasi itu kumpulan orang yang bersatu dan bekerjasama secara sukarela serta otonom dalam mencukupi aspirasi sosial, ekonomi dan budaya”.

“Jawaban yang cukup baik untuk pemuda seperti mu, nak” ujarnya yang sedikit membuat saya merasa ge-er. “Ya, karena negeri ini memang membutuhkan tenaga dan semangat pemuda sepertimu dan wanita untuk terjun dalam kegiatan koperasi. “

Entah ada angin apa, saya yang dari tadi sore hanya duduk manis sendiri di salah satu cafe yang ada di Purwokerto. Ditemani satu cangkir kopi hitam, lima batang rokok sisa, dan laptop yang sedang dalam posisi online tiba-tiba didatangi oleh sosok yang sering kali saya lihat foto-fotonya terpampang dalam cover-cover buku. “Aidit, iya dia Ahmad Aidit si D.N Aidit itu !” gumanan saya dalam hati. Seorang Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia kini tepat berhadapan didepan saya duduk dalam meja yang sama.

“Kenapa kamu jadi diam ?” tanyanya.

“Ah tidak apa-apa Bung”

Saya grogi. Untuk mengurangi kegrogian, saya memutuskan untuk membakar sebatang rokok. Ditemani kepulan asap dan kebetulan diluarpun sedang turun hujan mensugestikan saya agar tidak terlalu merasa deg-degan.

Tanpa dipinta dia memberikan agitasi tentang koperasi dari sudut pandangnya.

“Tidak berbeda dari 47 tahun yang lalu ya. Ada sumber permasalahan yang sama, kapitalisme. Tapi tampaknya sekarang lebih tidak karu-karuan lagi ya nak. Bobrok sekali kondisinya. Rakyat Indonesia saat ini menghendaki perbaikan tingkat hidupnya dan karena itu membutuhkan koperasi sebagai salah satu alat untuk mencapai perbaikan itu. Walaupun demikian kita tidak boleh berilusi, mengira bahwa koperasi dibawah sistem masyarakat sekarang akan dapat mengatasi krisis ekonomi yang terutama menimpa rakyat pekerja.” Jelasnya sambil memesan secangkir kopi kepada seorang pelayan yang lewat.

Kesempatan ini sangat jarang. Jadi saya pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memburu dia dengan pertanyaan-pertanyaan.

“Lantas sistem seperti apa yang Bung kehendaki ?”

“Begini nak, koperasi dalam naungan kapitalisme dan koperasi yang bersifa sosialis memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan itu antara lain terlihat dalam hubungan hak milik. Dalam koperasi yang bersifat sosialis, misalnya koperasi produksi pertanian, tanah dan alat-alat produksi lainnya yang pokok adalah milik kolektif, milik dari koperasi yang bersangkutan, keadaan nama tidak mungkin terdapat dalam koperasi dibawah kapitalisme.”

“Dengan kata lain koperasi akan berjalan baik jika sistem masyarakatnya telah menjadi sosialis?” tanya saya penasaran.

“Tunggu dulu nak, janganlah dulu tergesa-gesa. Dengarkan dulu. Pengkoperasian yang tadi saya jelaskan hanya mungkin terjadi jika landreform sudah terlaksana. Usaha inipun perlu dilakukan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kesadaran kaum tani, dan harus atas dasar sukarela, tidak boleh dipaksakan. Tingkat pertama, misalnya, dibentuk dikalangan kaum tani organisasi saling membantu dalam produksi pertanian. Organisasi ini sudah mengandung bibit-bibit sosialisme. Tingkat kedua, diorganisasi koperasi produksi pertanian yang bersifat setengah sosialis, yaitu koperasi pertanian tingkat rendah, tanah dimasukkan sebagai saham, karena tanah dan alat-alat produksi lainnya masih merupakan milik perorangan. Tingkat ketiga, ialah dibentuknya koperasi tingkat tinggi yang bersifat sosialis, dimana tanah dan alat-alat produksi lainnya yang pokok sudah diubah dari milik perseorangan menjadi milik kolektif.”

Seorang pelayan datang membawa pesanan: secangkir kopi hitam yang sama dengan yang saya pesan sebelumnya. Sedikit jeda, pembicaraan pun berlanjut.

“Begini, dulu tahun 1963 saya pernah menawarkan sebuah arahan gertakan koperasi, yakni koperasi progressif. Yaitu kita harus mampu menjaga dan mencegah supaya koperasi itu tidak berkembang menjadi badan-badan kapitalis yang digunakan oleh kaum kapitalis, tani kaya atau tuan tanah untuk menghisap rakyat pekerja.”

“Jelasnya seperti apa Bung ?”

“Koperasi progresif haruslah bisa menjadi senjata ditangan rakyat pekerja untuk melawan penghisapan tanah, lintah darat dan kapitalis. Dengan melihat kondisi masyarakat saat itu, syarat-syarat untuk menuju sosialis pun belum tercapai maka arahan saya untuk membangun koperasi yang mana harus menghilangkan dua kecendrungan : kiri dan kanan.”

“Dengan begitu bukankah semakin bias dan tidak jelas arahan koperasi itu mau kemana?” Tanya saya.

Jeda. Dia pun mengambil rokok dari sakunya, lalu diapun tersenyum dan balik bertanya.

“Menurutmu bagaimana nak ?”

“Maaf saya tidak tahu, saya tidak begitu mengetahui kondisi Indonesia tahun 60-an.Walaupun saya agak sedikit meyakinkan diri kalau Bung aidit punya argumen yang kuat mengapa memilih gerakan koperasi tersebut.”

“Kamu sudah sedikit menjawabnya nak. Pada saat itu adalah yang mana pembangunan ekonomi merupakan pembangunan masa peralihan. Bukan peralihan menuju sosialisme karena masih hadir ekonomi imperialis dan ekonomi feodal di Indonesia. Peralihan disini artinya peralihan dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, peralihan untuk menuju suatu susunan ekonomi yang nasional demokratis, bebas dari imperialism dan sisa-sisa feodalisme. Kemudian koperasi di Indonesia masa itu bergerak di tengah-tengah struktur kemodalan dimana terdapat ekonomi sektor swasta nasional dan ekonomi sektor swasta asing monopoli serta ekonomi feodal di desa. Karena itu tidak heran jika kehidupan gerakan koperasi saat itu dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan daripada struktur kemodalan ini.”

“Relevankah dengan kondisi Indonesia saat ini ?”

“Kalau itu tampaknya kamu sendiri yang akan lebih mengerti” jawabnya sambil meminum kopi hitam pesanannya.

Beberapa detik jeda. Saya pun ikut meminum si kopi hitam itu, sekedar penghangat karena diluar hujan masih turun lebat. Lirik kiri-lirik kanan, melihat meja-meja lain dan orang-orang yang sedang asyik dengan aktifitasnya sendiri. Beberapa detik pula saya sempat menikmati hembusan angin dari luar, namun jadi tidak terlalu merasa dingin karena ada penghangat : diskusi dan kopi.

Saya pun kembali membakar rokok yang kini tersisa empat batang. Saya pun memberanikan diri untuk mengawali pembicaraan pasca jeda tadi.

“Hmmm, anu... Bung. Melihat frame ideologi dan afiliasimu Bung Aidit, saya ada sedikit kekhawatiran. Arahanmu bila setelah koperasi progressif tercipta, karena ini progressif maka tujuannya pun berkembang dan adalah lagi-lagi menuju masyarakat sosialistik ataupun mungkin komunistik ”

“Namun saya belum berkata demikian, bukan?” Aidit menanggapi sembari tersenyum.

“Bukan seperti itu juga bung, ada yang bisa kita tarik dari pengalaman koperasi-koperasi di Uni-Soviet. Setidaknya ada tiga model koperasi disana: pertama koperasi yang tidak peduli sama sekali dengan politik, kedua dalam koperasi posisi netral dan yang terakhir koperasi yang turut aktif dalam gerakan koperasi. Dari ketiga model tersebut mau-tidak mau tetap secara ideologi harus menggabungkan diri dan berintegrasi dengan gerakan partai komunikasi disana. Dengan kata lain koperasi disana hanya dijadikan alat negara atau alat partai untuk mencapai masyarakat komunis. Ya, hanya alat”

“Lantas salahnya apa nak?” tanyanya.

“Kamu tahu sejarah tentang lahirnya koperasi modern, dan tujuannya seperti apa? Tanya Aidit lagi.

“Ya kurang lebih tahu, sekitar tahun 1880-an. Akibat dampak revolusi industri terjadilah kesenjangan kelas antara kaum borjuis dan buruh yang kemudian mengisnpirasi para buruh untuk berkumpul dan berserikat dan mendirikan koperasi tersebut. Secara tidak langsung pakem koperasi-pun sama yaitu melawan kapitalisme.”

“Sosialisme pun semulya itu bukan nak?”

“Tapi permasalahannya jika koperasi hanya dijadikan alat negara saja, ini sama sekali tidak akan bisa mengembangkan koperasi. Di Indonesia, eksistensi koperasi pun demikian. Ketika rezim Soeharto, karena hanya jadi alat untuk citra, parahnya koperasi malah berhasil dikerdilkan. Undang-undang yang dibuat negara tentang koperasi pun keliru besar . Warisan-warisan orde baru terkait koperasipun sampai detik ini tidak berubah.”

“Tapi itu karena tindakan rezim bukan ? Seperti halnya dulu muncul elemen kapitalis dengan bersemboyan ‘untuk sosialisme Indonesia’ yang kemudian menyelundup kedalam gerakan koperasi, berjubah koperasi , menjalankan praktek-praktek kapitalis atas nama koperasi, atas nama anggota-anggota koperasi yang terdiri daripada rakyat pekerja. “

“Terlepas dari itu bung, ini berhubungan dengan prinsisip koperasi itu sendiri. Menjadikan koperasi sebangai alat justru tidak sesuai dengan prinsif koperasi: Otonomitas dan kebebasan. Koperasi pada hakikatnya dikendalakian secara demokrasi dan otonom oleh anggotanya.Intervensi berlebih dari negara /pemerintah justru bisa melemahkan koperasi itu sendiri.”

“Jadi koperasimu, koperasi anti negara?” tanya Aidit sambil membakar rokoknya yang kedua.

Saya tidak langsung menjawabnya. Saya sedikit mengatur nafas. Maklum saya cendrung termasuk mahasiswa ababil yang ketika dalam posisi onfire bisa meledak-meledak begitu saja. Saya malah sempat menklik mouse untuk mengupdate status di akun facebook dan twitter saya: “Diskusi Koperasi dengan D.N Aidit”.

Setelah konsentrasi kembali terkumpul saya pun muali menjawab pertanyaan tadi.

