Masokis

Oleh: Dodi Faedlulloh

Kerja dalam atmosfer kapitalisme adalah alienasi. Detik per detik dan setiap keringat yang keluar adalah eksploitasi karena para pekerja dicuri nilai lebihnya. Tapi alineasi itu bisa menjadi sekedar rasa. Toh, banyak dari pekerja yang turut ikhlas dari memiliki sense of belong yang tinggi terhadap perusahaan. Jadi apapun kerjanya, seberapa lama lemburnya itu hanyalah secercah proses pencarian rezeki. Bagi para sang kritis, inilah yang disebut-sebut sebagai kesadaran palsu. Semangat yang menggebu para pekerja tak lain merupakan bentuk kesadaran yang telah termanipulasi sedemikian rupa.

Bagi orang-orang yang paham dengan hal ikhwal kesadaran palsu ini bila bertemu dengan kerja maka yang tercermin adalah penderitaan. Di balik penderitaan itu kadang ada perlawanan dari pekerja, baik terorganisir maupun sendiri-sendiri, untuk merubah. Merubah dengan menciptakan retakan-retakan kecil sambil berharap ada revolusi tiba.

Tentang Koperasi yang Politis

Oleh: Dodi Faedlulloh

Setelah tahun lalu gerakan koperasi berhasil menggagalkan undang-undang perkoperasian yang berkarakter kapitalis, keringat belum kering, kini insan-insan koperasi tampaknya masih harus siap-siap standby menyingsingkan lengan baju mengawal dan memperjuangan demi undang-undang perkoperasian yang sejati. Seperti yang dijelaskan Kawan Suroto bahwa draft RUU Perkoperasian pengganti yang baru pun masih tetap memiliki problem mendasar yang laten menyusup dalam pasal-pasal regulasi. Salah satunya tentang pasal wadah tunggal Dekopin yang kembali hadir.[1]

Lagi, koperasi di Indonesia sampai saat ini belum bisa menjadi tuan rumah bagi dirinya sendiri. Ia selalu dibicarakan oleh pihak-pihak yang ada di luar dirinya. Alhasil segala buah pikir anti-koperasi mulai masuk dalam praktik keseharian koperasi. Seperti Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 yang di-judical review lalu, misalnya. Atau terbaru, Gubernur Jawa Barat yang hendak mewajibkan para PNS untuk masuk anggota koperasi.[2] Sekilas hal seperti ini seperti daya dukung pemerintah, namun alih-alih mendukung, justru tipikal negara yang terlalu hadir dalam kehidupan perkoperasian merupakan warisan Orde Baru. Saat Orde Baru berkuasa, koperasi-koperasi fungsional dibangun seragam dan ditancapkan pada tubuh-tubuh besar seperti perusahaan yang melahirkan koperasi karyawan, instansi pemerintahan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan bahkan kampus dengan pendirian koperasi-koperasi mahasiswa (Kopma) yang menjadi bagian dari riuh Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Negara yang terlalu hadir menciptakan ketergantungan. Sampai memasuki era Reformasi, sindrom ketergantungan koperasi kepada pemerintah tidak kunjung berkurang. Ketergantungannya kepada pemerintah menjadikan gerakan koperasi tidak dapat melepaskan diri dari irama orientasi politik pemerintah yang berkuasa (Djohan: 2015).

Koperasi Sebagai Alternatif Tata Kelola Agraria

Oleh: Dodi Faedlulloh

PERSOALAN agraria di Indonesia selalu menghadirkan sekelumit problem yang seakan tidak pernah usai. Konflik terus terjadi di sana-sini, semakin melebar, semakin luas, baik yang bersifat horizontal ataupun vertikal. Kekerasan struktural maupun kultural menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dalam setiap konflik agraria. Setidaknya dari catatan Walhi, pada tahun 2014 telah terjadi 472 konflik agraria dengan luas wilayah mencapai 2.860.977,07 hektare yang melibatkan 105.887 kepala keluarga (KK). Jumlah konflik tersebut meningkat sebanyak 103 konflik (27,9 persen) jika dibandingkan dengan jumlah konflik di tahun 2013 (369 konflik) (Antaranews, 2015). Bahkan Walhi memprediksikan tahun 2015 ini konflik agraria akan semakin bertambah.

Yang jelas, hal ini adalah pekerjaan rumah bersama. Walaupun negara kita kini memiliki nomenklatur kementerian agraria, kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada negara, karena justru tidak jarang negara tampil menjadi ‘biang keladi’ dalam prahara agraria di Indonesia. Problem yang tak kunjung usai tersebut masih membuka celah bagi kita untuk senantiasa berupaya memberikan kontribusi konkret dalam menawarkan problem solving.

Ekonomi (Asas) Kekeluargaan

Oleh: Dodi Faedlulloh

 Ekonomi yang Tercerabut

Saat ini ekonomi semakin tercabut dari entitas-entitas lain. Ia tak lagi berakar sosial, tidak berlandas pada kultural, tidak mempertimbangkan ekologi, hanya berdiri kokoh sendiri minus refleksi apapun. Ekonomi tak lebih menjadi usaha pencarian profit. Apapun jalannya boleh dilakukan dengan bebas. Bisa dengan cara santun ataupun langkah kekerasan. Tergantung bagaimana respon rakyat yang menjadi objek ekonomi. Indonesia termasuk salah satu negara yang juga turut merayakan ekonomi pengejar untung ini. Jauh meninggalkan jejak warisan filosofi berkekonomi yang telah dibangun para pendahulunya. Warisan itu bernama ekonomi kekeluargaan yang kian hari lebih mirip menjadi mitos, karena konteks kontemporer selalu mencerminkan sama sekali tidak ada nilai kekeluargaan dalam rancang bangun ekonomi di Indonesia.

Membicarakan kembali ekonomi kekeluargaan, hemat saya, masih menjadi suatu usaha yang perlu digalakan lebih keras. Terlebih rezim ekonomi yang bercokol tidak pernah berubah walaupun pemerintah yang berkuasa sudah beberapa kali berganti. Apalagi bila mengenang luka lama zaman orde baru, yang telah berhasil mengimplementasikan ekonomi kekeluargaan dikorupsi menjadi ekonomi keluarga, merunyamkan makna yang terkandung dari nilai kekeluargaan itu sendiri. Oleh karenanya ekonomi kekeluargaan seakan menjadi ikhwal yang tidak memiliki kekuatan untuk menjadi asas.

Korupsi di Daerah: Upaya Administrasi Publik dari Perspektif Anti-Moral

Oleh: Dodi Faedlulloh

Latarbelakang

Pasca semangat reformasi mencuat, pemerintah lokal berbondong-bondong dan bereuforia menuntut otonominya. Pesta demokrasi di Indonesia pun semarak dengan spririt desentralisasi. Terlebih, karena kepenatan selama tiga puluh dua tahun negeri ini dikuasai rezim otoritarian yang sentralistik, desentralisasi pun dipacu secepat mungkin guna mencapai akselerasi otonomi daerah. Namun cerita tidak sesuai skenario, desentralisasi yang diusung sebagai anti-tesis dari kelumpuhan sentralisme justru secara memperlahan menampakan efek sampingnya.

Terbaru, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan informasi sepanjang tahun 2013, sebanyak 35 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2012, dimana 34 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi [1]. Kemudian ICW pun mencatat dari 267 kasus korupsi di semester II 2013, ada 262 kasus atau 98,12 persen kasusnya terjadi di tingkat daerah [2]