Menyoal Dana Eksploitasi Lingkungan

Oleh: Dodi Faedlulloh

KETIKA perusahaan melakukan ekspansi dan eksploitasi, maka di balik layar selalu ada dukungan investasi dari lembaga-lembaga keuangan. Sebuah relasi yang “wajar” dan memang begitu adanya sebagai syarat berbisnis yang baik. Ada dana, maka aktivitas bisnis lancar. Wujud tercanggih dari simbiosis mutualisme bagi institusi yang selalu bergairah dalam memperbesar dan memperlancar sirkulasi kapital. Andre Barahamin dalam tulisannya tempo lalu menjabarkan dengan tegas relasi yang kuat mengenai keterlibatan institusi perbankan dalam pengrusakan lingkungan di tanah air. Dukungan pembiayaan melalui institusi perbankan menjadi narasi tersendiri yang perlu diurai.

Tak hanya kasus Kendeng, praktik pengrusakan lingkungan yang dibiayai institusi perbankan kerap terjadi ketika perusahaan mulai menjejakkan kakinya di bumi. Bukan hanya soal semen, ada sawit, reklamasi, tambang, atau bahkan mall-mall dan apartemen megah yang ramai berdiri di beberapa daerah di Indonesia. Hal inilah yang menciptakan getir, di tengah semangat serba-serbi pembangunan dan hegemoni kapitalisme akut, maka kucuran dana perbankan adalah niscaya. Kolaborasi yang hendak sama-sama menuju satu tujuan: akumulasi profit tanpa batas. Kemudian yang menjadi pertanyaan penting, lantas adakah bentuk lembaga keuangan alternatif yang bisa memutus adat istiadat kapitalistik semacam ini? Andre sempat menyinggung soal “ekonomi alternatif” tersebut dengan praktik Credit Union (CU). Karena CU memberi kemungkinan partisipasi masyarakat lebih luas untuk mengendalikan aliran dana para nasabah dibanding bank. Dalam kesempatan ini, saya mencoba memberikan sketsa gagasan tentang membangun lembaga keuangan alternatif tersebut.

Mengkaji Koperasi Secara Ilmiah

Oleh: Dodi Faedulloh

Memahami realitas koperasi di Indonesia sebatas entitas ekonomi, tampak ada benarnya. Karena koperasi sebagai ruang aspirasi sosial dan budaya anggota masih sebatas jargon. Pada ranah implementasi, koperasi-koperasi Indonesia masih sangat jarang yang mampu memainkan tiga peran ekonomi, sosial dan budaya secara sekaligus.

Namun pelaksanaan sebagai entitas ekonomi pun sebenarnya tak surut dari kritik. Masih banyak permasalahan dalam perjalanan koperasi di bidang ekonomi. Banyak dipuja ─lebih tepatnya dipolitisasi─  tapi miskin prestasi. Sampai pada titiknya, saat ini negara tidak pernah benar-benar memberikan kepercayaan kepada koperasi sebagai agen perekonomian di Indonesia.

Relevansi budaya yang inheren dalam koperasi pun sukar diterjemahkan ketika masih terjebak dalam paradigma ekonomistik. Budaya penting semacam gotong royong yang patutnya mampu menjadi fundamen koperasi menjadi kabur dalam perjalan hidup perkoperasian di Indonesia.

Masokis

Oleh: Dodi Faedlulloh

Kerja dalam atmosfer kapitalisme adalah alienasi. Detik per detik dan setiap keringat yang keluar adalah eksploitasi karena para pekerja dicuri nilai lebihnya. Tapi alineasi itu bisa menjadi sekedar rasa. Toh, banyak dari pekerja yang turut ikhlas dari memiliki sense of belong yang tinggi terhadap perusahaan. Jadi apapun kerjanya, seberapa lama lemburnya itu hanyalah secercah proses pencarian rezeki. Bagi para sang kritis, inilah yang disebut-sebut sebagai kesadaran palsu. Semangat yang menggebu para pekerja tak lain merupakan bentuk kesadaran yang telah termanipulasi sedemikian rupa.