“Koperasi sama sekali tidak bermusuhan dengan negara, namun rezimnya bisa jadi. Bagaimanapun koperasi memerlukan peran nagara untuk melakukan affirmative actions for cooperative. Apalagi dalam konteks kekinian, ketika arus kapital begitu kuat, koperasi di Indonesia yang masih mungil tentu akan mudal dicaplok oleh sang pemilik modal-modal besar. Dosa besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini justru malah memfasilitasi terjadinya pencaplokan-pencaplokan tersebut melalui berbagai imprealisme kebijakan dan undang-undang ataupun sikap acuh tak acuhnya. Pemerintah harus turun membantu namun tetap dalam bingkaian otonomi koperasi.”

Saya pun memberi contoh praktika koperasi di negara-negara Skandinavia yang tumbuh besar dan sehat tanpa adanya intervensi pemerintah semacam pendirian organ tunggal koperasi atau menteri koperasi. Seperti di Norwegia, Denmark dan Swedia yang mana disana kapitalisme memang masih bebas bergerak namun koperasi-koperasinya memiliki akar yang kuat, sebagai tradisi berekonomi masyarakat. Contohnya Denmark yang termasuk dalam deretan negara memberlakukan sistem ekonomi paling liberal di dunia. Namun, masyarakat negeri ini memiliki tradisi kuat dalam mengorganisasikan diri untuk kegiatan ekonomi, yang kelak menjadi landasan kuat bagi tumbuhnya koperasi pada 1800-an.

“Saya faham dengan cara berpikirmu tentang koperasi” ujarnya kepada saya.

“Selain itu, jika kamu ingin benar-benar jadi pegiat koperasi kamu harus berhati-hati pula. Karena selain hadirnya rezim pemerintah yang tidak pro terhadap perkembangan koperasi. Perlu diwaspadai pula munculnya kalangan oportunis yang mempunyai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan.”

Lalu dia pun bercerita pengalamannnya tentang kemungkinan tersebut.

“Dulu dikota ini (Purwokerto) berdiri koperasi yang bergerak dibidang kredit. Semua penduduk desa dianggap otomatis jadi anggota koperasi. Untuk modal pertama diambil dari hasil keuntungan penjualan gula distribusi kepada penduduk dan untuk modal tambahan dari uang tabungan para anggota. Golongan yang ber-uang, yaitu tuan tanah, tani kaya, lintah darat, tengkulak, dan orang-orang berada lainnya ‘menabung’ dalam koperasi itu. Setiap anggota boleh meminjam dengan bunga 10% dalam 35 hari, artinya 104% setahun. Pengurus koperasi sebagian besar terdiri dari golongan-golongan pemeras. Terhadap peminjam dari kalangan tani sedang dan tani miskin pengurus bersikap keras, kadang-kadang dengan menggunakan intimidasi. Karena takut kena perkara, banyak peminjam yang menjual rumah, pekarangan dan pohon buah-buahan atau menggadaikan sawahnya dengan harga murah untuk melunasi pinjamannya. Barang-barang itu umumnya jatuh ketangan tuan tanah, tani kaya dan lintah darat yang diantaranya juga menjadi pengurus ‘koperasi’.”

Tak terasa senja pun semakin terbenam. Langit sudah mulai menghitam dan lampu-lampu cafe sudah mulai dinyalakan. Kami pun berhenti dikusi sejenak. Beliau lalu menoleh kanan-kiri memperhatikan sudut kesudut keadaan cafe tersebut, kemudian berceloteh “Pemuda sekarang pada keren-keren ya !”.

“Hahahahaha” kami tertawa bersama. Suasana kembali cair.

“Saya jadi penasaran. Lantas dengan pemikiran koperasimu, adakah solusi revolusioner yang kau tawarkan sebagai kalangan pemuda tentang koperasi?”

Ditanya demikian saya jadi terbata-bata. Tiba-tiba gagap mendadak. Saya pun hanya mampu bertutur sedikit.

“Saya tidak tahu gagasan ini revolusioner atau tidak. Selain beberapa hal yang dikatakan sebelummya. Ada beberapa harapan yang sebenarnya datang dari senior-senior saya di gerakan koperasi. Pertama tolak wadah tunggal Dekopin, kemudian bubarkan saja sekalian Kementrian Koperasi dan UKM, Cabut UU No. 25 tahun 1992 dan pemberlakuan de-fungsionalisasi Koperasi untuk menerapkan prinsip koperasi secara kaffah.”

“Cita-cita yang luar biasa dan relevan dengan bentuk perjuangan koperasimu. Eh kamu mahasiswa kan?” tanya Aidit kembali.

“Iya Bung”

“Jurusan apa ?”

“Ilmu administrasi negara ?”

“Semester ?”

“Semester delapan”

“Sudah ambil skripsi ?”

“Sudah”

“Tema-nya apa ?”

“Social capital dan koperasi”

“Wah, lagi-lagi koperasi ya ? Tapi aneh tubuhmu gemuk nak, jangan-jangan kamu belum berkoperasi dengan kawan-kawanmu” ujarnya sambil tertawa. Saya cuma tersenyum simpul.

“Sudah sampai mana ?”

“Proposal penelitian pun belum kelar bung” jawab saya sambil cengesan.

“Haha, ayo percepat, kembali ke kota asalmu dan bangunlah koperasi di kotamu itu!”

Suasana jadi benar-benar cair. Hujan pun sudah berhenti turun, musik cafe pun mulai diputar dengan nada-nada minor nan sendu menjadikan suasana romantis, namun sayang dihadapanku kini bukan seorang gadis jelita justru seorang lelaki tokoh besar yang menjadi legenda.

“Diskusi denganmu cukup menarik, mengingatkan saya pada tempo dulu dengan teman seperjuangan. Diskusi ini tampaknya cukup menguras tenaga, membuat saya lapar. Dari tadi kita hanya ditemani oleh kepulan asap rokok, kopi hitam dan mesin ketik modernmu yang sesekali kau lihat layarnya itu. Tak ada salahnya sebelum melanjutkan obrolan ini kita pesan makanan. Kamu saja yang pesan saya tidak tahu menu makanan tahun 2011”

Ajakan ini sulit untuk saya tolak, dan kebetulan saya memang sudah merasa lapar. Lalu saya pun memanggil pelayan dan memesan makanan. []

*) Penulis adalah pegiat koperasi, kini tinggal di Purwokerto.

Mati Gaya

2010-12-05T19:24:00.006+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Sudah hampir tiga minggu ini saya tidak ditemani sang laptop kesayangan pemberian (hadiah?) dari kakak saya. Tiga minggu yang lalu, tak ada hujan pula tak ada badai laptop saya tiba-tiba rusak, mati total. Masalah ini jadi semakin memprihatinkan karena data-data saya semua tertinggal disana, termasuk data-data untuk proposal penelitan yang akan baru saya garap.

Setelah dikonsultasikan sana-sini, ternyata laptop yang diberikan kakak saya satu tahun yang lalu ini mengalami masalah yang cukup serius. “Motherboardnya kena mas !” ujar salah seorang karyawan disalah satu service laptop centre di Purwokerto menjelaskan akar permasalahan mengapa laptop saya tiba-tiba mati. “Kira-kira berapa mas kalo diganti?”, tanya saya. “Sekitar dua setengah juta mas” jawabnya. Kepala saya pun tertunduk dan terdiam seribu bahasa.

Jasad laptop saya bawa pulang ke Tasik untuk dimakamkan ditempat kelahirannya. Karena hasil dari musyawarah antara kakak-adik yang sama sekali tidak punya kemiripan selayaknya kakak-adik pada umumnya menghasilkan suatu keputusan untuk lebih memilih membeli yang baru daripada menghidupkan (service) kembali laptop tersebut. Dikondisikan dengan kondisi finansial kami pun memilih membeli netbook yang harganya relatif lebih murah sekitar tiga jutaan, ya hampir samalah dengan biaya kalau laptop saya jadi diservis, tapi dengan satu prasyarat : nanti kalau sudah ada rezeki.

Patologi

Mungkin saya termasuk salah satu manusia yang sudah terjebak akan ketergantungan teknologi. Bila diibaratkan sebagian jiwa saya telah pergi pasca kepergian laptop tersebut. Saya belum terbiasa hidup tanpa mesin ketik modern ini.

Ketergantungan akan teknologi telah penyakit psikologis tersendiri bagi masyarakat (post)modern. Seperti yang sedang saya alami sekarang, karena sudah menjadi kebiasaan sulit juga untuk merubahnya. Bukan maksud mendramatisir tapi memang itulah yang terjadi. Ada yang mengganjal kini, biasanya bila setelah seharian beraktifitas diluar, ketika istirahat dikamar kosan si laptop tersebut menemani, setidaknya untuk mendengarkan lagu-lagu, menonton film, atau berselancar didunia maya. Lebih-lebihnya membuat situasi jadi kontraproduktif. Proposal penelitian tidak terjamah, tugas-tugas di kantor jadi molor, laporan magang untuk kegiatan wirausahapun terbengkalai. Termasuk untuk menulis artikel terkait beberapa isu-isu hangat yang terjadi beberapa waktu ini.

Saya menyadari kalau ketidakberadaan laptop bukanlah hal yang prinsipil sebagai pembenaran kalau saya jadi tidak bisa bekerja dan menjadi faktor penghambat untuk menulis. Apalagi empat kawan kosan saya masing-masing memiliki mesin ketik modern yang bisa saja saya pinjam. Agak sedikit lebay mungkin, tapi itulah yang saya alami. Saya memiliki penyakit aneh, yakni tidak bisa bekerja secara total kalau tidak bekerja menggunakan laptop sendiri. Sampai saat ini saya kurang tahu alasannya, sugestikah atau memang justru rasa malas saja. Saya tidak bisa mendefinisikannya.

Diluar itu saya masih mengklaim ketergantungan teknologi saya tidak terlalu akut. Saya hanya jadi sedikit tergantung dengan laptop sendiri, saya pun masih merasa aneh dengan yang rasakan ini. Ketika disodorkan laptop lain saya masih bisa bekerja tapi tidak total. Tapi setidaknya ketergantungan ini tak seperti yang dinyatakan oleh Hikmat Budiman, bahwa ketergantungan akan teknologi tersebut bisa menyebabkan amputasi sosial. Bentuk-bentuk komunikasi tanpa muka dan tanpa keterlibatan fisik dalam budaya simulasi komputer berpotensi besar menyebabkan relasi-relasi sosial yang telah kehilangan banyak afeksi psikologis. Hanya lalu-lintas data digital yang berpindah dari satu tempat ketempat lain tanpa keterhuhubungan yang konkret dengan kehidupan masyarakat (Budiman, 2002 : 96). Saya masih mampu dan mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Konteks keresahan saya pun hanya disaat posisi berada di ruang sempit bernama kamar kosan. Hasrat ketika ingin berkontemplasi sendiri, bekerja atau sekedar ingin menulis ini-itu didalam kamar, saya jadi tidak bisa pasca kepergian sang laptop. Tapi toh itupun tidak setiap saat, kalau memang kondisinya benar-benar stuck, saya tinggal membuka pintu kamar kosan dan kembali berinteraksi dengan kawan-kawan kosan atau pergi keluar untuk mencari kegiatan. Karena bagi saya interaksi sosial dan hidup bermasyarakat adalah hal yang penting.

Mati Gaya, kiranya kata tersebutlah yang tepat untuk mendeskripsikan kegiatan saya hari-hari ini ketika dikamar kosan. Jadi merasa kaku sendiri. Tapi untunglah matinya gaya saya tidak seburuk matinya gaya seperti di plot salah satu iklan provider yang jadi bengong tidak karuan. Setidaknya kini sudah ada dua buku baru terbitan resist book yang akan menemani saya berdialetika ketika sedang dikamar kosan. Ah, semoga saja rezeki yang jadi prasayarat itu segera datang agar saya tidak lagi mati gaya. []

Referensi

Budiman, Hikmat. 2002. Lubang Hitam Kebudayaan. Kanisius : Yogyakarta.

Mutualisme : Belajar Koperasi dari Anarkisme

2010-11-19T11:21:00.007+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Koperasi memiliki tingkat kekenyalan yang tinggi. Maka munculah beberapa pengejewantahan klaim bahwa koperasi adalah seperti ini, seperti itu. Dari anggapan koperasi hanya sebagai alat negara, bagian dari kapitalisme, sebagai sistem tandingan (countervailing) kapitalisme, atau bahkan koperasi telah menjadi substatantive power bermunculan dalam khazanah perkoperasian di dunia. Sifat kenyal dari koperasi adalah suatu keunikan tersendiri bahkan sekaligus bisa menjadi suatu kelemahan yang mendasar bagi gerakan koperasi karena hal ini malah bisa memudarkan jatidiri dan membengkakan kesalah-pahaman yang terjadi dalam penafsiran koperasi.

Awal sejarah gerakan koperasi didunia pun beragam. Koperasi Perintis Rochdale di Inggris misalnya yang telah berhasil menjadi pelopor koperasi modern dunia mampu meletakan dasar-dasar nilai koperasi yang menempatkan harkat manusia di atas capital. Kemudian gerakan koperasi di Uni Soviet yang mana koperasi dijadikan alat menuju tercapainya masyarakat komunis maka secara ideologis koperasi harus meleburkan diri dengan gerakan partai komunis. Atau dinegara-negara kesejahteraan (welfare state) seperti di Norwegia, Denmark dan Swedia yang mana disana kapitalisme masih bebas bergerak namun koperasi-koperasinya memiliki akar yang kuat, sebagai tradisi berekonomi masyarakat. Contohnya Denmark yang termasuk dalam deretan negara memberlakukan sistem ekonomi paling liberal di dunia. Namun, masyarakat negeri ini memiliki tradisi kuat dalam mengorganisasikan diri untuk kegiatan ekonomi, yang kelak menjadi landasan kuat bagi tumbuhnya koperasi pada 1800-an. Tradisi demikian ditemukan juga di negara serumpun seperti Norwegia dan Swedia.

Dari berbagai keragaman sejarah lahir dan tumbuhnya koperasi didunia ada satu benang merah yang bisa ditarik yaitu adanya tujuan untuk mendistribusikan capital secara merata agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Ada satu sudut pandang yang memang jarang dijadikan referensi berharga bagi para pegiat koperasi yakni gerakan koperasi yang dilakukan oleh para penganut anarkisme.

Anarkisme mungkin dianggap tidak terlalu penting untuk dipelajari karena kesan umum yang ada term anarkis diartikan sebagai bentuk kekacauan dan kerusuhan. Ya, dengan kekeliruan ini membuat anarkisme menjadi tidak menarik semana ketika kata koperasi banyak disalah-artikan oleh banyak orang hanya sebagai badan usaha kecil dan hanya untuk orang kecil saja yang membuat koperasi tidaklah begitu asyik untuk didalami.

Anarkisme dalam essai Zoro Sastrowardoyo yang berjudul Anarkisme Sosial didefinisikan sebagai sosialisme libertarian atau sosialisme berperi-kebebasan individual. Anarkisme menentang pemerintahan, negara, dan sekaligus kapitalisme. Karenanya, secara sederhana, Anarkisme adalah sebuah pemikiran dan gerakan politik sosialisme yang menentang segala bentuk otorianisme, terutama kekuasaan politik negara dan kekuasaan ekonomi kapitalis serta otoritas menindas lainnya terhadap individu.

Koperasi dalam prespektif anarkis bisa sangat relevan dengan kondisi koperasi di Indonesia sebagai kritik terhadap wacana koperasi dibawah naungan birokrasi (negara). Dan perlu diingat konsep koperasi dalam bentuk murni itu adalah kemandirian, kesukarelaan, kesetaraan, dan tentunya kebebasan.

Seorang tokoh anarkis Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) menghadirkan sebuah konsep yang namanya mutualisme. Proudhon mendasarkan ekonomi masa depan pada “…sebuah pola kepunyaan (possesing) kelompok-kelompok kecil dan individu (bukan kepemilikan-owning) atas alat produksi, dan diikat oleh kontrak-kontrak pertukaran yang saling menguntungkan serta kredit yang akan menjamin masing-masing individual menghasilkan tenaga kerja mereka sendiri.” Jenis Anarkisme ini hadir ketika keberadaan Individualis mengambil ide mereka dalam praktik, dan hanya berharap untuk mereformasi kapitalisme dan membuatnya ‘koperasi’. Proudhon sendiri mendukung sistem pasar bebas anti-kapitalis dalam bentuk koperasi-koperasi pekerja, koperasi kredit, perserikatan, dan kolektif untuk skala besar.

Mutualisme berdasarkan pada bentuk sosialisme pasar yakni pertukaran hasil kerja yang dilakukan para pekerja/buruh dengan koperatif melalui sistem bank komunitas. Keberadaan bank komunitas ini dibentuk untuk kepentingan semua. Jadi memastikan bahwa mereka menyediakan dana investasi bagi koperasi daripada perusahaan kapitalis.

Kaum anarkis mutualis mendukung pembuatan apa yang oleh Proudhon disebut federasi agro-industri atau yang sering disebut Produhen sebagai komune untuk melengkapi federasi komunitas liberal. Tujuan susunan federal khusus ini adalah untuk melindungi warga negara federal dari kapitalis dan feodalisme finansial, baik di dalam maupun dari luar. Federasi agro industri akan diberikan untuk memastikan keadaan masyarakat yang anarkis dari destabilisasi efek pertukaran pasar yang dapat menimbulkan peningkatan ketidaksetaraan dalam kesejahteraan dan begitu juga kekuasaan. Sistem semacam itu akan menajadi contoh praktis solidaritas, karena “industri-industri bersaudara; mereka merupakan bagian dari tubuh yang sama; yang satu menderita maka yang lain juga merasakannya. Oleh karena itu mereka sebaiknya membuat federasi, bukan untuk dihisap dan atau dikacaukan, namun untuk menjamin kamakmuran bersama. Dengan membuat kesepakatan ini, kebebasan mereka tidak akan dikurangi; kesepakatan itu juga membuat kebebasan mereka lebih aman dan kuat.”

Kaum anarkis ini menyetujui dukungan kaum mutualis bagi pengelolaan mandiri pekerja terhadap produksi dalam koperasi namun melihat konfederasi asosiasi ini sebagai pusat perhatian untuk menyatakan bantuan bersama, namun bukan pasar. Otonomi tempat kerja dan pengelolaan yang mandiri akan menjadi dasar federasi apapun, karena “kaum pekerja dalam bermacam-macam perusahaan tak memiliki maksud sedikitpun untuk menyerahkan kontrol terhadap alat produksi yang telah mereka peroleh dengan susah payah kepada kekuasaan superior yang menyebut dirinya ‘korporasi’”. Lagipula untuk federsi industri yang luas ini juga akan terdapat konfederasi komunitas dan industri silang untuk melaksanakan tugas yang tidak berada di dalam yurisdiksi eksklusif atau kapasitas federasi industri tertentu apapun atau kapasitas federasi industrial apapun atau juga merupakan sebuah keadaan sosial. Sekali lagi, hal ini memiliki kesamaan dengan pemikiran mutualis Proudhon.

Cerita di Argentina

Mutualisme tidaklah usang, setidaknya ini pernah menjadi suatu inspirasi yang luar biasa juga pernah terbukti mampu memberikan jalan lain secara praktik empiris. Pada tahun 2001 Argentina terkena badai krisis ekonomi yang dahsyat yang diikuti dengan krisis politik akibat dari dampak diterapkannya sistem neoliberalisme. Karena alasan stabilitas maka banyak pabrik dan perusahaan yang ditinggalkan oleh pemiliknya (kapitalis) yang menyebabkan jutaan jiwa kehilangan mata pencahariaanya.

Singkat cerita para pekerja terbangkitkan kesadarannya lalu melakukan pemberontakan dan perebutan pabrik dan perusahaan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang kabur.

Setelah pendudukan perusahaan dan pabrik yang dilakukan para pekerja, mereka pun menjadikan perusahaan dan pabrik tersebut menjadi semacam koperasi pekerja, manajemen dalam perusahaan swakelola didesain horizontal, setara. Untuk posisi yang penting agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan mereka melakukan penggiliran dalam penempatan posisi tersebut. Di pabrik-pabrik yang diduduki dan diambil alih, sebuah bentuk hubungan sosial baru dibangun. Ditingkat perusahaan dibentuk komite antar perusahaan guna mengirimkan delegasinya untuk menjalin koordinasi di tingkat wilayah. Para pekerja mempraktekkan swakelola, dimana pekerja mengontrol seluruh jalannya produksi tanpa campur tangan para kapitalis pemilik lama, politisi dan partai politik, serta negara.

Tidak hanya ditingkat perusahaan/pabrik bahkan para guru dan pelajar juga menduduki sekolah-sekolah dan kampus untuk mengujicobakan pengelolaan pendidikan di tangan komunitas. Praktek-praktek swakelola juga melebar ke klinik dan pusat-pusat kesehatan, serta dapur-dapur umum yang kesemuanya dikelola secara otonom.