Bagi orang-orang yang paham dengan hal ikhwal kesadaran palsu ini bila bertemu dengan kerja maka yang tercermin adalah penderitaan. Di balik penderitaan itu kadang ada perlawanan dari pekerja, baik terorganisir maupun sendiri-sendiri, untuk merubah. Merubah dengan menciptakan retakan-retakan kecil sambil berharap ada revolusi tiba.

Tentang Koperasi yang Politis

Oleh: Dodi Faedlulloh

Setelah tahun lalu gerakan koperasi berhasil menggagalkan undang-undang perkoperasian yang berkarakter kapitalis, keringat belum kering, kini insan-insan koperasi tampaknya masih harus siap-siap standby menyingsingkan lengan baju mengawal dan memperjuangan demi undang-undang perkoperasian yang sejati. Seperti yang dijelaskan Kawan Suroto bahwa draft RUU Perkoperasian pengganti yang baru pun masih tetap memiliki problem mendasar yang laten menyusup dalam pasal-pasal regulasi. Salah satunya tentang pasal wadah tunggal Dekopin yang kembali hadir.[1]

Lagi, koperasi di Indonesia sampai saat ini belum bisa menjadi tuan rumah bagi dirinya sendiri. Ia selalu dibicarakan oleh pihak-pihak yang ada di luar dirinya. Alhasil segala buah pikir anti-koperasi mulai masuk dalam praktik keseharian koperasi. Seperti Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 yang di-judical review lalu, misalnya. Atau terbaru, Gubernur Jawa Barat yang hendak mewajibkan para PNS untuk masuk anggota koperasi.[2] Sekilas hal seperti ini seperti daya dukung pemerintah, namun alih-alih mendukung, justru tipikal negara yang terlalu hadir dalam kehidupan perkoperasian merupakan warisan Orde Baru. Saat Orde Baru berkuasa, koperasi-koperasi fungsional dibangun seragam dan ditancapkan pada tubuh-tubuh besar seperti perusahaan yang melahirkan koperasi karyawan, instansi pemerintahan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan bahkan kampus dengan pendirian koperasi-koperasi mahasiswa (Kopma) yang menjadi bagian dari riuh Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).


Negara yang terlalu hadir menciptakan ketergantungan. Sampai memasuki era Reformasi, sindrom ketergantungan koperasi kepada pemerintah tidak kunjung berkurang. Ketergantungannya kepada pemerintah menjadikan gerakan koperasi tidak dapat melepaskan diri dari irama orientasi politik pemerintah yang berkuasa (Djohan: 2015).

Koperasi Sebagai Alternatif Tata Kelola Agraria

Oleh: Dodi Faedlulloh

PERSOALAN agraria di Indonesia selalu menghadirkan sekelumit problem yang seakan tidak pernah usai. Konflik terus terjadi di sana-sini, semakin melebar, semakin luas, baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal. Kekerasan struktural maupun kultural menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dalam setiap konflik agraria. Setidaknya dari catatan Walhi, pada tahun 2014 telah terjadi 472 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 2.860.977,07 hektare yang melibatkan 105.887 kepala keluarga (KK). Jumlah konflik tersebut meningkat sebanyak 103 konflik (27,9 persen) jika dibandingkan dengan jumlah konflik di tahun 2013 (369 konflik) (Antaranews, 2015). Bahkan Walhi memprediksikan tahun 2015 ini konflik agraria akan semakin bertambah.

Yang jelas, hal ini adalah pekerjaan rumah bersama. Walaupun negara kita kini memiliki nomenklatur kementerian agraria, kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada negara, karena justru tidak jarang negara tampil menjadi ‘biang keladi’ dalam prahara agraria di Indonesia. Problem yang tak kunjung usai tersebut masih membuka celah bagi kita untuk senantiasa berupaya memberikan kontribusi konkret dalam menawarkan problem solving.
 
Creative Commons License
All contens are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Creative Commons [cc] 2011 Dodi Faedlulloh . Style and Layout by Dodi | Bale Adarma