Mereka membangun solidaritas dengan buruh-buruh pabrik, karyawan-karyawan di perusahaan yang telah diduduki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bekerja sama dengan Komite Popular, dewan-dewan komunitas, untuk mengorganisasikan masyarakat dalam struktur yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya.

Sampai saat ini masih perusahaan/pabrik banyak yang terus beroperasi dengan sistem swakelola pekerja walaupun tidak sedikit juga diantaranya harus kalah karena tindakan refresif yang dilakukan oleh negara dan kapitalis.

Para pekerja dari Argentina ini terinspirasi dari model koperasi itu sendiri, dan beroperasi seperti pasar. Tapi tentu penyebutan kata “pasar”, tidak tertuju kepada “Kapitalis”. Karena kapitalis membutuhkan pemisahan modal dari tenaga kerja, di mana hak istimewa dipegang oleh para pemilik modal, sehingga terbentuk hirarki.

Kontekstualisasi

Tampaknya koperasi sebagai sebuah gerakan harus lebih banyak belajar (lagi). Jangan sampai sifat kenyal yang dimiliki koperasi akan membunuh aktivitas koperasi itu sendiri. Sebagai sebuah organisasi yang otonom, koperasi bisa belajar dari gerakan anarkisme (mutualisme) yang berotonom ria dalam segala kegiatannya.

Konteks perkoperasian di Indonesia yang tampak jalan ditempat karena posisi negara yang over shimpaty namun malah menjadi hambatan bagi koperasi itu sendiri. Ketika suatu waktu peran negara malah menjadi rival karena tidak pernah mau melakukan affirmative action for cooperative dan lebih memilih berjabat tangan dengan kapitalisme maka tindakan subversif dengan tetap berangkat dari titik kemandirian, self help, dan otonomi seperti halnya yang dilakukan oleh para pahlawan di Argentina yang telah dipaparkan dimuka bisa dilakukan oleh (gerakan) koperasi. Why not ?

Contoh kecil kasus di Argentina, tanpa campur tangan para kapitalis, politisi dan partai politik, serta negara para pekerja tetap mampu berkoperasi dan berproduksi. Setidak-tidaknya ini bisa menjadi inspirasi tersendiri bagi koperasi di Indonesia yang gerakannya justru terhambat karena ulah negara. “Hikmah” lain dari sejarah di Argentina membuktikan pada dasarnya manusia adalah hidup untuk bekerja-sama.

Koperasi adalah gerakan perlawanan. Karena ketika negara bukan lagi menjadi tempat “meminta” yang baik karena telah dijinakan oleh imprealisme undang-undang (Semisal UU Sumber Daya Air No.7 tahun 2004, UU Migas No.22 tahun 2001, UU BUMN No.19 tahun 2003, UU Penanaman Modal No.25 tahun 2007 ) yang dilakukan oleh para pemuja kapitalisme maka koperasi harus berani untuk menafikan peran negara. Koperasi harus sedikit berbuat nakal dalam memainkan dirinya sebagai wadah otonom dengan memberikan gertakan-gertakan kepada negara dengan tetap berpijak pada otonomitas murni. Bisa jadi ketika koperasi-koperasi telah tumbuh berkembang dan besar serta mampu berjalan mandiri, tanpa dijilatpun negara malah memilih koperasi sebagai teman kencannya. [ ]

Menjadikan Menulis sebagai Tradisi Mahasiswa

2010-11-03T13:49:00.001+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Teriakan-teriakan perjuangan dari mereka seringkali terdengar dan menggema memecahkan kesunyian saat penindasan terjadi. Atas nama rakyat yang mereka kumandangkan. Mereka pun rela turun ke jalan demi mencari perhatian kepada orang-orang yang seharusnya memperhatikan nasib rakyat (pemerintah). Retorika yang sungguh agitatif menjadi penghangat suasana aksi. Ya mereka adalah sekumpulan orang yang berpredikat mahasiswa. Mereka adalah kaum intelektual muda dan calon pemimpin untuk perubahan. Memang akan sangat banyak kata yang harus dikumpulkan dan disajikan untuk mendeskripsikan kaum ini, tapi pada kesempatan ini penulis akan mencoba sedikit menyibak salah satu budaya yang masih belum begitu diminati oleh kebanyakan mahasiswa ; budaya menulis.

Seringkali kita dengar bahwasanya mahasiswa adalah orang-orang yang mempunyai nalar kritis yang luar biasa. Sejarahpun mencatat bahwa gerakan-gerakan mahasiswa mampu menjadi pelopor dalam setiap aksi membela rakyat, bahkan salah satu rezim otoritarian pernah berhasil diruntuhkan oleh gerakan mahasiswa. Di Indonesia memang mahasiswa mempunyai peran yang signifikan. Mahasiswa menjadi penyambung lidah bagi rakyat-rakyat yang termarjinalkan. Selain peran akademik, mahasiswa juga mempunyai peran moral, sosial dan juga politik yang harus senantiasa dilakukan. Dari semua itu pantaslah predikat “calon pemimpin bangsa” disematkan kepada mereka.

Sebagai calon pemimpin patutlah harus memliki kemampuan-kemampuan yang mumpuni. Retorika-retorika yang sering kali diteriakan bisa menjadi salah satunya. Namun itu tidak cukup. Ada hal yang juga harus menjadi standar kemampuan para mahasiswa selain kepandain dan kemampuan mereka dalam berbicara yakni menulis. Memang tidak seperti aksi-aksi demonstrasi, menulis masih menjadi suatu kegiatan yang miskin peminatnya. Kegiatan menulis tidak terlalu membumi dikalangan mahasiswa. Adapun menulis menjadi suatu pilihan terpaksa bilamana ada tugas-tugas kuliah yang mesti dikerjakan. Itupun belum jaminan mahasiswa akan menulis, karena sekarang ini dengan merebaknya serangan teknologi semacam internet, tidak sedikit dari mahasiswa yang lebih memilih jalan instan, semuanya cukup dengan copy-paste .

Orang yang pandai “bicara” ternyata tidak melulu berbanding lurus dengan kemampuannya dalam menulis. Setidaknya ini menjadi pengalaman pribadi penulis ketika bertemu dengan beberapa kawan mahasiswa yang sering banyak orang menyebut mereka sebagai aktivis. Ketika dihadapkan dengan dunia tulis menulis ternyata cukup banyak dari kawan-kawan yang penulis temui malah menjadi gagap tidak selancar saat dia berbicara (atau mungkin lebih tepatnya berteriak) saat melakukan aksi. Padahal akan menjadi suatu sinergitas yang hebat bilamana kemampuan lisan dipadukan dengan kemampuan lewat tulisan.

Mengapa Harus Menulis ?

Banyak faktor yang menyebabkan banyak mahasiswa tidak suka dengan menulis. Salah satunya yaitu phobia menulis. Tidak jarang mahasiswa merasa khawatir bila nanti tulisan-tulisan yang dibuatnya dinilai jelek oleh pembacanya. Itu sama sekali bukanlah masalah yang besar. Semuanya butuh proses, tinggal bagaimana kemauan dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi sebenarnya mahasiswa tidaklah perlu merasa phobia dengan dunia tulis-menulis.

Selain ke-phobiaan tersebut memang kegiatan menulis masih dianggap tidak begitu penting. Menulis hanyalah kegiatan yang terjadi didalam kelas ataupun saat ada tugas-tugas kuliah, tidak lebih. Padahal sejatinya menulis tidak hanya itu-itu saja. Menulis bukan kegiatan yang hanya melatih tangan untuk bekerja, namun akan ada perpaduan antara otak, pikiran dan hati yang saling berkesinambungan.

Ada banyak alasan mengapa mahasiswa harus mau menulis. Diantaranya dari tulisan-tulisan yang telah dibuat biasanya akan dapat merepresentasikan bagaiaman pola pikir dari si penulisnya. Apa wacana yang dibawa oleh si penulis terlihat dari bentuk-bentuk tulisannya sehingga menunjukan wawasan dan dinamika yang dimiliki si penulis.

Dengan menulis kita sebenarnya bisa mengembangkan apa yang ada dalam benak dan hati kita yang kemudian dituangkan dalam media dengan rangkaian kata-kata. Diksi yang diambil tak perlulah berat namun tetap harus informatif. Karena menulis memang bukan ajang gaya-gayaan agar terlihat intelek. Menulis bisa menjadi media penyalur aspirasi atau luapan perasaan si penulis dengan begitu orang lain bisa menjadi tahu apa yang ada dalam persaan kita. Marahkah, senang, atau sedih karena sakit hati.

Kegiatan menulis sejatinya adalah tradisi intelektual bagi mahasiswa. Karena dengan membiasakan diri untuk menulis akan sangat baik untuk melatih daya ingat. Menulis adalah berguna untuk mengikat wawasan dan ilmu yang kita dapatkan agar tidak lepas begitu saja. Lebih sering kita menulis akan lebih banyak ilmu dan wawasan yang kita ikat.

Menulis juga ibarat sedang mengukir sejarah. Bisa jadi apa yang telah kita tuangkan dalam tulisan akan menjadi bukti sejarah. Suatu hari nanti para penerus kita menemukan tulisan-tulisan yang telah kita buat dan dijadikan referensi dalam menatap jejak kejadian-kejadian yang terjadi dimasa lalu dalam tulisan kita. Tulisan membuat kita akan dikenang oleh zaman dan juga bisa bisa mewariskan cita-cita dan perjuangan kita kepada generasi penerus. Sungguh luar biasa bukan ? ini sama sekali tidak hiperbolis karena sejarah juga telah membuktikan hal demikian bisa terjadi. Tengoklah semisal catatan harian seorang tokoh revolusi, Ernesto Guevara. Dari catatan-catatan yang ditulisnya kita sang pembaca dibawa ke masa dari dia saat melakukan petualangannya berkeliling Amerika Selatan sampai dengan bagaimana akhirnya dia melakukan perjuangan dalam menyebarkan semangat revolusi. Dia adalah salah satu contoh seorang pemimpin yang menjadikan kegiatan menulis sebagai budaya. Banyak tokoh-tokoh pemimpin inspiratif di dunia melakukan hal yang sama, termasuk salah satunya bapak pendiri bangsa kita, Soekarno.

Para mahasiswa tentu kenal dengan Soe Hok Gie, dia sangat bisa menjadi inspirasi yang telah memberikan contoh bahwa menulis sejatinya adalah bersifat membebaskan. Seperti tulisan-tulisan Ernesto Guevara, catatan hariannya pun kini menjadi literatur sejarah dan menjadi saksi bagaimana kesuraman dimasa lalu. Atau seperti Tan Malaka dan Pramoedya Ananta Tour yang menjadikan tulisan-tulisan mereka sebagai bentuk perlawanan. Tulisan-tulisan itu bak menjadi senjata yang ampuh untuk membuka mata hati para pembacanya. Itulah hebatnya tulisan.

Ada satu kejadian menarik yang pernah dialami oleh penulis. Ketika dikelas, seorang dosen bertanya tentang suatu hal yang terkait dengan mata kuliah namun tak ada satu-pun yang mampu menjawab. Pada akhirnya sang dosen tersebut menyuruh para mahasiswa-nya untuk menulis jawabannya di selembar kertas saja. Ternyata pasca suruhan tersebut, walau hanya untuk satu pertanyaan saja para mahasiswa menuliskan jawaban dikertasnya masing-masing dengan jawaban yang bisa dikatakan panjang, sekitar hampir satu halaman kertas terisi. Penulis berpikir ini terjadi karena memang tidak semua kata bisa diucapkan, maka dengan lewat menulislah bisa dijadikan alternatif saat terjadi kebisuan lisan menimpa kita.

Menulis itu Mudah

Menulis itu tidaklah sesulit yang sebagian orang bayangkan. Ketika ada orang yang berkata “saya tidak bisa menulis” itu adalah kesalahan pertama yang menjadikan dirinya semakin tidak mau untuk menulis. Selama dirinya masih bisa bertutur (ngobrol) tentu menulis pun pasti bisa, karena menulis itu sendiri tak ubahnya bertutur. Memang ada beberapa hal yang seringkali dijadikan kendala dalam menulis seperti adanya aturan ejaan yang disempurnakan (EYD) yang sering kita temukan dalam gaya penulisan ilmiah, namun sebenarnya itu bukanlah suatu masalah yang besar karena menulis itu sendiri adalah bersifat pembelajaran. Lewat kita belajar dan berproses untuk bisa menulis dengan sendirinya kita akan menemukan bahan pembelajaran bagi tulisan-tulisan yang kita buat. Dari yang mungkin asalnya acak-acakan karena lama-kelamaan menjadi terbiasa akhirnya mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dan tulisan yang kita ciptakan semakin hari menjadi semakin baik.

Sebagai seorang calon pemimpin sikap kritis adalah suatu keharusan. Maka sebenarnya jika ada alasan tidak bisa menulis karena sedang tidak ada ide itu sama sekali bukan alasan yang bisa diterima. Mengapa begitu ? Jelas karena sebenarnya stok pengetahuan (stock of knowledge) yang mendasari kita menulis sama sekali tidak terbatas. Stok pengetahuan bisa berasal dari mana saja, semisal buku-buku, internet, cerita teman, diskusi-diskusi, berita yang tersaji lewat televisi atau koran dan hal lainnya. Yang jelas kebekuan ide tidak perlulah terjadi karena sekali lagi stok pengetahuan yang bisa dijadikan sumber gagasan sangatlah berlimpah.

Mahasiswa sebagai mahluk kritis yang dihadapkan dengan stok pengetahuan yang berlimpah bisa menjadi modal dalam membudayakan kegiatan menulis. Setelah tersaji stok pengetahuan yang tanpa batas tinggal bagaimana para mahasiswa menyikapinya. Rasa malas bukan lagi menjadi alasan. Kita harus bisa menaklukan rasa malas dan memotivasi diri sendiri untuk berani menulis. Apa jalannya ? Ada satu rekomendasi dari penulis yang bisa dijadikan cara yang baik untuk bisa rajin menulis ; Jadilah komentator !

Setiap hari akan banyak kejadian dan informasi yang diberitakan lewat televisi atau koran. Komentarilah berita tersebut dengan tulisan. Tak perlu harus kritik karena bisa saja kita memposisikan diri menjadi pihak yang pro dalam berita tersebut. Tak perlu juga harus berpanjang-panjang ria asalkan tulisan kita berbobot dan bermakna maka cukuplah. Namun tetap menjadi hal yang penting untuk menjadi sebuah tulisan yang menarik adalah tulisan yang dibuat harus didasarkan atas keberpihakan sikap si penulis terhadap suatu realitas yang ada. Jangan memilih dalam posisi netral, karena kenetralan dalam tulisan akan menjadi bermakna bias dan memudarkan isi dalam tulisan tersebut.

Bayangkan kita bisa menjadi penulis produktif hanya dengan langkah kecil berupa menjadi komentator saja. Bila menulis sudah menjadi kegiatan sehari-hari maka salah satu modal sebagai calon pemimpin bangsa kita sudah miliki. Menarik bukan ?

Mari Menulis !

Dari paparan diatas menjadi jelas bahwa sekarang tak ada alasan lagi untuk tidak menulis karena menulis sudah menjadi suatu keharusan. Mari membudayakan menulis dalam kehidupan kita, jadikan ini sebagai tradisi mahasiswa si calon pemimpin bangsa. Ada banyak media yang bisa dijadikan tempat publikasi tulisan-tulisan kita. Saat ini teknologi berkembang pesat, taruh saja tulisan kita dalam fasilitas note di akun facebook kita atau yang sudah menjadi life style banyak orang semacam blog pribadi. Dengan begitu sebenarnya kita bisa lebih independen dan leluasa dalam menulis.

Mari membuat tulisan serenyah mungkin agar bisa menjadi daya tarik bagi orang lain untuk menikmati sajian dalam menu tulisan kita, tak perlu khawatir lagi tentang tulisan yang kita buat, justru dengan adanya feedback dari pembaca akan semakin mengasah keterampilan kita dalam menulis. Semakin sering menulis, maka keterampilan kita dalam mengolah stok pengetahuan itu akan semakin baik, semisal dalam pemilihan diksi sampai penyusunan kata untuk memperindah kalimat dan paragraf. Apalagi yang mendapat feedback adalah ke kontens (isi) tulisan yang kita buat. Ini akan menjadi motivasi dan prestasi tersendiri. Kita akan bertemu dengan pro-kontra yang akan menghangatkan tulisan kita. Ini akan menjadi diskusi yang bermanfaat karena dari diskusi dialogis yang terjadi antara si penulis dan pembaca akan menumbuhkan ide-ide baru yang bisa lebih inovatif. Kegiatan feedback semacam ini juga adalah ranah dalam melihat konsistensi sikap si penulis ketika diserbu oleh cercaran pertanyaan karena bagaiamanapun tulisan yang menarik adalah harus representasi dari sikap si penulis (keberpihakan).

Dipenghujung tulisan ini, sekali lagi penulis mengingatkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin kepandaian beretorika tidaklah cukup, harus ada sinergi dengan kemampuan dalam menulis. Menulis itu sama sekali tidak sulit, asal ada kemauan dan motivasi untuk menulis, itu saja. Akhir kata sebagai penutup dari penulis, ada satu ajakan untuk semua mahasiswa diseluruh penjuru negeri ini, “Mari jadikan menulis sebagai tradisi mahasiswa !”. []

Dari Purwokerto untuk Indonesia

2010-10-18T13:58:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Purwokerto, kota kecil yang sangat nyaman. Walaupun semakin hari semakin bertambah padat karena terus menerus bertambahnya kedatangan para mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di beberapa perguruan tinggi yang ada di kota ini namun tetap kota yang terkenal karena keberadaan tempat wisata Baturaden ini sungguh asyik untuk didiami. Jauh dari hingar bingar dan kemacetan seperti yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Setidaknya ini dirasakan oleh saya selaku mahasiswa rantau yang sudah tinggal kurang lebih tiga tahun disini. Adalah satu desa di kecamatan Purwokerto Utara bernama Grendeng yang semakin membuat saya takjub. Melihat kondisi modal sosial (social capital) disana sungguh luar biasa. Kata-kata indah yang sering saya dengar dari guru-guru waktu masih SD, semacam semangat gotong royong, tepo saliro, tenggang rasa dan sopan santun tersaji dengan jelas. Pemandangan indah itu saya lihat di tempat yang sebenarnya beberapa orang akan merasa jijik dan enggan untuk menatapnya, ya maklum lokasi pemandangan yang saya anggap indah itu adalah lokasi kecil yang dijadikan koperasi pemulung, sekali lagi koperasi pemulung.

Koperasi pemulung ? Mungkin dari pembaca ada yang baru saja mendengarnya. Tak mengapa karena memang kata koperasi biasanya sangat diidentikan dengan badan usaha yang dilakukan secara bersama-sama yang bergerak di bidang ekonomi saja. Kalau tidak disisipi dengan kata konsumen, serba usaha ya simpan pinjam. Disadari atau tidak citra kata koperasi yang ada dalam benak masyarakat kebanyakan memanglah seperti itu. Tidak sepenuhnya salah namun sedikit kekeliruan itu bila terus dipelihara maka gagasan koperasi yang dilontarkan oleh bapak pendiri bangsa kita Moh. Hatta akan semakin “tidak laku” karena terasa kurang renyah dipelajari apalagi untuk diminati.

Lantas koperasi yang sejati itu seperti apa ? Menurut definisi yang dikemukakan oleh ICA (International Co-operative Alliance)[1] koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan otonom dalam rangka mencukupi kebutuhan aspirasi sosial, ekonomi dan budaya secara bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikelola secara demokratis. Dari definisi ini menunjukan titik tekan koperasi adalah kumpulan orang (people based association). Definisi ini sebagai pernyataan minimal karena sengaja ruang lingkupnya dibuat luas, mengakui bahwa anggota-anggota mempunyai kebebasan tertentu sebagai individu dan bagian dari kolektif. Yang jelas definisi yang saya ambil menekankan pada empat hal penting, yakni pertama koperasi adalah kumpulan orang, kedua koperasi itu bersifat otonom, ketiga keanggotaannya sukarela dan keempat anggota koperasi berkumpul dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya.

Melihat konteks di Indonesia yang katanya warganya dikenal sangat ramah tamah, mempunyai semangat gotong royong dan kolektifitas yang tinggi tampaknya memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Moh. Hatta kalau sistem koperasi cocok diterapkan di Indonesia.

Purwokerto dan Pemulung Nasionalis

Kembali ke pemandangan indah khas koperasi pemulung yang berlokasi di Grendeng, Purwokerto. Sejauh saya tahu koperasi ini beranggotan sekitar belasan orang. belasan orang yang otonom, mandiri dan saling membantu antar satu sama lain anggota. Tanpa dipinta mereka begitu setia dengan komitmen nilai yang dipegangnya. Nilai-nilai seperti keswadayaan, swa-tanggungjawab, demokrasi, kebersamaan, kesetaraan, keadilan dan kestiakawanan datang dari lubuk hati dan kesadaran yang tidak dipaksakan. Tak ada satu pun pihak luar yang “memprovokasi” dan “merekayasa” mereka untuk berkoperasi sedemikian rupa. Dengan sendirinya para anggota menggali potensinya masing-masing dengan kekuatan sendiri. Para pemulung memang tidak mendapatkan pendidikan formal yang tinggi namun mereka mampu mengaplikasikan apa yang dinamai dengan demokrasi ekonomi secara kaffah. Mereka senantiasa membangun dirinya dari, oleh dan untuk mereka (para anggota) sendiri.

Nasionalisme sebuah kata yang abstrak bagi saya. Abstraknya makna nasionalisme memang karena cendrung bersifat relatif. Nasionalisme menurut saya belum tentu sama dengan nasionalisme menurut pembaca, intinya kembali ke bagaimana sudut pandang individu melihat nasionalisme tersebut. Nasionalisme sering diteriakan oleh banyak orang di negeri ini, entah itu memang dari hati atau hanya sekedar latah. Namun hemat saya andai kata semua lapisan masyarakat di Indonesia mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dan menunjukannya sesuai dengan sudut pandang dan kemampuannya masing-masing, saya yakin kondisi Indonesia tak akan seperti saat ini.

“Pemulung nasionalis”, kata tersebut saya sematkan kepada mereka. Mereka layak mendapatkan predikat tersebut. Koperasi pemulung yang berada di Grendeng Purwokerto ini adalah satu tindakan konkret yang membuktikan bahwa mereka adalah para nasionalis sejati. Bukanlah lisan yang berkata namun tindakan nyata.

Mereka berhasil meningkatkan harga dirinya dengan kekuatan dan pemberdayaan yang dilakukannya sendiri. Sebuah pemandangan yang sebenarnya bisa membuat malu para mahasiswa yang berada disekitar koperasi tersebut. Kata “pemulung” yang biasanya selalu termanifestasi sebagai orang-orang yang dianggap hina ternyata justru bisa memberikan contoh yang bijak kepada orang-orang yang melihatnya. Mereka layak disebut sebagai nasionalis karena telah mampu memberikan “sesuatu” bagi negeri ini.

Kontribusi

“Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara”. Jhon F Kennedy.

Seruan tersebut tak asing ditelinga kita. Sebagai warga negara sepatutnya demikian, kita harus bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan negeri ini. Dari cerita realita kumpulan para pemulung yang berinisiatif untuk saling bergotong royong dengan balutan kekeluargaan bisa kita petik pelajaran berharga. Saya membayangkan andaikata semua warga Indonesia mempunyai semangat gotong royong seperti itu dan tidak mementingkan keserakahan individu, Indonesia akan benar-benar bisa menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang dibangun oleh partisipasi langsung dari warganya.

Manfaat dari praktik yang dilakukan oleh para anggota koperasi pemulung ini sungguh signifikan. Benda-benda yang dianggap oleh banyak orang sebagai sampah dikumpulkan kemudian diserahkan kepada pengepul untuk kemudian diolah dan didaur ulang menjadi barang-barang dalam bentuk baru. Sungguh luar biasa, tanpa kehadiran para pemulung itu, sampah-sampah yang sebenarnya masih bisa didaur ulang itu malah akan terbuang sia-sia. Walauupun tampak kecil bagi saya ini adalah kontribusi yang sangat berarti bagi bangsa.

Salah satu tujuan dari koperasi adalah mensejahterkan anggotanya, disini saya belum bisa menilai para anggota koperasi pemulung yang berdomisil di daerah Grendeng ini apakah sudah sejahtera atau belum. Tetapi melihat semangat juang mereka yang gigih selayaknya haruslah ada pihak yang bisa lebih memperhatikannya. Saya membayangkan bila koperasi pemulung itu mempunyai alat daur ulang sendiri, dengan pendampingan yang massif dari para ahli maka para anggota tak perlu lagi mengumpulkan hasil kerjanya kepada pengepul, mereka bisa mengolah barang-barang bekas tersebut secara kolektif, dan tentu hasilnya tentu akan lebih luar biasa. Tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya benar-benar bisa terjadi. Tapi diluar itu saya tetap salut kepada mereka yang masih terus berjuang bersama-sama dengan kondisi apa adanya demi memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya.

Sosio-Nasionaliseme Koperasi

Presiden pertama kita, Soekarno pernah mengatakan kalau nasionalisme di Indonesia adalah bersifat sosio-nasionalis. Nasionalisme yang dipahami bersifat sosiologis dan berbeda dengan nasionalisme barat yang cenderung ‘chauvinis” dan “rasialis”. Kata salah seorang kawan saya yang menceburkan diri menjadi seorang pegiat koperasi mengatakan bahwa sosio-nasionalisme sejatinya adalah nasionalisme yang tidak hanya disandarkan pada identitas simbol, tapi lebih dari itu, sifat sosio-nasionalisme itu berlandaskan pada persamaan nasib sebagai suatu bangsa, dan juga karenanya disebut sebagai nasionalisme-kemanusiaan.

Saya kira sifat sosio-nasionalis itu relevan dengan yang diperjuangkan oleh koperasi. Nilai-nilai koperasi yang dilandaskan pada nilai-nilai universal seperti ; menolong diri sendiri, tanggungjawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas serta nilai etis ; kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, serta kepedulian terhadap orang lain beririsan secara erat dengan perjuangan kaum nasionalis. Dapat dikatakan, Seorang kooperator sejati sesungguhnya juga adalah seorang sosio-nasionalis sejati. Perjuangannya bagi tegaknya keadilan dan perikemanusian bagi semua bangsa adalah menjadi tujuan luhur dari orang-orang koperasi.

Mereka, para anggota koperasi pemulung ternyata secara tidak langsung telah sadar dan menginsyafi bahwa bahwa harkat dan martabat manusia seorang kooperator sejati harus dijungjung tinggi agar tidak ditindas dan diinjak oleh bangsa lain atau dari bangsanya sendiri. Proses transformasi nilai-nilai universal yang dianut seorang nasionalis dan juga kooperator mereka jalankan dengan baik. Mereka berjuang dan membuktikan kalau tugas seorang manusia adalah menjadi manusia. Menjadi manusia disini ketika proses humanisasi diperjuangkan, membuktikan bahwa manusia lebih berharga daripada modal, manusia mempunyai harkat lebih tinggi daripada materi, dan keberadaan manusia bukanlah untuk ditindas.

Ada benarnya pernyataan yang menyebutkan bahwa ilmu itu tidak melulu harus dicari di bangku kuliah. Saya seorang mahasiswa, namun bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga justru di luar kampus. Saya menemukan betapa indahnya semangat berkoperasi yang sejati. Darinya saya disajikan pemandangan yang sangat indah dan edukatif. Korelasi antara berkoperasi dan semangat nasionalisme ternyata sejalan.

Nasionalisme ala koperasi ini bisa menjadi alternatif gerakan sosial untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Di lokasi yang banyak dianggap sebagai tempat menjijikan, justru ternyata menunjukan bahwa semangat bergotong royong di negeri ini masihlah ada. Sudah saatnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk belajar lebih giat dan mempraktikan apa yang disampaikan jauh-jauh hari oleh bapak pendiri bangsa kita, Moh. Hatta, tiada lain yaitu sistem koperasi. Koperasi yang benar-benar dijalankan dari hati, koperasi yang benar-benar benar sesuai dengan prinsif dan nilai-nilai koperasi, atau dengan kata lain koperasi sejati adalah yang harus kita perjuangkan. Walau masih berskala kecil namun contoh yang diangkat dari romantisme koperasi pemulung ini bisa dijadikan referensi implementasi gerakan koperasi sesungguhnya. Persembahan dari kota kecil Purwokerto untuk Indonesia ini patutnya bisa dijadikan rujukan bagi kita untuk memberikan kontribusi kepada bangsa kita tercinta. Marilah kita memulainya dari hal yang paling sederhana dan yang paling mungkin kita kerjakan, sesuatu yang ada di sekitar kita !. []

[1] ICA adalah organisasi/lembaga yang didirikan pada tahun 1895. Merupakan lembaga yang menyatukan gerakan-gerakan koperasi di seluruh dunia agar terjadi keseragaman tertutama dalam hal cara memandang jati diri koperasi yang sejati agar dapat berjalan selaras dan sepadan antar negara.

PBB dan Hak Veto yang Menjadi Senjata Perang Amerika Serikat

2010-10-02T09:11:00.003+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Tercatat dalam sejarah bahwa lahirnya PBB (United Nations) didunia adalah dengan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan. Lembaga internasional yang berdiri pada tanggal 24 oktober 1945 adalah bentuk lembaga yang menggantikan liga bangsa-bangsa yang telah berdiri sebelumnya. Konfrensi di San Fransisco, Amerika Serikat adalah saksi bisu yang menyaksikan hadirnya 50 wakil dari negara-negara di dunia dalam pendirian dan pengesahan piagam PBB yang mana para promotornya adalah negara-negara pemenang perang dunia II, yakni negara-negara sekutu yang terdiri dari AS, Uni Soviet, Inggris dan Perancis.

Dalam piagam PBB tersebut secara eksplisit mencantumkan apa yang namanya azas-azas PBB. Ada lima azas yang kemudian dijadikan landasan dalam setiap kegiatan PBB untuk merealisasikan tujuannya, yaitu : Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB. dan PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Tak dapat disangkal bahwa PBB telah melakukan banyak hal yang patut dipuji untuk kedamain dunia. Namun, adanya hak veto untuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu AS, Rusia (dulu Uni Soviet), Inggris, Prancis dan China, telah membuat kebijakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB, selalu mengikuti langkah kelima negara tersebut, khususnya AS. Sebaliknya, Majelis Umum yang menjadi forum seluruh anggota PBB justru tidak memiliki kekuatan yang berarti dibanding dengan Dewan Keamanan. Ketidakadilan inilah yang telah menghambat keberhasilan PBB dalam mengemban misinya, dan bahkan telah melahirkan protes dari banyak negara anggotanya.

Berdasarkan statistik dari tahun 1946-2002, negara yang paling banyak menggunakan hak veto adalah Uni Soviet, yaitu sebanyak 122 kali. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat sebanyak 81 kali, Inggris sebanyak 32 kali dan Prancis menggunakan hak veto sebanyak 18 kali. Sedangkan China baru menggunakannya sebanyak 5 kali. Dari statistik di atas, terlihat jelas bahwa hak veto didominasi oleh dua negara yang pernah bersiteru dalam perang dingin, yaitu Uni Sovyet dan Amerika Serikat.

Ini menjadi suatu hal yang konyol ketika PBB yang sejatinya adalah lembaga yang mengusung kedamain namun bak menjadi mobil yang mudah disetir semau pemilik Hak Veto. Celakanya setelah salah satu negara adidaya, Uni Soviet pada tahun 1991 runtuh membuat kekuatan dunia hanya dikuasai secara tunggal oleh satu Amerika Serikat sang pengusung ideologi liberalisme dan kapitalisme, sehingga kiblat dunia akan dipaksa selalu mengacu padanya.

Lihatlah salah satu contoh konkret saat ini ketika berkecamuknya agresi Israel di wilayah Gaza. Hak veto yang dimiliki Anggota Tetap Dewam Keamanan PBB menjadi menarik untuk dibahas dan dikaji ulang. Secara kasat mata jelas kini hak veto berubah menjadi senjata perang yang digunakan Amerika Serikat untuk melegalkan penindasan Israel terhadap Palestina. Padahal hampir mayoritas negara mengecam dan mengutuk aksi brutal Israel di wilayah Gaza.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Global Policy Forum pada tahun 2006 menyatakan kalau Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya guna membendung tindakan internasional terhadap kebrutalan agresi Israel sebanyak 41 kali dari 82 hak veto. Pada tahun yang sama (2006) saat itu juga Amerika Serikat melalui juru bicaranya, John Bolton, memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan yang mengecam serangan Israel di Gaza dan menggunakan hak vetonya juga untuk menolak keputusan agar Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Dengan ini untuk kesekian kalinya sejarah kelam mencatat ketidakberdayaan Dewan Keamanan PBB mengatasi konflik yang terjadi di Timur-Tengah.

Penggunaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB adalah bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Seringkali sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik hak veto. Tidak hanya sekali-dua kali hak veto digunakan AS untuk melapangkan jalan bagi Israel melancarkan perang, ironis bukan ?.

Sebagai manusia yang menjungjung tinggi humanisme, dari hati yang paling dalam kita bisa meng-iyakan bahwa agresi Israel ke wilayah Gaza adalah melanggar hukum-hukum humaniter internasional yang ditetapkan PBB sendiri, namun karena adanya hak veto justru membiarkan hukum-hukum humaniter internasional itu dilanggar oleh Israel.

Masa Depan Demokrasi dalam Tubuh PBB

PBB sebagai penjaga hukum internasional agar dapat dilaksanakan ternyata mandul dihadapan salah satu organ dalam tubuhnya sendiri, yakni Dewan Keamanan, berbagai keputusan keputusan PBB selalu dapat dimentahan begitu saja jika tidak sejalan dengan kepentingan para pemilik veto terutama Amerika serikat, yang riil menjadi kekutaan tunggal di dunia saat ini.

Keberadaan hak veto perlu dikaji ulang. Semana yang diketahui, pemberian hak veto yang dilegitimasi melalui Pasal 27 Piagam PBB bagi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB adalah diberikan untuk negara-negara pemenang perang Artinya, pemberian hak veto setidaknya adalah ambisi tersembunyi negara-negara pemenang perang untuk tetap kembali memiliki kekuatan dalam mengendalikan jalannya dunia.

Semenjak dulu memang hak veto telah banyak ditentang oleh banyak pihak diantanya adalah seorang Kofi Anan, mantan Sekjend PBB yang pernah mengusulkan penghapusan hak veto karena telah menjadi penghambat reformasi di tubuh PBB. Bilamana yang diusung PBB adalah demokrasi dan kedamaian dunia bukankah lebih bijak bilamana keputusan PBB dalam menyangkut segala urusan tetap harus berada di Majelis Umum sebagai representasi seluruh anggota tanpa intervensi negara-negara di Dewan Keamanan PBB.

Keberadaan Veto dalam Tubuh PBB mesti dihilangkan guna terciptanya demokrasi sebagai elemen utama dalam piagam PBB, sekaligus membawa dunia menuju kekuatan yang Unipolar, sederajat dan salang menghargai, agara perdamaian dunia yang sejati dapat diwujudkan.

Tuntutan penghapusan Veto ini, adalah tuntutan yang wajib kita suarakan bila kita sepakat dengan demokrasi, karena mustahil ada demokrasi bila hak Veto masih bercokol dalam tubuh PBB. Untuk itu kini kita dituntut untuk menyuarakan penghapusan hak veto itu secara konsisten termasuk mendesak kelima negara pemilik hak veto agar bersedia melepaskan hak vetonya. []

Kembali ke Bhineka Tunggal Ika

2010-09-18T23:34:00.004+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Saat saya masih SD, seringkali guru-guru saya menjelaskan bahwasanya semboyan negeri ini adalah bhineka tunggal ika. “Kita harus bangga nak, walaupun kita berasal dari banyak perbedaan namun kita bisa bersatu, kita mempunyai tujuan yang sama untuk negeri ini Indonesia !”, kurang lebih kalimat tersebut yang sering terlontar dari mulut guru-guru saya. Karena kata-kata itu diucapkan berulang kali sampai akhirnya masuk dibawah alam sadar saya tentang kebhinekaan negeri ini. Sembari disuguhi gambar-gambar tentang kekayaan kebudayaan Indonesia yang penuh warna seperti rumah adat, pakaian dan senjata tradisional khas masing-masing daerah saya pun mengangguk-anggukan kepala tanda kemengertian saya.

Saya yang saat itu sekitar berumur tujuh tahunan sudah mulai merasakan kebanggan yang luar biasa atas negeri ini. “Mah, Indonesia hebat ya, walau negeri ini luas dari Sabang sampai Merauke, orangnya tuh macem-macem tapi tetap bisa hidup damai ?”, itulah statement nasionalis perdana yang saya ucapkan kepada ibu tercinta, lalu ibu saya pun member tanggapan pernyataan saya itu dengan sebuah senyuman manis, sebagai simbolisasi kebahagiaan beliau karena memiliki anak yang sudah mampu berbicara demikian. Mungkin saat itu saya masih lucu-lucunya, jadi ketika saya dengan semangatnya meminta diajak untuk pergi jalan-jalan ke beberapa tempat di Indonesia yang pernah saya dengar dikelas seperti Sabang, Merauke, Balikpapan, dan Makassar, Ibu saya pun langgsung memberiakan jawaban dengan kalimat : “iya, nanti mamah ajak kesana”.

Dengan kepolosan dan kekanak-kanakan, sampai saya lulus SD dengan predikat NEM terbaik kedua di Tasikmalaya, saya pun tetap masih menyimpan rasa bangga tentang kebhinekaan di negeri ini. Saya sendiri tidak tahu alasan utama mengapa saya berlaku demikian, padahal saya tidak tahu-menahu sama sekali tentag realitas Indonesia seperti apa. Jangankan untuk konteks sebesar Indonesia, di lingkup yang lebih kecil, di kota saya Tasikmalaya, pada tahun 1996 pernah terjadi kasus kerusuhan yang berbau rasial namun tetap dengan keteguhan hati yang tak jelas latar belakangnya saya tetap percaya dengan apa yang namanya bhineka tunggal ika.

Transisi “Pendewesaan” : Sebuah Refleksi Diri

Beranjak dari bangku SD saya pun kemudian melanjutkan sekolah ke SMP. Kebetulan saya ber-SMP disalah satu sekolah yang berbasis agama di Tasikmalaya. Saya mendapatkan pendidikan umum dan agama dengan porsi yang seimbang. Untuk pendidikan umum, selayaknya di SMP-SMP biasa saya pun tetap mempelajari mata pelajaran semacam PPKN. Lagi-lagi di mata pelajari ini saya mempelajari hal yang sama ketika waktu SD terkait tentang kebhinekaan. Namun diluar itu kadang saya menemukan atau bahkan disuguhi oleh beberapa orang yang mempunyai kewenangan di SMP itu tentang perbedaan-perbedaan yang ada disekitar kita. Namun wacananya menjadi lain, karena secara tersirat saya menangkap apa yang disampaikan tersebut menyatakan kalau perbedaan itu keniscayaan, tapi perbedaan yang kita miliki adalah perbedaan yang lebih baik dari perbedaan-perbedaan yang lainnya. Entah sikap narsistik atau apa, namun yang jelas dari sini saya mulai mencernanya dengan cara menkotak-kotakan perbedaan itu. Semangat kebhinekaan yang saya bawa ketika SD hanya mampu terlontar dalam mulut, dengan sendirinya saat itu saya malah asyik mengkotak-kotakan perbedaan yang kemudian saya memilih yang terbaik dan terbenar sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar saya.

Saya “mencaci” mereka yang berbeda dengan saya, namun ketika diluaran saya tetap membicarakan tentang indahnya kebhinekaan. Munafikah saya ? mungkin.

Perjalanan terus berlanjut, lulus SMP kemudian jenjang pendidikan saya pun naik tingkat. Saya ber-SMA di salah satu SMA favorit di Tasikmalaya. Ketika berseragam putih abu, kelabilan yang biasa menyerang para anak baru gede semacam saya pada waktu itupun menghampiri. Saya cendrung menjadi lebih apatis. Tapi bila mendengar dan menyaksikan berita tentang kasus semacam kerusuhan, perang saudara, dan ketimpangan karena faktor yang bersifat perbedaan ras, saya dengan senangnya berteriak “dasar si ini, dasar si itu”.

Saya pun kembali “mencaci” mereka yang berbeda dengan saya, namun ketika diluaran saya tetap membicarakan tentang indahnya kebhinekaan. Munafikah saya ? mungkin.

Realita di Depan Mata

Usia saya semakin bertambah dewasa. Sayapun akhirnya menyandang label mahasiswa. Kelabilan dan keapatisan saya pun luntur dengan sendirinya. Saya kembali mulai memikirkan tentang kebanggaan saya terhadap kebhinekaan di negeri ini. Dengan pijakan pemikiran sederhana saya kembali mewacanakan tentang kebhinekaan ini. Pemikiran sederhana tersebut yaitu tentang bangganya saya melihat Indonesia yang sampai detik ini belumlah bubar, padahal isu spratis hadir dibeberapa tempat, masih mengakarnya ketimpangan dan kemiskinan, terjadinya kerusuhan dan perusakan karena alasan rasial semakin menjadi-jadi.

Semboyan bhineka tunggal ika saya coba resapi. Ucapan-ucapan manis guru saya saat SD tentang ini saya kembali refleksikan. Proses penginsyafan pun terjadi, pada akhirnya saya menyadari bahwa bhineka tunggal ika bukanlah sekedar mitos atau dongeng belaka.

Dahulu, nenek moyang kita dengan keberagamannya tetap bisa hidup berdampingan secara harmonis. Saling membantu dan bergotong royong satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, dalam wacana arus yang bernama modernitas semboyan bhineka tunggal ika seakan mulai runtuh. Ikrar yang mucul jauh-jauh hari sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan mulai terkikis.

Bhineka tunggal ika hanya menjadi simbol tanpa makna, hanya menjadi penghias bibir semata dan sekedar menjadi pakaian sementara dalam ritual sumpah pemuda.

Terlalu bombastis bila saya menyebut masyarakat kita terkena amnesia berjemaah. Tetapi kata-kata “Saya orang jawa”,”Saya orang Medan”,”Saya orang islam”, “Saya orang Kristen” , “Saya orang kaya” benar-benar muncul dipermukaan.

Agama yang sejatinya mempunyai tujuan perdamaian malah dijadikan dalih penindasan. Kebanggaan kesukuan dilakukan secara buta. Narsistik merajalela menghinggapi pikiran-pikiran masyarakat. Ditonjolkanlah kelebihan-kelebihan tersebut kemudian tersekat-sekatlah negeri ini. Hasilnya yang lemah kalah dan terusir.

Cita-Cita Bersama

Indonesia yang damai bukanlah suatu cita-cita utopis. Sejatinya para pendahulu kita telah memberikan tauladan yang baik. Seperti yang tertuang dalam kakawinan Sutasoma karya Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit, didalamnya termaktub kalimat yang kini menjadi semboyan negeri ini, bhineka tunggal ika. Dalam kakawinan tersebut menceritakan bahwa toleransi sudah menjadi identitas dan modal sosial yang dimiliki oleh para pendahulu kita.

Yang menjadi pekerjaan rumah kini adalah bagaimana untuk mengintegrasikan keseluruhan masyarakat kedalam satu kerangka persatuan yang utuh dan kuat. Pertama, kita harus sadar akan sejarah, para pendiri bangsa jauh-jauh hari telah menginsyafi kondisi keragaman yang ada di Indonesia. Mereka berjuang dan berpikir keras berusaha menyatukan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Semua di lakukan tiada lain agar para penerusnya di masa depan, seperti posisi kita saat ini bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dari mereka. Kedua, perlu adanya kesadaran kolektif untuk merekontruksi pemikiran tentang pentingnya semangat kolektifitas dan bhineka tunggal ika. Ada satu model dari Brewer dan Gaertner (2003) yang cocok dijadikan sebagai identitas sosial pada mayarakat yang bersifat heterogen seperti di Indonesia, yaitu mutual differentiation model. Bentuk model yaitu seseorang atau kelompok tertentu tetap mempertahankan identitas asalnya tapi secara bersamaan kesemua kelompok tersebut juga memiliki suatu tujuan bersama yang pada akhirnya mempersatukan semua kelompok. Dengan mutual differentiation model ini akan memunculkan identitas ganda yang bersifat hirarkis, artinya setiap individu tidak akan melepaskan identitas asalnya dan memiliki suatu identitas bersama yang lebih tinggi nilainya. Misalnya adalah saya yang berdarah dan berjiwa sunda tidaklah perlu melepaskan akan identitas kesundaan saya, namun saya harus lebih mengutamakan identitas saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Berarti identitas kesundaan saya bersifat lebih rendah nilai dan keutamaannya daripada identitas nasional. Dengan begitu diharapkan kita bisa kembali membumikan bhineka tunggal ika didalam benak dan hati kita.

Akan menjadi ironi bila masyarakat malah disibukan oleh sesuatu yang sesungguhnya tidaklah perlu. Karena diluar itu justru negeri kita tercinta sedang dihadapkan oleh tantangan yang besar yakni musuh bersama berbentuk penjahat kapitalisme, neo-imperealisme dan neo-kolonialisme. Bila kita terus berperang dengan saudara sendiri, kapan kita akan melakukan perlawanan terhadap penjajah baru yang datang ke negeri ini ?.

Marilah kita menyadari sepenuhnya bahwa keragaman adalah anugerah yang luar biasa, justru tugas kita saat ini adalah harus bisa merayakan keragaman tersebut dengan cara saling mengisi dan saling mewarnai satu sama lain guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kesatuan dan persatuan bangsa. []

*) Sumber gambar diambil dari http://tamarpl.files.wordpress.com/2010/07/cultural_diversity_by_bluebag.jpg

Pergerakan Koperasi di Dunia Maya

2010-09-04T17:24:00.002+07:00

Oleh : Dodi Faedlulloh

Di era modern seperti saat ini semua informasi dapat diakses dengan mudahnya sekali klik lewat akses dunia maya. Adalah menjadi suatu keharusan bagi setiap lembaga/organisasi untuk ikut serta menggunakana fasilitas dunia maya ini sebagai ranah sosialisasi dan promosi kepada publik apa-apa yang digeluti oleh lembaga terkait, ya baik itu profil, kegiatan, program-program atau produknya. Dengan pemanfaatan dunia maya (internet) bisa juga dijadikan penguatan jejaring baik internal maupun eksternal lembaga. Bisa dijadikan pula sebagai media kerjasama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dan hasilnya tidak sedikit justru muncul lembaga yang menjadi besar karena jalur “online”nya.

Koperasi sebagai salah satu lembaga yang posisinya cukup vital dalam perekonomian bangsa juga harus bisa “berbaur” dengan dunia maya. Selain sebagai media sosialisasi, pemanfaatan fasilitas dunia maya ini juga bisa dijadikan media persuasif kepada publik. Tidak terlalu sulit, banyak ruang kosong kok yang bisa dijadikan media oleh koperasi untuk publikasi, contoh kecilnya dengan banyaknya situs jejaring sosial semacam facebook dan twitter. Situs jejaring sosial demikian seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh koperasi-koperasi di Indonesia untuk lebih menggencarkan aktivitasnya.

Coba anda klik kata “koperasi” di gadget pencarian situs facebook. Akan muncul ratusan akun baik itu berupa halaman (page), group, ataupun akun personal. Selanjutnya coba anda juga simak satu persatu akun tersebut, tidak sedikit akun-akun tersebut yang masih “hidup”. Adapun akun-akun yang masih hidup juga tampil dengan kemonotonan dan balutan kemasan yang tidak begitu menarik saya kira. Kaku dan terkesan formal, kurang begitu menggugah selera para netter yang sedang berselancar didunia maya. Jadi jangankan untuk mengajak partisipasi kepada masyarakat, untuk sekedar numpang lewat saja tampaknya masih kurang greget.

Selain situs jejaring semacam facebook tadi, yang bisa dijadikan indikator gencar atau tidaknya aktivitas-aktivitas koperasi di Indonesia adalah situs atau web lembaga. Cukup mudah, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana pergerakan koperasi lewat web-nya, dengan melihat sajian dan update terakhir kontensnya seperti apa dan kapan.

Koperasi, Koperma dan Kegiatan Dunia Maya

Koperma (koperasi mahasiswa) yang sejatinya ditunggangi oleh para akademisi muda seharusnya bisa lebih menunjukan semangat muda dan memperlihatkan keaktifitannya. Tapi pada kenyataanya muncul suatu kontradiksi, pergerakan koperasi mahasiswa di dunia maya justru tampak padam. Melihat kondisi kontemporer yang mana gaya hidup dengan teknologi digital sudah mewarnai dan begitu lekat disetiap sendi kehidupan apalagi bagi mahasiswa, seharusnya bukan menjadi suatu hal yang sulit untuk meningkatkan progressfitas gerakan koperasi mahasiswa di dunia maya.

Saya pernah beberapa kali surfing dan mencari hal-hal yang barbau koperasi mahasiswa di dunia maya, baik itu lewat situs jejaring sosial ataupun web. Seperti yang sebelumnya saya perkirakan, halaman-halaman tentang koperasi tersaji terlalu apa adanya. Kontensnya terlalu monoton bagi sekelas koperasi yang ruang geraknya meliputi bidang ekonomi, budaya dan sosial.

Begitu juga dengan koperasi lainnya (selain koperasi mahasiswa), gerakan dan aktivitas koperasi di dunia maya belumlah begitu menggeliat. Padahal akan ada jutaan orang yang akan mencari tahu lebih informasi tentang koperasi lewat dunia maya. Yang menjadi titik permasalahan disini tampaknya bukan lah lagi soal akses, melainkan bagaimana komitmen dan semangat para anggota koperasi itu sendiri apakah mau atau tidaknya mengembangakan usaha koperasinya.

Sebuah Contoh Kecil

Ada satu koperasi yang berdomisil di kota kecil Purwokerto, Koperasi Kampus Unseod (Kopkun) namanya. Kopkun bisa disebut sebagai satu-satunya koperasi kampus (bukan koperasi mahasiswa) yang kini masih bertahan di antara sepuluh pilot project koperasi kampus yang dicanangkan oleh kementrian UKM dan koperasi di Indonesia. Kopkun cukup bisa memanfaatkan dalam mengisi ruang kosong di dunia maya, lewat akun dan group di facebook serta web lembaga tentunya. Kopkun berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat umum dan juga para anggotanya secara instens lewat dunia maya. Kontens yang disajikan cukup berbeda, tidak melulu bersifat kewirausahaan yang monoton melainkan juga disisipi hal yang berbau gerakan sosial dan budaya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi sejati.

Dengan id facebook Kopkun Unsoed, Kopkun cukup aktif dalam mensosialisasikan program dan kegiatannya sehingga bisa dijadikan ajang interaksi antara koperasi dengan anggotanya bahkan masyarakat yang sekedar ingin tahu tentang Kopkun lebih dalam. Tidak harus bersifat formal, kritik dan saran untuk Kopkun bisa disampaikan cukup lewat wall atau chat facebook.

Begitu juga webnya yang beralamat www.kopkun.com, tampilannya menarik dan kontensnya tetap update. Segala jenis informasi tentang Kopkun tersaji di halaman web sehingga si pengunjung bisa dengan leluasa mengakses informasi Kopkun lebih dalam.

Semacam Kesimpulan

Dari tulisan yang tidak menarik ini, setidaknya bisa diambil sedikit kesimpulan tentang bagaimana koperasi itu seharusnya. Koperasi-koperasi di Indoensia harus mampu dan mau memaksimalkan fasilitas dunia maya sebagai ranah sosialisasi, promosi, dan persuasi kepada masyarakat. Dengan kehadiran koperasi-koperasi di dunia maya tentu bisa memperlihatkan kepada jutaan khalayak kalau gerakan koperasi itu memang sangat meyakinkan dan memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Satu contoh kecil, Kopkun, yang saya sajikan diatas semoga bisa dijadikan case study bagi pegiat-pegiat koperasi di Indonesia. Begitu juga dengan Kopkun, semoga semangat gerakan koperasi di dunia maya tidak hanya bersifat sementara, dan tentunya bisa lebih baik serta meampu menjadi pelopor koperasi yang sejati. []